Oleh, DR. Suriyanto.Pd.,SH.,MH.,Mkn
Sudah hampir dua tahun pemerintahan Prabowo Gibran berjalan. Pidatonya bagus-bagus. Tentang “Swasembada pangan”, “Hilirisasi total”, “Berantas korupsi”, “Ekonomi 8%”. Tapi rakyat mulai bertanya: lalu ukurannya capaian kinerjanya apa?
Pidato yang diulang-ulang tanpa angka akhirnya jadi hafalan. Birokrasi hafal. Menteri hafal. Tapi di lapangan belum ada yang signifikan berubahnya. Karena tidak ada target yang dikejar secara jelas.
Negara sebesar Indonesia tidak bisa dipimpin dengan semangat saja. Harus dipimpin dengan data. Harus dipimpin dengan KPI. Key Performance Indicator. Itu bahasa manajemen yang sangat sederhana: Ada target, waktu, penanggung jawab yang terpublikasi dengan data.
Presiden Prabowo sudah sangat benar punya visi besar. Masalahnya, visi tanpa KPI sama seperti kapal besar tanpa kompas. Jalan, tapi tidak tahu sampai atau tidak.
Contoh pertama yang paling nyata: “Swasembada Pangan”. Bagus. Tapi swasembada itu artinya apa? Impor beras 0 ton di Desember 2026? Produksi naik 15%? Harga beras di pasar Rp.12.000? Kalau tidak disebut secara rinci dan terbuka, semua menteri bisa klaim “sudah kerja”.
Contoh kedua: “Ekonomi Tumbuh 8%”. Itu sebagai target. Tapi pertumbuhannya di triwulan 1 berapa? Sektor apa yang mendorong? Investasi masuk berapa? Kalau tidak dibongkar per 3 bulan, tahun depan kaget: ternyata cuma 5%.
Inilah bahayanya. Tanpa KPI, yang terjadi adalah “keberhasilan versi pidato”. Semua bilang berhasil. Tapi data BPS, data impor, data kemiskinan bilang lain.
Lihat negara sepetak Singapura. Negara kecil itu maju karena 1 hal: semua kinerja terukur. Menteri Kesehatan ditarget turunkan stunting sekian persen. Menteri Perdagangan ditarget ekspor naik sekian persen. Gagal 2 kali, dicopot.
Kita? “Menteri gagal tidak apa-apa. Yang penting rajin ikut pidato. Yang penting foto bareng”. Padahal anggaran triliunan sudah keluar.
Karena itu rakyat menuntut kepastian dan kejelasan: Cukup pidato. Sekarang keluarkan 1 Lembar KPI Nasional. Tempel di istana, di kantor menteri, di kantor gubernur.
Isinya harus sederhana. 10-15 indikator utama. Contoh: Kemiskinan turun ke 6% di tahun 2026. Pengangguran turun ke 4%. Skor korupsi naik ke 45. Impor pangan 0. Ekspor hilirisasi naik 30%.
Lalu buat dashboardnya. Buka untuk publik. Update tiap bulan. Warna hijau kalau capai, merah kalau gagal. Biar mahasiswa, wartawan, LSM bisa ikut ngawal. Bukan hanya tepuk tangan.
Dengan KPI terbuka, ada tiga efek. Pertama, birokrasi akan lari jika tidak bekerja dengan benar. Karena ada papan skor. Kedua, rakyat percaya. Karena bisa cek sendiri. Ketiga, investor masuk. Karena melihat negara ini serius dan terukur kinerjanya.
Presiden harus pasang badan. Panggil semua menteri. Kasih target. Kasih deadline. Yang capai target dapat reward anggaran. Yang gagal 2 kali berturut, copot. Tegas.
Jangan takut dibilang otoriter. Ini bukan otoriter. Ini manajemen. Perusahaan swasta saja gunakan KPI. Masa negara dengan penduduk 280 juta jiwa tidak pakai KPI?
Mahasiswa, akademisi, dan pers punya tugas. Jangan hanya mengkritik pidato. Tuntut KPI. Teriak di DPR: “Pak, targetnya mana? Datanya mana?” Itu kritik yang membangun.
Kesimpulanya adalah: Kami tidak anti pidato, Pak Presiden. Kami butuh pidato. Tapi kami lebih butuh bukti. Dan bukti itu namanya angka. Keluarkan 1 lembar KPI. Umumkan ke rakyat. Maka 5 tahun ke depan kita tidak akan debat lagi soal “berhasil atau tidak”. Kita cukup buka dashboard. Karena negara maju lahir dari target yang jelas, bukan jargon yang indah.
Praktisi Hukum/Akademisi/Ketum PWRI
