Catatan Dr. Suriyanto.Pd.,SH.,MH.,Mkn *)
Seperti mimpi, sudah 26 tahun Reformasi berjalan, namun Toa Masjid Kampus masih lantang. Gedung DPR masih sering dikepung. Istana Merdeka masih jadi alamat utama demo. Saya hormat pada tradisi tersebut. Tetapi sebagai anak bangsa, saya wajib bertanya: apakah musuh kita masih sama dengan tahun 1998?
Dulu musuh kita kelihatan. Karena menggunakan seragam, pegang bedil, dan berpusat di Jalan Medan Merdeka. Sekarang musuh kita tidak kelihatan. Karena menggunakan hoodie, pegang algoritma, dan berpusat di sebuah lembah di California yang saya sebut sebagai “Istana Silicon Valley”.
Siapa penghuni Istana Silicon Valley? Mereka Adalah; Google, Meta, Apple, Microsoft, dan ByteDance/TikTok. Lima perusahaan tersebut yang hari ini memegang kendali atas informasi, ekonomi, dan bahkan alam bawah sadar 280 juta rakyat Indonesia.
Mari kita bicara data, bukan orasi. Setiap tahun uang Indonesia , Rp.400 triliun uang dari UMKM, capres, hingga BEM sendiri mengalir ke kantong Google dan Meta untuk bayar iklan. Uang itu 100% lari ke luar negeri. Pajak yang balik ke APBN tidak sampai 1%, atau sekitar Rp4 triliun saja. Ini bukanlah kebocoran, tetapi perampokan legal.
Jika dibandingkan dengan Program Makan Bergizi Gratis yang kalian demo tujuh hari tujuh malam. Anggarannya Rp.71 triliun. Kalian sebut itu pemborosan. Lantas yang Rp.400 triliun per tahun ini kalian sebut apa? Investasi atau perampokan? Atau kalian diam karena yang kalian demo justru yang memberi kalian panggung di Instagram dan lainnya?
Bahaya pertama yang lebih menakutkan; kedaulatan data. Audit BSSN tahun 2025 menyebut 93% data WNI, mulai dari NIK, wajah, lokasi, hingga rekam medis, tidur di server milik Amazon, Microsoft, dan Google di Singapura dan AS. Artinya, nyawa digital bangsa ini ada di tangan asing.
Dalam doktrin perang modern, melumpuhkan server sama dengan melumpuhkan negara. Jika terjadi konflik, mereka cukup mematikan satu saklar. BPJS lumpuh. Bank lumpuh. Pemilu kacau. Saat ini kita tidak lagi dijajah dengan meriam. Kita dijajah dengan kabel data, dan anehnya kita semua menikmatinya.
Bahaya kedua adalah penjajahan pikiran. Algoritma TikTok,X dan Instagram bukanlah netral, ketiganya bisa membuat tagar #KaburAjaDulu trending nasional dalam tiga jam. Tetaapi coba Anda buat tagar #AuditAlgoritmaTikTok. Saya jamin tidak akan pernah muncul di FYP Anda. Mereka yang menentukan kita harus benci siapa dan cinta siapa.
Bahaya ketiga adalah pembunuhan UMKM secara sistematis. Banyak pengusaha lokal, yang iklannya ditolak Meta karena jualan “Kaos Garuda” dianggap “konten politik”. Tapi di saat yang sama, iklan judi online “Maxwin 98%” lolos dengan mudah. Sebabnya sederhana: judol bayar 10 kali lebih mahal. Mereka algoritma tidak peduli dengan moral. Mereka peduli uang.
Pertanyaannya; ke mana suara lantang BEM seluruh Indonesia melihat fakta ini? Pernahkah ada satu spanduk pun yang dibentangkan di depan kantor perwakilan Google? Pernahkah ada satu tuntutan agar Meta buka algoritmanya? Jawabannya: tidak pernah. Sebab risikonya beda.
Kritik ke Istana Merdeka itu aman. Dijamin oleh UUD 1945. Diliput 20 media. Follower naik. Jika ditangkap, Anda jadi martir. Kritik ke Istana Silicon Valley itu berisiko. Satu kebijakan komunitas, akun BEM dengan 200 ribu follower bisa hilang selamanya. Tidak ada media yang berani liput karena takut iklannya diputus.
Maka mari kita jujur Bersama bahwa Kita bukan takut rezim. Kita takut panggung kita dicabut. Kita bukan takut Orde Baru. Kita takut FYP kita sepi. Inilah mental Agent of Comfort Zone, bukan Agent of Change yang didengungkan di setiap ospek.
Saya tidak anti-demokrasi. Saya tidak anti-kritik ke pemerintah. Silakan lanjutkan. Itu hak konstitusional setiap warga negara. Tapi saya menuntut agar Toa Masjid Kampus menambah satu alamat demo lagi dalam kalender perjuangan yaitu: Kantor Google dan Meta juga lainnya. Sebab musuh sejati kedaulatan hari ini ada di sana.
Untuk itu, saya menawarkan tiga agenda perjuangan baru. Pertama, Nasionalisasi Data. Seluruh data WNI wajib disimpan di Pusat Data Nasional. Kedua, Audit Algoritma. Semua platform asing wajib buka source code-nya untuk diaudit oleh negara tiap enam bulan. Ketiga, Kill Switch. Presiden harus punya kewenangan memutus akses aplikasi asing dalam keadaan darurat perang.
Apakah ini otoriter? Dunia akan berkata begitu. Tapi China yang dituduh otoriter justru lahirkan Baidu, Alibaba, Tencent dan hari ini jadi raja AI. Eropa yang demokratis pun punya Digital Markets Act untuk menundukkan Google. Mereka waras. Kita yang masih mabok demokrasi prosedural.
Tahun 1998, mahasiswa melawan laras panjang dan menang. Tahun 2026, mahasiswa harus melawan algoritma. Laras panjang kelihatan, maka mudah dilawan. Algoritma tidak kelihatan, maka lebih berbahaya. Jika kita gagal mengenalinya, Indonesia Emas 2045 hanya akan jadi Indonesia Komentar.
Maka saya tutup tulisan ini dengan tantangan terbuka. Saya letakkan “Deklarasi Kedaulatan Algoritma” di atas meja. Isinya: data milik RI, algoritma harus tunduk kepada RI, presiden pegang saklar darurat. Saya siap tanda tangan. Sekarang bola ada di BEM seluruh Indonesia. Mau tanda tangan dan jadi panglima kedaulatan, atau mau pulang dan lanjut jadi komentator yang dibayar likes dari penjajah algoritma?
Sejarah tidak akan mencatat berapa kali Anda demo ke DPR dan dema Presiden. Tetapi sejarah akan mencatat: apakah pada tahun 2026, mahasiswa Indonesia berani memindahkan toa-nya dari depan Istana Merdeka ke depan Istana Silicon Valley. Di situlah ujian nyali kita yang sesungguhnya.
Sumber; Kemenkominfo 2025, Audit BSSN 2025, KemenKopUKM 2025.
*) Akademisi/Praktisi Hukum, Inisiator Gerakan Kedaulatan Algoritma
