NUSANTARA-NEWS.co, Ambon – Terkait dengan Pembayaran Anggaran pada triwulan pertama di tahun 2021,
DPRD Provinsi Maluku meminta Pemerintah Provinsi (pemprov) terbuka.
Hal ini dikatakan Anggota DPRD Maluku, komisi III Rofiq Afifudin saat dikonfirmasi bwartawan di ruang lobi kantor DPRD Provinsi Maluku,Rabu (28/4/2021)
“Yang paling penting sekarang, harus kita tahu Berapa pendapatan yang sudah didapati oleh Provinsi Maluku sampai dengan triwulan pertama ini? berapa pendapatan yang sudah didapatkan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan berapa serapan anggaran di masing-masing dinas lewat bagian keuangan?”, ujarnya
Rofik mengatakan, hal ini sangat penting dan harus diketahui oleh publik terutama DPRD, karena dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini, bersifat perencanaan yang bisa berubah kapan saja sehingga jangan sampai tiba-tiba ada perubahan atau pergeseran anggaran.
Disampaikan Rofik, bahwa pihaknya telah beberapa kali mengundang Kepala Badan Keuangan untuk dimintai keterangan tentang hal ini. Namun sampai sekarang belum datang untuk memenuhi undangan tersebut dengan alasan yang tak diketahui.
“Kita sudah panggil kepala keuangan tapi belum bisa datang, seharusnya jika dipanggil DPRD, Kepala Keuangan harus datang untuk menyampaikan tentang hal tersebut, supaya kita tahu kondisi keuangan kita, pendapatan kita sampai triwulan pertama ini berapa yang masuk? pengeluarannya berapa? lalu berapa proyek APBD yang sudah jalan?Itu harus kita tahu, DPRD harus tahu sebagai bagian dari pemerintah”, tandasnya.
Dalam penjelasannya penyerapan anggaran pada triwulan pertama ini penting dilakukan supaya jika terdapat masalah atau hal-hal yang perlu diperbaiki, maka DPRD bersama-sama dengan pemprov bisa mencari solusi bersama-sama untuk memperbaikinya.
“Kami berharap, hubungan antara DPRD dan pemerintah itu harus benar-benar kemitraan yang produktif, yang saling mendukung dan dibangun dengan baik. Jangan ketika DPRD meminta penjelasan, lalu menilai seakan-akan DPR sedang mencari kesalahan, bukan seperti itu, karena rakyat ini sama-sama punya kita. Jadi kita minta, supaya pemerintah bisa terbuka sehingga kita tahu problemnya dan kalau pun butuh dukungan DPR, maka kita siap untuk mendukung atau membantu”, tuturnya.
(ernes).
