Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
Renungan kebijakan
Negara sedang dihadapkan pada pertanyaan yang tampak sederhana, tetapi sesungguhnya menentukan arah nurani kebijakan publik kita: ketika ruang fiskal terbatas, mana yang harus lebih dahulu diselamatkan, restrukturisasi utang Whoosh atau keselamatan perjalanan kereta api yang digunakan jutaan rakyat setiap hari?
Pertanyaan ini tidak lahir dari ruang rapat yang nyaman. Ia muncul dari rel yang berdarah, dari kepanikan penumpang, dari keluarga yang kehilangan, dan dari kesadaran bahwa sistem transportasi kita masih menyimpan risiko yang terlalu mahal bila diabaikan.
Dalam waktu yang berdekatan, publik menyaksikan tragedi di Bekasi dan kecelakaan di Blitar. Di Bekasi, tabrakan antara KRL dan kereta jarak jauh menewaskan sedikitnya 15 orang dan melukai 88 lainnya menurut laporan resmi KAI.
Di Blitar, KA Commuter Line Dhoho menabrak truk yang mogok di perlintasan sebidang pada 28 April 2026 malam.
Dua peristiwa ini memberi pesan yang sama: keselamatan kereta api tidak boleh lagi ditempatkan sebagai urusan teknis pinggiran.
Apakah negara akan terus menempatkan proyek besar sebagai wajah kemajuan, sementara fondasi keselamatan transportasi massal belum sepenuhnya kokoh?
Apakah uang, perhatian politik, dan energi birokrasi akan lebih banyak dicurahkan untuk menyelamatkan proyek prestise, atau untuk memastikan rakyat sampai rumah dengan selamat?
Jawabannya seharusnya tegas. Negara harus mendahulukan keselamatan manusia. Restrukturisasi utang Whoosh boleh dilakukan, tetapi tidak boleh mengalahkan urgensi pembenahan keselamatan kereta api.
Sebab kemajuan yang mengabaikan nyawa bukanlah kemajuan. Ia hanya menjadi panggung megah yang dibangun di atas fondasi rapuh.
Jangan Mengecat Pagar Saat Rumah Terbakar
Dalam kebijakan publik, urutan prioritas sering kali lebih penting daripada daftar program itu sendiri.
Semua program bisa dianggap penting, tetapi tidak semua harus didahulukan pada saat yang sama. Di sinilah negara perlu menggunakan nalar sederhana.
Kalau rumah sedang terbakar, orang waras tidak akan sibuk mengecat pagar depan. Ia akan mengambil air, memadamkan api, menyelamatkan penghuni rumah, lalu setelah itu memperbaiki bagian yang rusak.
Analogi itu tepat untuk membaca situasi transportasi kereta api hari ini.
Whoosh dapat dipandang sebagai pagar depan yang indah, simbol modernitas, dan tanda bahwa Indonesia ingin masuk ke era transportasi cepat.
Namun, keselamatan perjalanan kereta api harian adalah rumah utama tempat jutaan warga menggantungkan mobilitasnya. Ketika rumah utama itu sedang menunjukkan tanda bahaya, negara tidak boleh terpukau terlalu lama pada pagar depan.
Masalah keselamatan kereta api bukan urusan kecil. Commuter Line bukan moda pelengkap. KAI Commuter mencatat 166,4 juta pengguna Commuter Line Jabodetabek pada semester I 2025.
Setiap hari terdapat 1.063 perjalanan, dengan ketepatan waktu keberangkatan 98,6 persen dan kedatangan 98 persen.
Angka ini menunjukkan bahwa kereta komuter adalah urat nadi kehidupan kota. Ia mengantar pekerja ke kantor, mahasiswa ke kampus, pedagang ke pusat ekonomi, dan keluarga kembali ke rumah.
Karena itu, ketika keselamatan jaringan ini terganggu, yang terguncang bukan hanya jadwal perjalanan.
Yang terguncang adalah ritme ekonomi perkotaan, rasa aman publik, dan kepercayaan warga kepada negara. Satu kecelakaan besar bisa menciptakan luka sosial yang jauh lebih dalam daripada sekadar kerusakan sarana.
Data Keselamatan yang Harus Mengalahkan Gengsi Proyek
Pemerintah sendiri telah mengakui besarnya pekerjaan rumah keselamatan perlintasan. Presiden Prabowo menyebut ada sekitar 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa yang akan diperbaiki, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp4 triliun.
