Catatan Dr. Suriyanto Pd,SH.,MH.,M.Kn *)
Presiden Prabowo Subianto fokus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global dengan menekankan kemandirian, efisiensi, dan transisi ke energi hijau. Kebijakan ini diambil sebagai langkah proaktif mengantisipasi dampak krisis global.
Di tengah gejolak perang dan fragmentasi rantai pasok, Presiden Prabowo menempatkan ketahanan energi sebagai pilar pertahanan nasional bukan sekadar urusan teknis kementerian. Narasi besarnya jelas, energi adalah soal kedaulatan. Karena itu, kebijakannya bergerak cepat pada tiga sumbu: diversifikasi, hilirisasi, dan jaring pengaman sosial.
Pertama, diversifikasi sumber. Di sisi hulu, produksi migas dalam negeri didorong lewat optimalisasi lapangan eksisting dan percepatan proyek strategis yang sempat tertunda. Paralel, porsi energi baru-terbarukan (EBT) diperluas: PLTS atap dan ladang surya skala utilitas, PLTB di koridor angin timur, serta akselerasi panas bumi di Jawa, Sumatera, Sulawesi. Biodiesel dan bioetanol dinaikkan bertahap (B35 ke B40, E10 menuju E20) untuk memotong impor solar/bensin sekaligus memberi pasar pasti bagi sawit dan tebu petani.
Kedua, hilirisasi dan nilai tambah. Smelter nikel, bauksit, tembaga, serta ekosistem baterai EV dikunci sebagai rantai nilai domestik dan mengikat investasi, membuka lapangan kerja, dan mengurangi kerentanan terhadap embargo teknologi. Refinery dan petrokimia didorong agar impor BBM dan bahan baku kimia turun, sehingga neraca transaksi berjalan tidak mudah goyang tiap kali harga minyak melompat karena konflik.
Ketiga, jaring pengaman dan ketahanan logistik. Cadangan Penyangga Energi (CPE) dipertebal: stok BBM, LPG, dan avtur dinaikkan, tangki timbun diperluas di titik simpul pelabuhan. Distribusi dibuat adaptif: jalur pipa, kapal, dan truk dioptimalkan dengan skenario kontingensi selat strategis. Subsidi dan kompensasi disalurkan lebih tepat sasaran berbasis data (NIIK/DTKS terintegrasi) sehingga harga di tingkat rakyat tetap terkendali tanpa membebani fiskal berlebihan.
Pendekatan diplomatiknya pragmatis. Indonesia tidak terjebak blok. Kerja sama energi dibuka ke Timur Tengah untuk pasokan minyak & gas, ke Tiongkok/Korea untuk teknologi baterai, ke Jepang/Eropa untuk efisiensi dan standar, sambil menjaga hubungan dengan AS. Tujuannya satu: memastikan pasokan tidak bergantung pada satu kutub politik.
Di dalam negeri, payung regulasi dibenahi: penyederhanaan izin EBT, insentif fiskal untuk eksplorasi migas frontier (termasuk laut dalam dan non-konvensional), skema gross split yang diperbaiki, dan kepastian hukum untuk kontrak jangka panjang. PLN didorong menjadi “off-taker” yang lincah: pembelian listrik EBT berbasis competitive bidding, transmisi supergrid Jawa, Sumatera, Kalimantan dipercepat, serta smart grid untuk menyerap variabel energi surya dan angin.
Hasil yang dikejar bersifat konkret, impor BBM turun bertahap, bauran EBT naik tanpa mengorbankan keandalan, harga energi di tingkat rumah tangga dan industri tetap kompetitif, dan cadangan operasional cukup menahan guncangan geopolitik berbulan-bulan.
Dengan fondasi ini, ketahanan energi bukan lagi jargon melainkan bagian dari arsitektur pertahanan nasional di era perang global. Mari kita dukung kebijakan Presiden untuk stabilitas energi di era perang global agar ekonomi, sandang dan pangan tetap stabil.
*) Praktisi Hukum, Ketua Umum DPP Persatuan Wartawan Republik Indonesia
