Oleh Achmad Nur Hidayat, ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta
KTT ASEAN ke 49 di Cebu, Filipina tampil penuh seremoni diplomatik. Filipina sebagai tuan rumah menghadirkan simbol simbol persatuan kawasan, sementara Indonesia ikut membawa pesan kebangkitan industri strategis nasional melalui berbagai agenda kerja sama, termasuk perhatian pada kendaraan taktis Maung sebagai simbol kemandirian nasional. Foto bersama para pemimpin, parade kehormatan, dan pidato solidaritas kembali memenuhi panggung ASEAN. Sungguh seremoni yang mewah!
Namun di balik kemegahan itu, muncul pertanyaan yang jauh lebih penting.
Apakah ASEAN benar benar serius menyelesaikan ancaman krisis energi global, atau hanya sibuk menjaga kesopanan diplomasi di tengah rumah yang mulai terbakar?
Pertanyaan ini menjadi relevan setelah KTT ASEAN kembali menghasilkan pernyataan normatif soal ketahanan energi, percepatan ratifikasi ASEAN Petroleum Security Agreement atau APSA, dan pentingnya menjaga rantai pasok energi kawasan.
Namun di tengah ancaman penutupan Selat Hormuz akibat eskalasi konflik Timur Tengah, respons ASEAN terlihat terlalu hati hati, lambat, dan kehilangan keberanian politik.
Di sinilah dasar narasi tulisan ini dimulai, ASEAN kehilangan gigi karena ketidakmampuan para pemimpin menyadari kekuatan solidaritas ASEAN tersebut.
Padahal dunia sedang memasuki salah satu fase paling berbahaya bagi keamanan energi global dalam dua dekade terakhir.
Sekitar 20 juta barel minyak per hari atau hampir seperlima pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz.
Jalur sempit ini adalah nadi energi global. Ketika ketegangan Iran dan Amerika Serikat meningkat, harga minyak dunia langsung melonjak, biaya asuransi tanker naik tajam, dan pasar energi global memasuki fase panik.
ASEAN seharusnya memahami bahwa kawasan ini adalah salah satu korban paling rentan dari krisis tersebut.
Negara negara Asia Tenggara masih bergantung besar pada impor energi fosil. Bahkan ASEAN Centre for Energy memperkirakan ketergantungan impor energi kawasan akan terus meningkat dalam dua dekade mendatang jika tidak ada perubahan besar dalam strategi energi regional.
Namun anehnya, di tengah ancaman sebesar itu, ASEAN Summit justru terlihat seperti forum yang kehilangan daya tekan politiknya.
Para pemimpin ASEAN memang berbicara tentang solidaritas energi dan percepatan APSA, tetapi tidak ada langkah diplomatik besar yang benar benar menunjukkan keberanian kawasan untuk memainkan peran strategis dalam meredakan konflik global.
Tidak ada tekanan kolektif yang serius kepada Washington maupun Teheran agar segera menahan eskalasi dan membuka jalan damai demi stabilitas energi dunia.
ASEAN memilih menjadi penonton yang cemas, bukan pemain yang menentukan arah permainan.
Padahal, jika bersatu, ASEAN sebenarnya memiliki posisi tawar yang sangat kuat.
ASEAN bukan kawasan kecil. Populasi ASEAN mendekati 700 juta jiwa dengan ekonomi gabungan sekitar 3,8 triliun dolar AS. Jalur perdagangan Asia Tenggara juga merupakan salah satu jalur logistik terpenting dunia.
ASEAN adalah pasar strategis bagi Amerika Serikat, China, Jepang, hingga Timur Tengah. Jika ASEAN berbicara dalam satu suara, kawasan ini memiliki legitimasi moral dan ekonomi untuk menjadi penengah aktif dalam krisis Hormuz.
Masalahnya, solidaritas ASEAN selama ini terlalu sering berhenti di atas kertas.
ASEAN seperti kumpulan penumpang kapal besar yang sadar badai sedang datang, tetapi terlalu sibuk berdebat soal aturan berbagi pelampung daripada memperbaiki arah kapal.
Semua memahami ancaman, tetapi tidak ada yang benar benar ingin mengambil risiko politik untuk memimpin.
Akibatnya, ASEAN terus terjebak dalam budaya diplomasi yang terlalu berhati hati. Semua harus konsensus.
Semua harus nyaman. Semua harus menjaga sensitivitas. Padahal krisis energi tidak menunggu kesopanan diplomatik selesai dibahas.
Inilah akar masalahnya. ASEAN Way yang selama ini dibanggakan justru menjadi kelemahan dalam menghadapi krisis global yang membutuhkan tindakan cepat dan kepemimpinan tegas.
Dalam situasi normal, pendekatan non konfrontatif mungkin efektif menjaga stabilitas kawasan. Namun dalam situasi darurat energi global, pendekatan itu berubah menjadi kelambanan kolektif.