Ia juga menyebut banyak titik sudah lama tidak ditangani dan masih tanpa penjagaan memadai. Pernyataan ini penting karena menunjukkan bahwa persoalan keselamatan bukan persepsi publik semata, melainkan telah menjadi fakta kebijakan yang diakui negara.
Rp4 triliun memang bukan angka kecil. Tetapi pertanyaannya bukan apakah angka itu besar. Pertanyaan yang lebih tepat adalah: berapa harga yang harus dibayar bila pembenahan itu ditunda?
Biaya kecelakaan selalu lebih mahal daripada biaya pencegahan. Ada biaya evakuasi, biaya medis, biaya perbaikan sarana, biaya gangguan perjalanan, biaya kehilangan produktivitas, biaya trauma, dan yang paling tidak ternilai, biaya kehilangan nyawa.
Dalam perspektif ekonomi kebijakan publik, keselamatan adalah investasi dengan manfaat sosial tertinggi.
Ia mungkin tidak selalu tampak mengkilap dalam peresmian proyek, tetapi dampaknya terasa langsung.
Perlintasan yang dijaga, sinyal yang diperbaiki, jalur yang diaudit, pagar pengaman yang dibangun, sistem peringatan dini yang diperkuat, serta flyover atau underpass di titik rawan adalah bentuk investasi yang menyelamatkan hidup manusia setiap hari.
Sebaliknya, proyek prestise yang menuntut penyelamatan fiskal harus diuji dengan pertanyaan sederhana: apakah ia lebih mendesak daripada mencegah kecelakaan berikutnya?
Jika jawabannya tidak, maka ia harus ditempatkan pada urutan berikutnya.
Whoosh Penting, tetapi Tidak Boleh Menjadi Pusat Gravitasi Kebijakan
Tidak adil bila Whoosh dianggap tidak penting sama sekali. Kereta cepat adalah bagian dari transformasi transportasi nasional. Ia mencerminkan ambisi Indonesia untuk membangun konektivitas modern, memangkas waktu tempuh, dan memperkuat kapasitas teknologi transportasi.
Dalam konteks jangka panjang, proyek seperti ini bisa memberi manfaat ekonomi, terutama bila tata kelola, integrasi antarmoda, dan beban keuangannya dikelola secara hati-hati.
Namun, justru karena penting, Whoosh harus dikelola dengan disiplin fiskal dan kejujuran kebijakan.
Ada kabar bahwa Indonesia telah menyelesaikan rencana restrukturisasi utang proyek kereta cepat tersebut. Rosan Roeslani mengatakan bahwa tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan. Proyek ini bernilai sekitar US$7,3 miliar, membentang 142 kilometer, dan diluncurkan pada 2023.
Fakta bahwa restrukturisasi diperlukan menunjukkan bahwa proyek ini menyimpan beban keuangan serius.
Maka, negara tidak boleh menambah kesalahan dengan menjadikannya pusat gravitasi kebijakan transportasi, sementara keselamatan sistem kereta yang dipakai jauh lebih banyak rakyat justru kekurangan perhatian.
Di sinilah kita perlu membedakan antara menyelamatkan proyek dan menyelamatkan publik.
Menyelamatkan proyek berarti mengatur ulang skema pembiayaan, tenor, bunga, dan kewajiban fiskal agar tidak menjadi beban berlebihan.
Menyelamatkan publik berarti memastikan rakyat tidak meninggal atau terluka saat menggunakan transportasi massal. Keduanya penting, tetapi secara moral dan kebijakan, yang kedua harus didahulukan.
Negara tidak boleh terlihat lebih sigap merapikan utang proyek besar daripada menutup risiko maut di perlintasan sebidang.
Bila negara bisa mencari jalan keluar untuk restrukturisasi utang Whoosh, negara juga harus bisa mencari jalan keluar yang lebih cepat untuk memperbaiki 1.800 perlintasan rawan di Jawa.
Kesalahan Lama: Terlalu Terpukau pada yang Megah
Salah satu penyakit kebijakan pembangunan kita adalah terlalu mudah terpukau pada proyek yang besar, megah, dan mudah dipamerkan.
Kita menyukai seremoni, pita peresmian, video udara, dan narasi lompatan peradaban. Namun, kita sering kurang sabar membiayai hal yang tampak biasa, padahal justru menentukan keselamatan rakyat.
