NUSANTARANEWS.co, Jakarta – Sungguh memprihatinkan Kondisi kritis yang dialami Universitas Muhammadiyah Tangerang ( UMT) menjadi sorotan publik setelah terungkap bahwa dosen dan stafnya tidak menerima gaji selama 13 bulan.
Situasi ini tidak hanya mencerminkan masalah keuangan yang serius, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan dalam manajemen internal universitas.
Dr. Iswadi, M.Pd, salah satu tokoh yang peduli terhadap nasib pendidikan di Indonesia, menyerukan agar pemerintah mengambil alih pengelolaan universitas ini demi menyelamatkan institusi dan menjaga keberlangsungan pendidikan tinggi di wilayah tersebut.
Hal tersebut disampaikan , Dr. Iswadi, M. Pd. kepada wartawan, Kamis 26 Desember 2024
Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tersebut mengatakan Krisis yang melanda UMT tidak muncul dalam semalam. Sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Tanggerang, UMT awalnya menjadi harapan masyarakat setempat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, universitas ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk menurunnya jumlah mahasiswa, minimnya pendapatan operasional, dan dugaan ketidakefisienan dalam pengelolaan dana.
Kondisi ini diperparah dengan kabar bahwa para dosen dan staf, yang menjadi tulang punggung keberlangsungan proses akademik, tidak menerima hak mereka selama lebih dari satu tahun.
Situasi ini jelas memengaruhi motivasi dan kualitas kerja mereka, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima oleh mahasiswa.
Salah satu dosen yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa sebagian besar tenaga pengajar terpaksa mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
“Kami cinta mengajar, tetapi bagaimana bisa fokus kalau hak dasar kami tidak dipenuhi?” ujarnya dengan nada prihatin.
Menanggapi situasi ini, Dr. Iswadi, M.Pd, seorang akademisi dan tokoh pendidikan yang dikenal vokal, meminta pemerintah untuk segera turun tangan.
Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk memastikan keberlangsungan pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk di perguruan tinggi swasta seperti UMT.
Menurut Dr. Iswadi, langkah pertama yang harus diambil adalah audit menyeluruh terhadap keuangan dan manajemen UMT untuk mengetahui akar masalahnya.
“Jika ditemukan adanya mismanajemen atau penyalahgunaan wewenang, maka harus ada tindakan hukum yang tegas. Tetapi yang paling mendesak adalah memastikan bahwa para dosen dan staf mendapatkan hak mereka secepat mungkin,” katanya.
Selain itu, Dr. Iswadi juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan opsi untuk mengambil alih sementara pengelolaan universitas. Langkah ini dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan operasional kampus.
“Pemerintah bisa menunjuk tim pengelola sementara yang terdiri dari para ahli pendidikan dan manajemen. Setelah kondisi stabil, barulah universitas ini bisa diserahkan kembali kepada yayasan atau pihak yang berkompeten,” tambahnya.
Dr. Iswadi, M.Pd mengatakan krisis yang dialami UMT tidak hanya memengaruhi dosen dan staf, tetapi juga berdampak langsung pada mahasiswa.
Banyak mahasiswa yang merasa khawatir dengan masa depan pendidikan mereka. Beberapa bahkan mempertimbangkan untuk pindah ke universitas lain karena tidak yakin dengan keberlanjutan proses akademik di UMT.
Jika situasi ini terus berlarut-larut, Tanggerang berisiko kehilangan salah satu institusi pendidikan tinggi yang penting. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.
Dr. Iswadi menekankan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh diabaikan. “Kita tidak bisa membiarkan ribuan mahasiswa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak hanya karena masalah manajemen. Pemerintah harus melihat ini sebagai prioritas,” tegasnya.
Dr. Iswadi, M.Pd mengatakan untuk menyelesaikan krisis di UMT membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk yayasan pengelola, pemerintah, dan masyarakat.
Yayasan Muhammadiyah sebagai pemilik universitas diharapkan dapat bersikap transparan dan bekerja sama dengan pemerintah dalam mencari solusi terbaik.
Sementara itu, pemerintah pusat dan daerah juga diharapkan dapat memberikan dukungan finansial atau teknis untuk membantu universitas ini keluar dari krisis. Salah satu opsinya adalah memberikan dana talangan untuk membayar gaji dosen dan staf, dengan syarat adanya perbaikan manajemen yang signifikan.
Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung UMT. Para alumni, misalnya, dapat membentuk forum atau komunitas untuk membantu mencari solusi, baik dalam bentuk dana, ide, maupun dukungan moral.
Dr. Iswadi, M.Pd menegaskan Krisis yang dialami Universitas Muhammadiyah Tanggerang adalah cerminan dari tantangan yang dihadapi oleh banyak perguruan tinggi swasta di Indonesia, terutama yang berada di daerah Namun, dengan kerja sama dan komitmen dari semua pihak, masalah ini dapat diatasi.
Dr. Iswadi, M.Pd, melalui seruannya agar pemerintah mengambil alih pengelolaan UMT, dan membuka jalan untuk diskusi yang lebih luas tentang pentingnya menjaga keberlanjutan pendidikan tinggi di Indonesia. Kini, bola berada di tangan pemerintah dan yayasan pengelola untuk segera mengambil langkah nyata demi menyelamatkan UMT dan masa depan mahasiswanya.
Opini kolumnis adalah tanggung jawab penulis seperti tertera pada keterangan pada awal dan akhir artikel, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi nusantaranews.co
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: kinerjaekselen@gmail.com. Terima kasih.