KTT ASEAN akhirnya hanya menghasilkan optimisme prosedural.
Ratifikasi APSA dipercepat. ASEAN Power Grid dibahas lagi. Komitmen kerja sama energi diperkuat lagi. Tetapi semua itu masih bersifat administratif, bukan strategis.
Tidak ada terobosan geopolitik. Tidak ada inisiatif perdamaian besar. Tidak ada tekanan diplomatik kawasan kepada pihak pihak yang membuat dunia berada di ambang krisis energi.
Padahal dampaknya sudah sangat nyata.
ASEAN Centre for Energy memperingatkan bahwa kenaikan harga minyak dan LNG akibat konflik Timur Tengah dapat meningkatkan biaya impor energi ASEAN hingga miliaran dolar setiap bulan.
Ketika harga minyak bergerak di atas 100 dolar AS per barel, tekanan langsung terasa pada APBN negara negara ASEAN. Subsidi energi membengkak. Inflasi meningkat. Nilai tukar melemah. Beban logistik melonjak. Industri kehilangan daya saing.
Indonesia sendiri sangat rentan terhadap situasi ini. Produksi minyak nasional terus menurun sementara konsumsi domestik meningkat tajam. Lifting minyak Indonesia kini hanya sekitar 580 ribu barel per hari, sedangkan kebutuhan domestik telah melampaui 1,5 juta barel per hari.
Akibatnya, Indonesia semakin bergantung pada impor energi. Ketika harga minyak global naik, tekanan terhadap rupiah dan fiskal langsung terasa.
Ironisnya, Indonesia yang seharusnya menjadi motor diplomasi ASEAN justru gagal memanfaatkan momentum ini.
Sebagai negara terbesar ASEAN, Indonesia seharusnya dapat memimpin pembentukan tekanan kolektif kawasan terhadap Amerika Serikat dan Iran. Indonesia memiliki modal diplomasi historis sebagai negara non blok, negara Muslim terbesar di dunia, sekaligus kekuatan utama Asia Tenggara.
Posisi ini sebenarnya sangat strategis untuk mendorong jalur dialog damai. Tetapi yang terlihat justru diplomasi yang terlalu normatif dan defensif.
Indonesia seolah hanya fokus memastikan forum berjalan lancar, komunike disepakati, dan tidak ada konflik terbuka antar anggota.
Padahal dunia membutuhkan lebih dari sekadar stabilitas seremoni. Dunia membutuhkan kepemimpinan.
ASEAN seharusnya dapat menginisiasi konferensi perdamaian energi Asia, membentuk utusan khusus untuk mediasi konflik Hormuz, atau membangun tekanan diplomatik kolektif kepada kekuatan besar agar tidak menjadikan energi sebagai senjata geopolitik.
Bahkan secara ekonomi, ASEAN memiliki kekuatan pasar yang cukup besar untuk menciptakan tekanan moral dan strategis terhadap pihak pihak yang memperpanjang konflik.
Namun kesempatan itu tidak dimanfaatkan.
ASEAN akhirnya hanya sibuk membahas bagaimana berbagi pasokan minyak jika krisis terjadi, bukan bagaimana mencegah krisis itu sendiri.
Ini seperti sekelompok warga yang sibuk membicarakan pembagian air ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi tidak pernah berusaha menghentikan orang yang bermain api.
Kegagalan ASEAN Summit kali ini bukan hanya kegagalan teknis energi. Ini adalah kegagalan diplomasi.
ASEAN terlalu lama merasa nyaman menjadi kawasan yang netral, aman, dan tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam konflik global. Tetapi dunia hari ini berubah.
Ketika geopolitik mempengaruhi pangan, energi, inflasi, dan kehidupan sehari hari rakyat Asia Tenggara, maka diam bukan lagi pilihan aman. Diam justru membuat ASEAN semakin tidak relevan.
Lebih berbahaya lagi, jika ASEAN terus setengah hati, maka kawasan ini akan semakin mudah menjadi objek permainan negara besar.
Amerika Serikat, China, Rusia, dan Timur Tengah akan terus memandang Asia Tenggara hanya sebagai pasar dan jalur perdagangan, bukan sebagai kekuatan geopolitik yang harus diperhitungkan.
Padahal ASEAN memiliki semua syarat menjadi game changer.
ASEAN memiliki posisi geografis strategis, kekuatan ekonomi besar, jalur perdagangan global, populasi raksasa, dan legitimasi diplomatik sebagai kawasan yang relatif stabil.
Akan Tetapi semua keunggulan itu kehilangan makna jika tidak diterjemahkan menjadi keberanian politik kolektif.
Karena pada akhirnya, sejarah tidak pernah mengingat siapa yang paling hati hati di tengah krisis. Sejarah hanya mengingat siapa yang berani bertindak ketika dunia berada di persimpangan.
ASEAN kini berada di persimpangan itu.
END
