Oleh: Oleh, Dr. Suriyanto.Pd.,SH.,MH.,Mkn
Pertanyaannya pahit tapi sangat nyata, dan hal ini terjadi: Mau jadi Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, DPR, DPRD, bahkan Komisaris dan pejabat lainnya, tidak gratis semua butuh uang. Bahkan uang Besar dan Sangat besar.Lalu dari mana uang itu kembali?
Di sinilah lingkaran setan itu dimulai. Jika kursi dibeli dengan uang, maka setelah duduk, tugas pertama bukan melayani rakyat. Tugas pertama adalah “balikin modal”.
Apa yang terjadi Bukan menjadi rahasia lagi. Maharnya untuk politik hari ini bisa miliaran. Tim sukses, spanduk, acara, “uang saksi”, “uang amplop”. Rakyat diiming-imingi sembako 5 tahun, tapi pejabatnya yang terpilih harus cicil utang politik 5 tahun bagaimana?
Akibatnya apa yang terjadi? Proyek ditandai. Izin dijual. Anggaran dibagi-bagi. Bukan karena benci rakyat. Tapi karena harus bayar “setoran” ke sponsor, ke partai, ke tim dan sebagainya.
“Ingat korupsi yang kita lihat hari ini, 70% akarnya ya dari sini. Bukan tiba-tiba orang jadi jahat setelah duduk jadi pejabat. Tetapi karena dari awal dia sudah masuk dengan cara yang salah akibat tekanan politik.
Yang paling miris bahwa: masyarakat juga ikut andil. “Amplop 100 ribu” dianggap rezeki. Padahal itu harga yang harus dibayar untuk 5 tahun penderitaan kedepan. Jalan rusak, sekolah tidak dibangun, kesehatan mahal. Semua karena 100 ribu itu, hal ini sudah tidak menjadi rahasia umum.
Kita harus jujur. Selama ada oknum rakyat masih mau dibayar untuk memilih, maka calon yang jujur tidak akan pernah menang. Yang menang pasti yang punya modal paling tebal, ini fakta realitanya.
“Dan selama pejabat masih percaya “kursi ini hasil setoran”, maka dia tidak akan setia pada rakyat. Dia akan setia pada yang menyetor”.
Presiden Prabowo sudah mengatakan dalam pidatonya berulang-ulang: Berantas mafia, berantas korupsi. Tapi kalau sistem rekrutmen pemimpinnya masih berbasis uang, maka mafia tidak akan pernah mati. Dia hanya ganti baju.
Ini bukan soal menuduh semua pejabat. Banyak yang bersih. Tapi sistemnya memaksa yang bersih tersingkir, dan yang punya uang yang melenggang.
Solusinya ada 2 sisi mata uang.
Sisi pertama: Rakyat harus sadar. Jangan jual suara. Jangan jual masa depan anak-cucu hanya karena sembako dan uang transport. 100 ribu hari ini sama kerugian puluhan juta selama 5 tahun. Rugi bandar.13.
Sisi kedua: Pejabat harus berani. Berani masuk tanpa “setoran”. Berani menolak sponsor gelap. Berani bilang: saya akan kerja untuk rakyat, bukan untuk balik modal.
Negara juga harus hadir. Perkuat pengawasan dana kampanye. Tegakkan sanksi politik uang. Dan yang paling penting: Sahkan UU Perampasan Aset. Biar yang korupsi tidak hanya dipenjara, tapi miskin.
Bayangkan kalau 10 tahun ke depan, yang jadi pemimpin adalah orang yang menang karena ide, bukan karena amplop. Pasti kebijakannya untuk rakyat, bukan untuk sponsor.
Rakyat berhak dapat pemimpin gratis. Gratis dalam arti: tidak ada beban utang politik. Pemimpin yang begitu, tidurnya nyenyak, kerjanya tenang, karena tidak dikejar-kejar “penagih”.
Kesimpulannya, jika mau Indonesia bebas korupsi masif, kita harus mulai dari bilik suara. Jangan terima uang. Jangan beri setoran. Karena setiap uang politik hari ini, adalah utang yang akan dibayar rakyat dengan kemiskinan di kemudian hari.
*) Praktisi Hukum/Akademisi/Ketum PWRI
