NUSANTARANEWS.co, Jakarta – Publik dalam beberapa hari terakhir dikejutkan dengan keberadaan pagar laut yang dibangun secara ilegal di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Persoalan pun semakin rumit dengan munculnya sertifikat tanah yang diterbitkan di area yang dikelilingi pagar tersebut.
Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten, sekitar 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya terkena dampak langsung dari pagar laut itu, yang memengaruhi sekitar 21.950 jiwa secara ekonomi. Selain itu, keberadaan pagar laut ini juga dikhawatirkan dapat merusak ekosistem laut di wilayah tersebut.
Direktur P3S Dr. Jerry Massie, mengapresiasi Presiden Prabowo yang mendengar keluhan masyarakat dan memerintahkan untuk membongkar pagar laut di perairan Tangerang. Jerry juga meminta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk membatalkan sertifikat di laut Tangerang
“ Memang ajaib yah baru terkuak muncul sertifikat laut yang sudah dipetak-petak oleh kelompok oligarki. Salut sama Presiden Prabowo yang memerintahkan membongkar pagar laut di perairan Tangerang, Banten,” kata Jerry melalui keterangan di Jakarta, Kamis [23/1/2024] malam.
“ Saya salut Presiden Pabowo yang membatalkan dan memerintahkan membongkar proyek di era Jokowi. Saya kira Ini bagian PSN ilegal, bukan itu saja ada pula pagar laut yang dibangun di sejumlah daerah di Surabaya, Bekasi Jakarta dan sejumlah kota lainnya,” ujarnya.
Sebut Jerry, tak hanya di Tangerang saja, di Laut Surabaya Jawa Timur pun ditemukan ada HGB 656 hektare.
“Saya kira Jokowi harus dipanggil, serta Mantan Menteri ART/BPN Hadi Tjajanto, mantan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno dan juga mantan Wamen ATR Raja Juli Anthony. Bahkan perusahaan Agung Sedayu milik konglomerat Aguan yang disebut memiliki serrifikat,” kata Jerry
Menurut pakar kebijakan publik jebolan Amerika Serikat ini, bukan saja laut di jual dan digadaikan untuk reklamasi, kalau Jokowi masih menjabat langit pun bisa dia jual dan memagari laut.
Dikatakan Jerry, Jokowi pemimpin dengan hayalan tingkat tinggi. Bayangkan saja dia pernah menghayal ada Rp11 ribu triliun uang kita di luar negeri dan memproduksi ribuan mobil esemka bahkan puluhan bahkan ratusan investor asing berbondong-bondong berinvestasi di IKN.
“ Bisa saja Prabowo masuk dalam jebakan Jokowi jika Prabowo tak menghentikan proyek ini. Pasti ada yang akan menuding dan menyalahkan Prabowo. Jokowi bak lempar batu sembunyi tangan, padahal dia yang harus bertanggung jawab,” terangnya.
“ Dan denda Rp10 juta bagi pemilik sertifikat ini 1 KM harus diungkap. Kan ada SHGB 263 dan 17 SHM. Jadi desakan pimpinan DPR yang diaampaikan Wakil Ketua Sufmi Dasco harus dilakukan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Jerry.
[nug/red]
