Oleh Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
Wacana Menko PM Muhaimin Iskandar untuk memperluas beasiswa LPDP ke pendidikan vokasi memunculkan pertanyaan strategis: apakah langkah ini benar-benar mendesak?
Apakah LPDP vokasi mampu menjadi solusi atas tingginya tingkat pengangguran lulusan SMK yang selama ini mencapai sekitar 9 hingga 10 persen, tertinggi di antara seluruh jenjang pendidikan?
Pertanyaan ini penting karena kita sedang berbicara mengenai masa depan tenaga kerja muda Indonesia yang akan menentukan arah ekonomi dua dekade ke depan.
Jika persoalan dasar tidak kita rumuskan secara jernih, kebijakan apa pun akan berisiko sekadar menjadi slogan tanpa dampak nyata.
Kesenjangan Struktural yang Membentuk Pengangguran SMK
Selama bertahun-tahun SMK diposisikan sebagai jalur cepat menuju dunia kerja, namun hasilnya tidak sejalan dengan harapan.
Analoginya seperti jalan tol yang dibangun untuk mempercepat mobilitas, tetapi kendaraan yang melintas tidak sampai tujuan karena peta, rambu, dan mesin kendaraan tidak sesuai.
Lulusan SMK memiliki potensi besar, tetapi skill mereka sering tidak relevan dengan kebutuhan industri.
Banyak sekolah masih menggunakan alat praktik lama, kurikulum tidak mengikuti perkembangan pasar, dan koneksi dengan industri lemah.
Sementara itu, LPDP sejak awal didesain sebagai lembaga pembiayaan pendidikan prestisius untuk jenjang S2 dan S3.
Fungsinya selama ini sangat penting: mencetak ilmuwan dan pemimpin sektor strategis. Namun dunia kerja berubah cepat, dan kebutuhan tenaga kerja Indonesia bergeser.
Sektor manufaktur modern, logistik, otomotif elektrifikasi, kesehatan, dan energi terbarukan membutuhkan tenaga teknis menengah yang memiliki sertifikasi global.
Bukan gelar doktor yang mereka cari, melainkan teknisi yang mampu menjalankan mesin presisi, merawat panel surya, mengoperasikan robot industri, atau mengelola peralatan kesehatan.
Di sinilah miss-match itu terjadi: lulusan SMK menganggur, industri kekurangan tenaga terampil, dan LPDP belum menyentuh kebutuhan vokasi.
Ketiga titik ini perlu dijembatani.
Mengubah Paradigma Investasi Talenta Nasional
Perluasan LPDP ke jalur vokasi bukan penurunan standar, melainkan perluasan misi.
Negara-negara dengan industri maju tidak tumbuh karena banyaknya pemegang gelar akademik, tetapi karena kuatnya tenaga terampil di level menengah yang menopang pertumbuhan industri.
Jerman memiliki Meister, Korea Selatan memiliki sistem politeknik industri, dan Singapura memiliki ITE yang menjadi mesin produktivitas. Indonesia membutuhkan struktur serupa.
Bayangkan ekonomi sebagai rumah besar.
Kita telah memperkuat atapnya melalui pendidikan tinggi berkualitas, namun pondasinya, yaitu tenaga terampil vokasional, masih rapuh.
Sulit membangun rumah kokoh jika dasar bangunannya lemah.
LPDP vokasi adalah upaya memperkuat pondasi ini agar keseluruhan bangunan ekonomi dapat berdiri lebih stabil dan kompetitif.
Selain itu, pendidikan vokasi menawarkan return yang cepat. Lulusan dapat bekerja lebih cepat, menaikkan produktivitas industri, dan memberikan dampak ekonomi dalam waktu singkat.
Sementara pendidikan akademik memerlukan horizon waktu panjang, vokasi mempercepat pertumbuhan jangka menengah.
Menekan Pengangguran dengan Intervensi Tepat Sasaran
Pengangguran tinggi di kelompok SMK bukan karena mereka tidak mau bekerja, tetapi karena pasar membutuhkan keterampilan yang tidak dimiliki.
LPDP vokasi dapat memberikan intervensi yang tepat. Anak muda SMK yang memiliki potensi dapat mengikuti program peningkatan keterampilan melalui sertifikasi internasional, pelatihan berbasis industri, atau magang panjang di perusahaan global.
Dengan demikian daya tawar mereka langsung meningkat.
Banyak negara menunjukkan bahwa sistem vokasi kuat mampu menekan tingkat pengangguran muda.
Jepang dan Korea Selatan menjaga angka pengangguran muda di bawah 7 persen karena vokasi mereka didesain mengikuti kebutuhan industri, bukan sebaliknya.
Jika Indonesia menempuh jalur serupa dengan dukungan LPDP, pengangguran SMK dapat turun signifikan dan industri mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan.
Pendanaan Harus Siap, Jangan Mengganggu Program LPDP yang Ada
Satu hal yang perlu menjadi garis tebal adalah persoalan pendanaan. Perluasan LPDP ke vokasi tidak boleh menggerus anggaran program LPDP yang sudah berjalan untuk S2 dan S3.
LPDP akademik adalah pilar penting untuk riset dan pembangunan ilmu pengetahuan, maka keberlanjutannya tidak boleh terganggu.
Karena itu, LPDP vokasi membutuhkan skema pendanaan tambahan yang direncanakan secara matang, bukan sekadar memindahkan pos anggaran dari satu program ke program lain.
Pemerintah perlu memastikan bahwa instrumen fiskal, termasuk optimalisasi dana abadi pendidikan, penyesuaian hasil pengelolaan dana, atau skema co-funding dengan industri, siap digunakan sebelum program vokasi berjalan.
Tanpa kesiapan pendanaan yang kokoh, program ini berisiko menjadi wacana tanpa implementasi.
Momentum Transformasi SDM Indonesia
Jika dijalankan secara serius, perluasan LPDP ke vokasi akan menjadi titik balik bagi pembangunan SDM Indonesia.
Kebijakan ini dapat mengurangi pengangguran SMK, mengisi kebutuhan tenaga terampil industri, dan memperkuat daya saing nasional. Yang paling fundamental, kebijakan ini memulihkan kepercayaan generasi muda bahwa pendidikan vokasi adalah jalur masa depan yang diperhitungkan negara.
Saatnya Indonesia tidak hanya mencetak pemikir, tetapi juga pelaksana terampil yang menggerakkan industri.
Dengan pendanaan yang siap, desain yang matang, dan orientasi pada kebutuhan industri, LPDP vokasi dapat menjadi terobosan besar yang membawa Indonesia melompat menuju ekonomi yang lebih inklusif, modern, dan kompetitif.
End
