JAKARTA, NUSANTARANEWS.co – Premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) masih menjadi ancaman serius yang meresahkan masyarakat luas, mengganggu kebebasan sipil, hingga merusak iklim investasi di Indonesia.
Sorotan publik terhadap fenomena ini kembali meningkat menyusul dugaan keterlibatan oknum ormas tertentu dalam aksi kekerasan dan kerusuhan di Jakarta. Salah satu kasus menonjol yang memicu desakan publik adalah tewasnya seorang pedagang di kawasan Pejompongan yang diduga terkait dengan kekerasan gerombolan ormas.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perubahan Untuk Indonesia Raya [DPP Purbaya Indonesia] Asooc. Prof. DR. Ali Yusran Gea mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk berani mengambil tindakan tegas—termasuk membubarkan ormas yang melanggar hukum dan melakukan aksi-aksi premanisme, dan menangkap aktor intelektualnya, tanpa terhambat oleh relasi politik elite
“ Presiden Prabowo harus segera mengembalikan Indonesia ke negara hukum [Rechtsstaat] dan selamatkan negara Indonesia dari gerombolan premanisme agar negara dan bangsa ini tidak saling memangsa antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain,” kata Asooc. Prof. DR. Ali Yusran Gea, melalui keterangan di Jakarta, Ahad [6/9/2026] petang.
Gea menyampaikan, agar Presiden Prabowo Subianto dapat mewujudkan cita hukum dan cita bangsanya sendiri. Salah satu cinta bangsa adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
Cita bangsa ini, kata Dr. Gea, hanya dapat diwujudkan apabila Presiden Prabowo Subianto mengembalikan kedaulatan hukum dan mempertahankan jiwa bangsa ini.
Dr. Gea menambahkan, kerusuhan beraroma politik yang terjadi di Ibu Kota Jakarta hingga menelan korban jiwa, dan carut marutnya penegakan hukum di wilayah NKRI merupakan tanda-tanda dan potret kehancuran negara, karena kebijakan hukum yang dipertontonkan oleh penyelenggara negara tidak menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.
Oleh karena itu, Dr. Gea menundukung sepenuhnya sikap tegas disertai perintah kepada semua kabinet Merah Putih, agar memberikan gagasan-gagasan yang ideal kepada Presiden Prabowo Subianto, terutama kepada Kapolri dan Panglima TNI agar menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik serta mengedepankan moral hukum.
Dr. Gea menambahkan, Khusus untuk Kapolri, semestinya wajib melahirkan kebijakan konkrit penegakan hukum serta harus memiliki keberanian merubah budaya kepolisian dalam penegakan hukum, tujuannya agar tidak ada orang-orang yang terzalimi dalam menggapai keadilan
“ Presiden Prabowo Subianto semestinya meminta pertanggung jawaban Kapolri dan Panglima TNI terkait dengan keterlibatan masyarakat dan keamanan negara,” ujar Dr. Gea.
“ Kita sangat mengharapkan selama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat terwujud cita hukum dan cita bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila,” pungkasnya.
Editor: jgd
