Lucky Wattimuri, Jika Ada Keresahan Masyarakat Berarti Itu Bagian Dari Dampak Pemberlakuan Kebijakan

Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimuri

 

NUSANTARA-NEWS.co, Ambon – Ketua DPRD Provinsi Maluku Lucky Wattimuri kepada wartawan di ruang kerjanya kantor DPRD Maluku saat melakukan konferensi pers, Jumat 29/10/2021 memberikan penjelasannya terkait penggunaan barkot untuk penumpang yang akan naik angkot.

Menurutnya hal tersebut harus ditanyakan kepada yang membuat kebijakan karena latar belakangnya dia yang mengetahui.

Dalam artian, dasar pemikiran sampai dipergunakan pendekatan barkot itu yang lebih mengetahui adalah orang yang membuat kebijakan karena bagi DPRD sendiri selagi hal tersebut betul-betul menunjang tugas-tugas pemerintah dan tidak memberatkan masyarakat tentu kami dukung.

“Tetapi jika ternyata hal tersebut justru memberatkan masyarakat maka sebaiknya dipikirkan secara baik implementasinya, karena bagaimanapun juga pemerintah tidak boleh menyulitkan masyarakat dalam hal-hal pelayanan, namun memberikan kemudahan bagi masyarakat,” kata ketua DPRD.

Oleh karena itu, kata Wattimuri, kebijakan yang disampaikan tadi menurut saya harus objektif kita menilainya dan harus didalami secara baik apa dasar pemikiran atau pertimbangan sampai kebijakan tersebut diambil oleh pemerintah kota Ambon.

“Saya tidak ingin dengan cepat menjelaskan hal itu baik atau tidak baik, sebaiknya kita mempelajarinya secara baik lalu kita lihat kalau memang benar itu memberatkan masyarakat atau menyulitkan masyarakat maka ada waktu untuk kita mengevaluasi aturan dimaksud untuk diperbaiki,” tegasnya.

Ditambahkan Wattimuri, DPRD memberikan waktu kepada pemerintah kota Ambon untuk melaksanakan itu, baru nanti kita lihat dimana kekurangan dan kelemahan baru setelah itu kita lakukan evaluasi secara bersama-sama. Yang terpenting adalah, kalau memang ada keresahan dari masyarakat itu adalah salah satu bagian dari dampak pemberlakuan kebijakan dimaksud.

Sebagai Wakil Rakyat, sebut Wattimuri, kami telah mendengar ada keluhan-keluhan seperti itu dan tentu akan kita pelajari secara baik sampai seberapa jauh dampak dari kebijakan ini yang kurang baik terhadap masyarakat itu sendiri. Tetapi mudah-mudahan tidak sampai ketingkat itu.

Ia juga mengatakan bahwa, bila suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk tidak sampai membuat masyarakat merasa resah maka salah satu faktor utama adalah sosialisasi sebab tidak mungkin tanpa sosialisasi kita mengharapkan masyarakat melaksanakan yang menjadi kebijakan, harus ada sosialisasi apalagi ini kebijakan yang bisa saja sebagian orang mampu melaksanakannya tetapi sebagian orang juga tidak mampu melaksanakannya contohnya, HP Android. Apakah memang supir-supir angkot memiliki kemampuan untuk itu. Karena itu harus dievaluasi.

Seperti yang tadi saya sampaikan, pemberlakuan satu dua waktu telah dilakukan maka kita mesti berani Evaluasi terhadap kebijakan dimaksud. Sekali lagi saya tidak ingin menjelaskan, mengatakan baik buruknya kebijakan dimaksud namun saya sangat berharap sosialisasi yang dimintakan itu harus dilakukan secara baik.

“Yang kedua dalam pemberlakuan jika terjadi masalah maka, harus berani kita evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan dimaksud, sehingga tugas pemerintah melalui masyarakat tidak sampai menyulitkan namun harus mensederhanakan pelayanan kepada masyarakat atau membantu masyarakat agar melaksanakan tanggungjawabnya secara baik karena ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah,” tutup Wattimuri.

Halima Rehatta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *