MUARA ENIM, NUSANTARANEWS.co — Kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim belum berhenti bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah pejabat dan pihak terkait, termasuk mantan Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim Henky Putrawan, Kamis (27/8/2026).
Henky diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025–2026.
Tak hanya Henky. KPK juga memeriksa Kepala Bappeda Muara Enim Emran Tabrani, Asisten II Setda Muara Enim Rusdi Hairullah, ajudan Bupati nonaktif Edison, serta sejumlah pihak swasta.
Pemeriksaan terbaru ini menjadi bagian dari pengembangan perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 7–8 Juni 2026.
Dalam perkara pengadaan barang dan jasa, KPK telah menetapkan Bupati Muara Enim nonaktif Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abi Nurwardani, pihak swasta Cory Erin Hardi, serta Adi Triyadi sebagai tersangka.
Namun perkara ini kemudian berkembang ke persoalan yang jauh lebih serius: dugaan pengondisian hasil audit BPK.
KPK mengungkap adanya permintaan sekitar Rp1,6 miliar untuk mengubah hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025.
Kasus tersebut disebut bermula dari temuan BPK terkait pengadaan smart board pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim. Temuan itu dinilai melebihi batas materialitas dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemkab Muara Enim.
Di sinilah persoalannya menjadi semakin menarik untuk dicermati publik.
Jika sebuah temuan audit dapat dinegosiasikan dengan uang, maka persoalannya bukan lagi sekadar soal satu proyek pengadaan. Ini menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana sistem pengawasan keuangan daerah benar-benar bekerja?
KPK sendiri menyatakan akan menelusuri lebih luas audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim, termasuk kemungkinan adanya temuan pada pengadaan lainnya.
Bahkan perkembangan penyidikan kemudian mengarah ke dugaan bahwa praktik pengondisian audit tersebut tidak hanya berkaitan dengan Muara Enim. KPK menyebut sementara terdapat dugaan serupa yang perlu didalami di wilayah lain di Sumatera Selatan, termasuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Empat Lawang.
Artinya, perkara Muara Enim kini bukan sekadar cerita tentang OTT dan penetapan tersangka.
Ada proyek pengadaan, temuan audit, uang miliaran rupiah, pejabat daerah, pihak swasta, hingga dugaan upaya mengubah hasil pemeriksaan keuangan pemerintah.
Pemeriksaan terhadap mantan Pj Bupati Muara Enim dan sejumlah pejabat pada 27 Agustus 2026 menunjukkan bahwa penyidik KPK masih menggali rangkaian peristiwa tersebut.
Publik tentu berhak menunggu satu hal:
Seberapa jauh kasus ini akan dibuka?
Apakah hanya berhenti pada pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, atau justru akan membuka persoalan lain dalam tata kelola pengadaan dan pemeriksaan keuangan di Kabupaten Muara Enim?
Sebab ketika uang publik masuk ke dalam sebuah proyek, kemudian muncul temuan audit dan dugaan upaya untuk mengondisikan hasil pemeriksaan, maka masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang bertanggung jawab.
Nusantara News akan mengikuti perkembangan perkara ini.
( Agustan )
