Opini: Raden Kemal, ( Aliansi Pena Keadilan )
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu program besar yang membawa harapan bagi jutaan anak Indonesia. Tidak ada yang menolak tujuan mulianya. Anak-anak berhak mendapatkan asupan gizi yang lebih baik, dan negara berkewajiban menghadirkannya.
Namun, semakin besar sebuah program, semakin besar pula tanggung jawab untuk membuka ruang pengawasan kepada publik.
Beberapa waktu terakhir, publik dibuat bertanya-tanya setelah sejumlah media nasional memberitakan dugaan adanya dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional telah memberikan klarifikasi bahwa titik-titik yang dipersoalkan merupakan lokasi yang masih dalam proses sehingga tidak dapat disebut sebagai dapur fiktif.
Sebagai warga negara, saya menghormati klarifikasi tersebut. Namun sebagai seorang jurnalis, saya juga percaya bahwa setiap pertanyaan yang muncul di ruang publik layak dijawab dengan data yang terbuka.
Justru di sinilah letak persoalannya.
Transparansi bukanlah musuh pemerintah. Transparansi adalah sahabat bagi pemerintah yang yakin telah bekerja dengan benar.
Di saat yang hampir bersamaan, masyarakat juga menyaksikan fenomena lain. Selama masa libur sekolah ketika sebagian operasional MBG berkurang, sejumlah harga bahan pangan terlihat lebih landai. Kini ketika sekolah mulai aktif kembali dan program MBG kembali berjalan, beberapa komoditas mulai menunjukkan kenaikan.
Apakah kedua peristiwa itu saling berkaitan?
Saya tidak mengatakan demikian.
Namun saya juga tidak melihat ada yang salah ketika masyarakat mulai bertanya.
Kalau jutaan porsi makanan diproduksi setiap hari, tentu kebutuhan beras, telur, ayam, sayuran, minyak goreng, hingga bumbu dapur juga meningkat dalam jumlah yang tidak sedikit. Secara logika ekonomi, permintaan dalam skala besar dapat memengaruhi dinamika pasar. Besar atau kecil pengaruhnya tentu membutuhkan kajian dan data yang lebih mendalam.
Bukankah justru di sinilah pemerintah perlu hadir memberikan penjelasan?
Publik berhak mengetahui berapa kebutuhan bahan pangan untuk program MBG, dari mana pasokannya berasal, bagaimana mekanisme pengadaannya, dan bagaimana pemerintah menjaga agar kebutuhan program nasional ini tidak membebani masyarakat melalui kenaikan harga.
Pertanyaan-pertanyaan seperti itu bukanlah bentuk penolakan terhadap MBG.
Sebaliknya, itu adalah bentuk kepedulian agar program yang baik tidak kehilangan kepercayaan publik akibat kurangnya transparansi.
Saya percaya sebagian besar pejabat ingin bekerja dengan baik. Namun kepercayaan publik tidak dibangun hanya melalui pidato atau konferensi pers. Kepercayaan lahir ketika data dibuka, proses dapat diawasi, dan setiap pertanyaan dijawab secara terbuka.
Sebagai jurnalis, saya tidak berkepentingan menjatuhkan siapa pun. Saya juga tidak mengenal para pejabat yang saya kritik. Yang saya kenal hanyalah satu prinsip sederhana: uang yang digunakan dalam setiap program pemerintah berasal dari rakyat, sehingga rakyat memiliki hak untuk bertanya.
Kritik bukanlah ancaman.
Pertanyaan bukanlah permusuhan.
Justru ketika masyarakat berhenti bertanya, saat itulah pengawasan mulai melemah.
Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah program nasional bukan hanya diukur dari berapa juta porsi makanan yang dibagikan, melainkan juga dari seberapa besar kepercayaan rakyat terhadap cara program itu dijalankan.
Dan kepercayaan hanya lahir dari satu hal: transparansi.