Serahkan saja pada yayasan Muhamadiyah kan katanya ormas Islam dengan aset terbesar di dunia. Rekening di BSI saja triliunan.
Anda benar Muhammadiyah merupakan Ormas dengan aset terbesar dan itu real..
Tetapi setahu saya.. dalam pengurusan pengelolaan pendidikan di daerah itu bersifat otonomi.. karena saya kontraktor penyedia alat Pendidikan jadi saya tahu itu..
Artinya keuangan administrasi dsb diserahkan dikelola oleh pucuk pimpinan masing-masing daerah instansi..
& Kalau akhirnya ada wanprestasi di daerah tersebut.. biasanya baru Muhammadiyah pusat turun tangan membantu termasuk Tenaga pendidik, Dana dll..
Itulah hebatnya Muhammadiyah.. mempercayakan dulu ke cabang masing-masing.. baru kalau tak mampu pusat Muhammadiyah turun tangan
Yayasan yang wajib ambil alih, bukan pemerintah. Terus statusnya jadi bagaimana kalau pemerintah yang ambil alih?
Betul
Yayasan induk harus selamatkan keadaan finansial pendidikan tinggi cabang dan anak cabang jika terjadi masalah.
Tidak serta merta minta pemerintah ambil alih permanen/sementara.
PP Muhamadyah dananya banyak,kita tunggu saja investigasi tim Muhamadyah pusat.
Jadi mereka yg tdk digaji makan apa untuk keluarganya?? Apa ini pekerjaan sampingan?? Indonesia negara ber Pancasila. Mana keadilan dan perikemanusiaan nya??
Dimana induknya….kembalikan ke yayasan.
Kalau benar itu milih muhammadiyah, kok jadi aneh ya dengernya, setahu saya Muhammadiyah adalah Pioner dalam mengelola Perguruan Tinggi….
Enak aja diambil Pemerintah, itu kan punya Muhamadiyyah, biarkan aja PP Muhamadiyyah yang memberikan solusinya.
Jangan khawatir Mas… Muhamadiyah Pusat siap mengambil alih
Ketua & pengurus PW Muhammadiyah Tangerang, dan ketua majelis Dikti PP Muhammadiyah mungkin slama ini tidur kali. Masa iya udah setahun lebih tidak tau krisis melanda UMT? Lucu aja sich
Mungkin ada yabg belum tahu, Iswadi ini dosen di univ esa unggul dan juga seorang aktivis yang bergerak pada pendidikan
Sekarang lagi banyak orang cari muka…. Wkkwkwkw padahal sdh punya muka sendiri
Universitas Muhamadiyah ya serahkan saja ke Muhamadiyah bukan ke pemerintah. Sotoy..
Walaupun banyak duit Muhammadiyah sebaiknya di Audit dulu biar kebocoran keuangan lari kemana bisa ketahuan apa di korupsi atau emang buat operasional yg terlalu besar
Tapi itu jalan terbaik
rasanya g masuk akal universitas sekelas muhammadiyah krisis keuangan berarti ada yg tdk beres. sekali lg sy tdk percaya
Katanya Muhammadiyah punya dana melimpah?
Betul
Tidak usah bebankan ke pemerintah, utang negara sudah sangat banyak. Jangan karena muhammadyah terus di tanggung negara. Kalau kampus lain di darrah yg sudah kempas kempis mau tutup karena kekurangan mahasiswa anda tidak usul utk diambil alih pemerintah
Jadi mereka yg tdk digaji makan apa untuk keluarganya?? Apa ini pekerjaan sampingan?? Indonesia negara ber Pancasila. Mana keadilan dan perikemanusiaan nya??
Beritanya cuma 1 sisi – dari Dr.Iswadi. Tidak ada dari pihak UMT. Jadi, bikin kurang percaya.!!
Ketika dicari dari media lain, ternyata..bukan masalah Gaji!! Tapi Tukin – Tunjangan Kinerja!!
Kasih aja ke muhamadiyah pusat, kan info Nya punya dana triliunan, kenapa mesti pemerintah yg ambil alih
Ngaco aja
Informasi kami dengar , tukin yang belum terbayar…. Benar yang mana ya? Infonya karena over pembelian aset. Berarti uangnya banyak, tinggal jual beberapa aset.
Terus ada berita sudah ada perintahnya dari PP Muhammadiyah.
Iswadi ini gak ngerti tentang muhammadiyah, sotoy cari muka.
Iswadi gak laku
Iswadi bakal jadi ganjel ban truk tronton, pernyataannya menunjukkan dia orang tetangga sebelah yang sedang cari panggung…. Muhammadiyah di samakan esa unggul … Ya jauh…
Muhammadiyah punya aset lebih dari 400 T, bahkan duitnya dicabut dari Bank Pemerintah
Mau bikin bank sendiri? Masa sampai ada Perguruan Tingginya tekor.
Bisa jadi ada korelasinya dgn hasil survei Deny JA: 20 thn terakhir umat Muhammadiyah tinggal 5,7%
doktor kok ngasih solusi seragkan ke pemerintah.. PTN aja disuruh cari duit sendiri…
Kasian sama rektor sekarang. Sebetulnya kasus ini udah tercium dari rektor sebelumnya.. dan naiknya rektor yang sekarang Itu berusaha memperbaiki masalah internal UMT.
Semoga masalah cepat selesai wahai kampus tercintaku. Jangan membuat malu Muhammadiyah