NUSANTARA-NEWS.co, Ambon – Enam Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, telah selesai melaksanakan Muscab Partai Persatuan Pembngunan (PPP)
Dari enam Kabupaten, tiga kabupaten yang SK nya sudah siap, sementara tiga kabupaten lainnya, menyusul dalam waktu dekat.
“ Insya Allah tanggal 15 Desember Pulau Buru dan Buru Selatan dan pada 20 Desember di Seram Bagian Timur, jika ditambahkan maka sudah sembilan kabupaten yang telah selesai dan sisanya dua kabupaten KKT dan MBD,” kata Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Maluku Rovik Afifuddin kepada wartawan di kantor DPRD Maluku, Selasa 7/12/2021.
“ Kedua kabupaten ini oleh DPP diberikan waktu yang agak panjang karena selain jarak tempuh, disana juga butuh konsolidasi yang bertahap, dalam artian komunikasi di tingkat elite dengan grassroot maka nantinya kita akan membutuhkan waktu untuk konsolidasi, dan itu yang dipersoalkan oleh DPP P3 khusus untuk itu.,” ujar Rofik
Rofik berujar, kaum millennial PPP sebagian besar pimpinan partai adalah anak-anak muda yang berusia antara 30 Tahun keatas dan 40 tahun ke bawah.
“ Di DPC-DPC pimpinan partainya anak muda isinya juga anak muda di dalamnya. Jadi kalau kaum Milenial itu terakomodasi di PPP mulai dari elite sampai di gressroot tanpa kita melepaskan para pendiri-pendiri Partai, orang-orang tua kita tempat tetap kita sediakan untuk mereka untuk saling berkomunikasi, konsultasi meminta arahan dan sebagainya. Komitmen kita terhadap kaum muda klir, di struktur jelas anak muda karena sebagian besar ketua-ketua DPC nya adalah anak muda,” jelas Rofik.
Menurut Rofik, Jejaring sosial harus dimanfaatkan sebagai media para anak muda melalukan komunikasi secara terus-menerus.
“ Kita juga menyediakan tempat bagi teman-teman muda untuk dapat mencalonkan diri di PPP, anggota DPR kita sebagian besar adalah anak muda yang mengisi parlemen kita di periode ini sebagian besar adalah anak muda. PPP adalah partai berasaskan Islam namun berjiwa nasioanlis,” tandasnya.
“ Kita tidak terjebak pada simbolisme karena tujuan kita jelas untuk kesejahteraan masyarakat. Karena itu seluruh potensi yang ada di Maluku tanpa membedakan dari mana asalnya boleh bersama-sama di PPP. Bukan hanya di Maluku di Papua sebagian besar anggota DPRD PPP beragam Khatolik dan Protestan dan itu tidak masalah,” tuturnya.
Rofik juga mengatakan bahwa, khusus KKT dan MBD menjadi fokus pihaknya untuk melakukan konsolidasi yang lebih masif, terstruktur dan sistematis karena kit akan melibatkan seluruh potensi di sana.
“ Kita juga sering berdiskusi dengan teman-teman GMKI, angkatan muda agar kiranya PPP membuka diri untuk kader-kader angkatan muda. GMKI yang mau memperjuangkan kepentingan rakyat bisa melalui PPP sebagai partai politik karena doktrin egaliter itu sebenarnya doktrin memperjuangkan kebenaran sebab kebenaran tidak di klaim bisa di tempat,” ungkapnya
Rofik menyebut, Jika ada masalah kesejahteraan di luar kantong-kantong Islam itu juga menjadi tanggungjawab PPP.
“ Contohnya saya bisa berdiri di sini karena dukungan yang luar biasa dari Basudara saya selain Muslim dalam artian kepercayaan itu ada.Oleh karena itu harus terus kita rawat sampai sekarang apalagi akan memasuki minggu-minggu adventus hanya PPP tidak secara simbolik tapi secara substansial kita tetap membangun komunikasi dan tetap melakukan tugas-tugas kedewanan kita sebagai Anggota DPRD terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat,” tuturnya.
“ Jadi siapapun dia yang ingin menjadikan PPP sebagai kendaraannya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat tidak akan menjadi masalah bagi kota Ambon, di KKT, MBD dan tidak ada diskriminasi atau tidak ada diskualitas tetap punya kewenangan yang sama. Pimpinan-pimpinan partai politik kita di Papua tidak semuanya Muslim ada juga yang Non Muslim bahkan pimpinan DPRD kita dari PPP di Puncak Jaya,” pungkas Rofik.
Halima Rehatta
