Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
Apakah saat ini waktu yang tepat bagi pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika ekonomi Indonesia masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga yang menyumbang sekitar 53 persen terhadap Produk Domestik Bruto.
Di tengah pertumbuhan yang bertahan di kisaran 5 persen dan target pemerintah untuk mendorongnya ke atas 6 persen, setiap kebijakan yang berdampak pada daya beli masyarakat memiliki konsekuensi yang luas.
Masalah yang dihadapi pemerintah memang tidak kecil. Program Jaminan Kesehatan Nasional diperkirakan mengalami defisit antara Rp20 triliun hingga Rp30 triliun pada tahun ini.
Dengan jumlah peserta yang telah melampaui 270 juta jiwa atau lebih dari 95 persen populasi, tekanan pembiayaan terus meningkat seiring dengan kenaikan biaya layanan kesehatan. Pemerintah memandang kenaikan iuran sebagai langkah logis untuk menjaga keberlanjutan sistem. Namun pendekatan ini perlu diuji secara lebih komprehensif.
Untuk memahami dampaknya, bayangkan ekonomi sebagai kendaraan yang sedang menanjak. Konsumsi rumah tangga adalah mesin utama yang menjaga laju kendaraan tersebut.
Ketika pemerintah menahan kenaikan harga bahan bakar untuk menjaga inflasi di kisaran 2,5 hingga 3,5 persen, itu berarti menjaga agar mesin tetap bekerja optimal. Namun jika di saat yang sama pemerintah menaikkan iuran BPJS, maka beban tambahan tersebut berpotensi mengurangi tenaga mesin ekonomi.
Secara nominal, iuran BPJS saat ini berada pada kisaran Rp42.000 per bulan untuk kelas III, Rp100.000 untuk kelas II, dan Rp150.000 untuk kelas I. Kenaikan iuran, meskipun terlihat kecil, akan berdampak signifikan jika dikalikan dengan jumlah anggota keluarga.
Bagi rumah tangga kelas menengah dengan empat anggota keluarga, kenaikan Rp20.000 per orang dapat berarti tambahan beban sekitar Rp80.000 per bulan atau hampir Rp1 juta per tahun. Dalam konteks pertumbuhan upah riil yang terbatas, tambahan beban ini tidak bisa dianggap sepele.
Kelas menengah merupakan kelompok yang paling rentan terdampak. Mereka tidak termasuk dalam penerima bantuan iuran yang ditanggung pemerintah, namun juga belum memiliki daya tahan finansial yang kuat.
Data menunjukkan bahwa kelompok ini merupakan kontributor utama konsumsi domestik. Ketika daya beli mereka tertekan, dampaknya akan langsung terasa pada sektor usaha, terutama UMKM yang menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja nasional.
Efek berantai dari penurunan konsumsi ini cukup jelas. Penurunan permintaan akan menekan produksi, mengurangi investasi, dan berpotensi meningkatkan pengangguran.
Dalam kondisi di mana tingkat pengangguran terbuka masih berada di kisaran 5 persen, tekanan tambahan terhadap pasar tenaga kerja tentu harus dihindari. Dengan kata lain, kenaikan iuran BPJS berisiko menjadi kebijakan yang bersifat kontraktif di tengah kebutuhan akan stimulus ekonomi.
Kebijakan ini juga berpotensi menciptakan kontradiksi. Pemerintah selama ini berupaya menjaga stabilitas harga energi untuk mengendalikan inflasi dan melindungi daya beli masyarakat.
Namun jika di saat yang sama beban iuran meningkat, maka sebagian manfaat dari kebijakan tersebut akan tereduksi. Dalam perspektif kebijakan publik, konsistensi menjadi kunci agar berbagai instrumen kebijakan saling memperkuat, bukan saling melemahkan.
Selain dampak ekonomi langsung, terdapat pula efek psikologis yang tidak kalah penting. Ketika masyarakat merasakan peningkatan biaya hidup, mereka cenderung menahan konsumsi sebagai langkah antisipatif.
Ekspektasi ini dapat memperlambat perputaran ekonomi bahkan sebelum dampak riilnya sepenuhnya terasa. Dalam konteks ini, kenaikan iuran BPJS dapat memicu penurunan kepercayaan konsumen.
Namun demikian, keberlanjutan sistem jaminan kesehatan tetap harus dijaga. Pertanyaannya bukan apakah iuran perlu dinaikkan, melainkan kapan dan bagaimana cara yang paling tepat. Kenaikan iuran seharusnya dilakukan ketika ekonomi berada dalam fase ekspansi yang kuat, misalnya ketika pertumbuhan telah melampaui 6 persen dan tingkat pendapatan masyarakat meningkat secara signifikan.
Sebelum sampai pada tahap tersebut, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan reformasi struktural.
Efisiensi dalam sistem pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan melalui digitalisasi klaim, penguatan pengawasan, dan pengendalian biaya layanan. Berbagai studi menunjukkan bahwa inefisiensi dan potensi kebocoran dalam sistem kesehatan dapat mencapai belasan persen dari total anggaran, yang jika dioptimalkan dapat mengurangi tekanan defisit secara signifikan.
Selain itu, diversifikasi sumber pembiayaan juga perlu dipertimbangkan. Pajak atas produk yang berdampak negatif terhadap kesehatan seperti rokok dan minuman berpemanis dapat menjadi alternatif yang lebih berkeadilan.
Dengan penerimaan cukai rokok yang mencapai lebih dari Rp200 triliun per tahun, sebagian alokasi dapat dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan jaminan kesehatan.
Reformasi paket manfaat juga menjadi langkah penting. Tidak semua layanan harus ditanggung sepenuhnya oleh negara.
Prioritas perlu diberikan pada layanan dasar yang berdampak luas, sementara untuk layanan tertentu dapat diterapkan skema pembiayaan bersama. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keberlanjutan sistem, tetapi juga mengurangi risiko moral hazard.
Pada akhirnya, kebijakan publik adalah tentang pengelolaan prioritas dalam kondisi sumber daya yang terbatas.
Dalam situasi saat ini, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi harus menjadi fokus utama. Dengan pertumbuhan yang lebih tinggi, rasio penerimaan negara terhadap PDB akan meningkat, dan ruang fiskal untuk membiayai program sosial juga akan semakin luas.
Kesimpulannya, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebaiknya ditunda. Defisit memang harus diatasi, tetapi cara yang ditempuh tidak boleh mengorbankan stabilitas ekonomi yang lebih luas. Menambah beban pada masyarakat, khususnya kelas menengah, di tengah upaya menjaga daya beli justru berisiko memperlambat pertumbuhan.
Yang dibutuhkan saat ini adalah reformasi sistem yang mendalam dan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan pertumbuhan ekonomi.
END
