Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Salah satu langkah nyata dari komitmen tersebut adalah alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk tahap kedua pembangunan IKN pada periode 2025-2029.
Namun, keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas dan urgensi proyek tersebut. Sejak 2022 hingga 2024, pemerintah telah menghabiskan Rp75,8 triliun dari APBN untuk tahap pertama pembangunan.
Dengan jumlah yang begitu besar, apakah manfaat ekonomi yang dihasilkan sebanding dengan pengeluaran tersebut? Ataukah ini sekadar memenuhi ambisi politik tanpa pertimbangan matang terhadap kebutuhan rakyat dan kesejahteraan ekonomi nasional?
Relevansi Pembangunan IKN: Manfaat Versus Biaya
Sejak awal, proyek IKN menuai pro dan kontra. Pendukung proyek ini berargumen bahwa pemindahan ibu kota akan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengurangi beban Jakarta, serta mempercepat pembangunan di Kalimantan Timur.
Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa dampak ekonomi dari proyek IKN tidak sebesar yang diharapkan.
Menurut laporan analisis keuangan termasuk kemenkeu, investasi awal sebesar Rp75,8 triliun belum menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap ekonomi nasional.
Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur hanya meningkat sebesar 0,2-0,3% setelah proyek ini dimulai, jauh dari harapan awal yang memproyeksikan pertumbuhan hingga 1,5-2%.
Sementara itu, kontribusi proyek ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih sangat kecil, hanya sekitar 0,01%.
Dari segi penciptaan lapangan kerja, proyek ini juga tidak sesuai ekspektasi.
Kementerian PUPR menyebut bahwa selama 2022-2024, proyek IKN hanya menciptakan sekitar 20.000 lapangan kerja di Kalimantan Timur, jauh lebih kecil dibandingkan proyek infrastruktur lainnya dengan skala investasi yang sama.
Hal ini disebabkan oleh dominasi kontraktor besar dan teknologi konstruksi modern yang lebih mengandalkan mesin daripada tenaga kerja manusia.
Evaluasi Anggaran: Haruskah Pembangunan IKN Tahap Kedua Dikurangi atau Dihentikan?
Dengan anggaran tahap pertama sebesar Rp75,8 triliun yang belum memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi nasional, pertanyaan yang wajar diajukan adalah apakah masih perlu mengalokasikan Rp48,8 triliun untuk tahap kedua?
Jika melihat kebutuhan anggaran nasional secara keseluruhan, ada banyak sektor yang lebih membutuhkan pendanaan, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
Pendidikan
Indonesia masih menghadapi masalah akses dan kualitas pendidikan yang buruk. Anggaran pendidikan pada tahun 2024 diproyeksikan sekitar Rp660 triliun, tetapi sebagian besar terserap untuk gaji guru dan tunjangan pegawai. Sementara itu, alokasi untuk perbaikan sarana pendidikan dan peningkatan kualitas pembelajaran masih terbatas. Jika Rp48,8 triliun dialihkan ke sektor pendidikan, dapat digunakan untuk membangun lebih dari 50.000 sekolah baru atau meningkatkan fasilitas sekolah di daerah terpencil.
Kesehatan
Pandemi COVID-19 mengajarkan pentingnya sistem kesehatan yang kuat. Sayangnya, anggaran kesehatan masih berkisar di angka Rp200 triliun per tahun, dengan keterbatasan dalam pengadaan alat kesehatan, pembangunan rumah sakit di daerah terpencil, serta insentif tenaga kesehatan. Jika anggaran tahap kedua IKN dialihkan ke sektor kesehatan, dapat digunakan untuk membangun 100 rumah sakit tipe C di seluruh Indonesia, meningkatkan kapasitas layanan kesehatan untuk jutaan masyarakat.
Bantuan Sosial
Jumlah masyarakat miskin dan rentan di Indonesia masih cukup besar, dengan angka kemiskinan di kisaran 9,5% dari total populasi. Anggaran perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) masih kurang untuk menjangkau semua masyarakat yang membutuhkan. Jika Rp48,8 triliun dialihkan ke bantuan sosial, setidaknya 10 juta keluarga miskin tambahan bisa mendapatkan bantuan selama lima tahun ke depan.
Dampak Sosial dan Ekologi Pembangunan IKN
Selain persoalan anggaran, proyek IKN juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang cukup serius.
Alih fungsi lahan untuk proyek ini telah menyebabkan penggusuran masyarakat adat dan kelompok rentan di Kalimantan Timur. Banyak komunitas lokal kehilangan akses terhadap tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.
Dari aspek lingkungan, pembangunan IKN mengancam ekosistem hutan Kalimantan yang dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia. Data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut bahwa sekitar 200.000 hektare hutan berisiko mengalami deforestasi akibat proyek ini.
Dampak jangka panjangnya adalah peningkatan emisi karbon, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya risiko bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor.
Menimbang Ulang Pembangunan IKN Adalah Opsi Terbaik Prabowo
Komitmen pemerintahan Prabowo untuk melanjutkan proyek IKN layak untuk dikritisi.
Dengan anggaran yang sudah mencapai Rp75,8 triliun dalam tahap pertama, alokasi tambahan Rp48,8 triliun untuk tahap kedua seharusnya dievaluasi secara lebih kritis. Jika dampak ekonomi dari tahap pertama saja tidak signifikan, maka melanjutkan proyek ini dengan anggaran besar hanya akan membebani keuangan negara tanpa manfaat yang jelas.
Pilihan terbaik adalah merealokasi anggaran tahap kedua ke sektor-sektor yang lebih membutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Jika pemerintah tetap bersikeras melanjutkan pembangunan IKN, sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang lebih efisien, memaksimalkan keterlibatan swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP) atau yang dikenal Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta memastikan proyek ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi lebih penting lagi memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN digunakan secara bijak untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar ambisi politik segelintir elite.
Pemerintahan Prabowo harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dengan meninjau ulang anggaran IKN dan memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diambil benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa. END