Perlintasan sebidang tidak terlihat seksi dalam kampanye pembangunan. Pos jaga tidak semegah stasiun modern.
Perbaikan sinyal tidak semenarik kereta cepat. Audit keselamatan tidak viral. Namun, negara yang sungguh-sungguh hadir bagi rakyat justru terlihat dari kesediaannya mengurus hal-hal seperti itu.
Pembangunan bukan hanya tentang seberapa cepat kereta melaju. Pembangunan juga tentang seberapa aman warga menyeberang, seberapa tenang penumpang naik kereta, dan seberapa yakin keluarga bahwa orang yang mereka cintai akan pulang dengan selamat.
Kecepatan tanpa keselamatan adalah kesombongan teknologi. Modernitas tanpa perlindungan nyawa adalah kemajuan yang kehilangan akal sehat.
Prioritas Baru: Selamatkan Manusia, Rapikan Proyek
Solusi kebijakan yang dibutuhkan bukan sekadar seruan moral. Negara perlu menyusun prioritas baru yang nyata. Pertama, pemerintah harus menetapkan keselamatan perkeretaapian sebagai prioritas fiskal mendesak, terutama pada perlintasan sebidang, jalur padat, dan titik dengan riwayat kecelakaan tinggi.
Anggaran Rp4 triliun untuk memperbaiki 1.800 perlintasan di Jawa harus dipercepat dengan target yang terukur, bukan sekadar menjadi pernyataan politik setelah tragedi.
Kedua, perlu ada audit keselamatan nasional terhadap jaringan kereta api, mencakup kondisi perlintasan, sistem sinyal, prosedur operasi, koordinasi antarlembaga, serta kesiapan evakuasi darurat.
Audit ini harus transparan agar publik tahu titik mana yang paling rawan dan kapan akan diperbaiki.
Ketiga, restrukturisasi utang Whoosh harus ditempatkan dalam kerangka disiplin fiskal. Pemerintah perlu memastikan bahwa penyelamatan keuangan proyek tidak mengorbankan anggaran keselamatan transportasi massal.
Jangan sampai proyek yang sejak awal dipromosikan sebagai simbol kemajuan justru menyedot ruang fiskal yang dibutuhkan untuk melindungi jutaan penumpang kereta harian.
Keempat, negara harus mengubah ukuran keberhasilan transportasi. Ukuran keberhasilan bukan hanya panjang jalur, jumlah perjalanan, atau kecepatan tempuh.
Ukuran paling mendasar adalah jumlah nyawa yang berhasil dilindungi. Transportasi publik yang hebat bukan hanya yang cepat dan ramai, tetapi yang aman, andal, dan manusiawi.
Negara yang Dewasa Menaruh Nyawa di Tempat Tertinggi
Akhirnya, perdebatan ini bukan semata tentang Whoosh versus kereta konvensional. Ini tentang watak negara dalam menentukan prioritas.
Apakah negara lebih gelisah melihat neraca proyek terganggu, atau lebih gelisah melihat rakyat menjadi korban di jalur kereta? Apakah negara lebih cepat bergerak ketika menyelamatkan simbol, atau ketika menyelamatkan nyawa?
Kita tidak sedang meminta Whoosh dihentikan atau diabaikan. Kita meminta urutan yang benar. Restrukturisasi utang boleh berjalan, tetapi keselamatan kereta api harus menjadi prioritas utama.
Negara harus berani berkata bahwa nyawa rakyat lebih tinggi daripada gengsi proyek, lebih penting daripada narasi prestise, dan lebih mendesak daripada kalkulasi citra.
Bangsa yang dewasa bukan bangsa yang tidak pernah salah membangun. Bangsa yang dewasa adalah bangsa yang berani belajar dari kesalahannya.
Jika selama ini pembangunan terlalu sering dimulai dari yang megah, kini saatnya pembangunan dimulai dari yang menyelamatkan.
Jika selama ini negara bangga pada kereta yang melaju cepat, kini negara harus lebih bangga pada sistem yang membuat rakyat sampai tujuan dengan selamat.
Pada akhirnya, pertanyaan besarnya tetap sama: saat uang negara terbatas, apa yang harus diselamatkan lebih dulu?
Jawabannya harus sederhana, jernih, dan manusiawi. Selamatkan manusia lebih dulu. Rapikan proyek kemudian.
End
