DPRD dan Pemda Banyuwangi Dinilai Gagal Jalankan Amanah Rakyat

Peringati Hari Tani Nasional, Kelompok Aliansi Rakyat Banyuwangi datangi Kantor DPRD Banyuwangi untuk melakukan aksi demo yang berlangsung di Pertigaan DPRD Kabupaten Banyuwangi Jalan Adi Sucipto ( 24 / 9 / 2020 ).

Veri Kurniawan – Banyuwangi 

 

NUSANTARA-NEWS.co, Banyuwangi – Peringati Hari Tani Nasional, Kelompok Aliansi Rakyat Banyuwangi datangi Kantor DPRD Banyuwangi untuk melakukan aksi demo yang berlangsung di Pertigaan DPRD Kabupaten Banyuwangi Jalan Adi Sucipto ( 24 / 9 / 2020 ).

Surat Keputusan Aliansi Rakyat Menggugat Kabupaten Banyuwangi No 24/09 Tahun 2020 dalam Hal menimbang di poin 3 berisikan ” Bahwa memandang telah gagalnya Dewan Perwakilan Daerah ( DPRD ) Kabupaten Banyuwangi, Pemda Banyuwangi, dalam menjalankan amanaha rakyat maka diapandang perlu untuk memutuskan dan menetapkan pada sidang ” Aliansi Rakyat Menggugat” Kabupaten Banyuwangi

Aksi unjuk rasa kelompok Aliansi Rakyat Banyuwangi dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional (HTN) diikuti sekitar 200 orang dan dipimpin langsung oleh Rifqi Nuril Huda ( Ketua BEM Nusantara Jatim ).

Elemen aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Banyuwangi terdiri dari Mahasiswa tergabung dalam BEM Banyuwangi, GMNI, PMII, Serikat Tani Nasional, Sekarwangi, Kelompok Tolak Tambang, Petani dari Desa Wongsorejo, Alasbuluh ( Wongsorejo ), Pakel ( Licin ), Bayu ( Songgon ), Barurejo ( Siliragung ), Sumberagung ( Pesanggaran ), dan Sumbermulyo ( Pesanggaran ).

Rifky Nurih Huda, Ketua BEM Nusantara Jatim dalam orasinya memaparkan dengan tegas tuntutan yang disampaikan Aliansi Rakyat Banyuwangi

” Hentikan intimidasi yang dilakukan oknum Perhutani pada masyarakat pengelola perhutanan sosial, turunkan harga pupuk, audit dan bubarkan perkebunan swasta dan BUMN ( PTP & PTPN ), tutup tambang emas Tumpang Pitu, hentikan Tambang Emas Salakan,”..

Selain itu, masih Rifki, jalankan Reforma Agraria Sejati sesuai mandat Perpres 86, stop penambangan ilegal galian C, tolak Omnibuslaw, bubarkan Perhutani dan Hentikan kriminalisasi pada petani.

(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *