NUSANTARANEWS.co, Ambon – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku Hatta Hehanusa, kepada wartawan dikantor DPRD Maluku, Selasa 23/5/2023, memberikan penjelasannya terkait dengan masalah klaim terhadap hutan lindung.
” Jadi 5 bata itu kan ada masalah yang terjadi yaitu klaim terhadap hutan lindung yang ada di wilayah jalan, kurang lebih setelah terlepas 200 meter dari Abio, diklaim bahwa disitulah terdapat hutan lindung. Maka kita minta juga dari Komisi III, kita juga akan koordinasi dan mungkin kita akan Panggil pihak terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan berkoordinasi dengan komisi II untuk memastikan bahwa betul Apakah di situ ada hutan lindung atau tidak, ungkap Hatta.
Menurutnya, yang jadi masalah kita selama ini bahwa, di jalan itu perusahaan login melakukan kegiatan sudah berpuluh-puluh tahun selama ini akan tetapi kenapa tidak ada klaim bahwa di situ ada hutan lindung. Hari ini ada kebutuhan terhadap jalan menuju ke 5 Bata tadi, 5 Kampung tadi baru ada klaim bahwa di situ ada terdapat hutan lindung.
Untuk itu kita himbau kepada pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Dinas Kehutanan maupun Lingkungan Hidup untuk segera memastikan bahwa areal blok hutan lindung di Kabupaten Seram Bagian Barat berada dimana saja, tandas Hatta.
Ditambahkan juga, hari ini perkampungan negeri-negeri yang berada disitu termasuk juga Huku, Abio sampai dengan Ahiolo itu itu bukan negara yang baru hari ini karena negeri-negeri tersebut sudah ada sejak zaman dulu sebelum kemerdekaan negeri-negeri itu sudah ada Bagaimana mungkin hari ini mau dibangun Jalan infrastruktur saja itu klaim dari pihak kehutanan terhadap ini terhadap wilayah yang di dalamnya ada hutan lindung, tegasnya.
Hari ini kita minta adanya suatu perhatian karena begitu menderitanya masyarakat yang ada di sana sangat menderita sekali. bertahun-tahun kita dalam masa periodisasi kali ini 2019 kita terus meminta kepada pihak dinas PUPR untuk menjadikan daerah-daerah tersebut sebagai prioritas. Namun hari ini sangat miris, keberpihakan pemerintah terhadap daerah-daerah itu tidak ada sama sekali.
Untuk itu lanjut Hatta, kita minta perhatian penuh sebab bagaimana kemerdekaan selama 76 Tahun dan akan masuk 77 Tahun namun pemerintah membiarkan daerah-daerah tersebut terisolasi.
Ia juga menyampaikan bahwa, bagaimana mungkin kemiskinan itu bisa keluar dari masyarakat yang ada disana, sementara hari ini harga semen 1 sak saja masih ada 400 sampai 500 rb. Butuh biaya yang cukup besar, bagaimana orang sakit terusan ditandu tidak ada dukungan infrastruktur kesehatan yang cukup menunjang.
Untuk itu ini perlu dipertegaskan bahwa keberpihakan dalam APBD harus menjadi prioritas utama terhadap daerah-daerah yang ada di sana, daerah-daerah betul-betul terisolasi untuk terus jadi perhatian penuh.
Sementara untuk hutan lindung kami bertekad untuk berkoordinasi dengan Komisi II dan meminta sebuah kepastian agar hal ini segera diselesaikan karena jangan sampai ada pembangunan yang masuk kesana dengan alasan hutan lindung maka dialihkan anggaran yang harusnya menjadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang terisolasi disana, ini penegasan, tutup Hatta.
Halima Rehatta
