NUSANTARA-NEWS.co, Soppeng (Sulsel) – Pemerintah Kabupaten Soppeng mengikuti rapat koordinasi dengan Menko Polhukam secara vertual, berlangsung di Ruang SCC Pemda Soppeng, Senin 23 Nopember 2020.
Rapat koordinasi secara vetual dengan Menko Polhukam ini membahas mengenai analisa dan evaluasi pelaksanaan kampanye pemilihan serentak 2020.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Sekda Soppeng, Drs.A.Tenri Sessu,M.si, Dandim 1423/Spg di wakili Danramail 1423-01 Lalabata Kapten Inf Feni Maela, Kapolres Soppeng di wakili Kabag Ops polres Soppeng Kompol Gurdi, Kajari Soppeng yang di wakili Kasi intel Fri.Harmoko, SH., Ketua KPU Soppeng Muh. Hasbi,S.sos,M.si, Ketua Bawaslu Winardi,S.sos, Kasat Pol PP Soppeng Drs. Andi Muh Surahman M.si, Kakesbangpol Muh.Arfah.
Menko Polhukam Mahfud MD, dalam arahannya menyampaikan, terdapat 397 pelanggaran, tapi secara umum sudah baik, dan mengingatkan agar 12 hari ke depan jangan sampai lengah, supaya situasi kondusif.
” Tanggal 6,7 dan 8 Desember 2020 masa tenang dan alat peraga harus dibersihkan. Jangan sampai terjadi kerumunan yang dapat melanggar protokol kesehatan. Kami berharap Pilkada akan berlangsung aman, damai dan sehat, bukan hanya pilkadanya sukses tapi klaster Covid-19 dapat dikendalikan,” kata Mahfud.
Ketua KPU RI dalam arahannya menyampaikan, penyelenggara Pilkada di daerah akan dilakukan secara lebih tegas dalam penerapan protokol kesehatan, serta menuntut para pasangan calon untuk mematuhi pakta integritas yang telah ditandatangani.
“Jam 12.00 s.d 13.00 terakhir. Formulir C6/ pemberitahuan jam kedatangan. Strategi jelang 9 Desember 2020.
Hanya 500 pemilih setiap TPS. Protokol kesehatan harus diterapkan. Sejauh ini KPU telah melakukan upaya preventif, melalui sosialisasi pelaksanaan Pemilu di masa pandemi Covid – 19 ini,” kata Ketua KPU Pusat Arief Budiman.
Sementara Ketua Bawaslu RI menyampaikan, Bawaslu telah melakukan langkah – langkah pengawasan dan penindakan terkait penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan kampanye, Pembentukan Pokja pencegahan covid-19.
” Tanggal 26, 27 dan 28 akan dilakukan Rapid tes bagi pengawas TPS. Bila positif, akan diganti,” ujarnya.
Kapolri Jenderal Idham Azis dalam arahannya menyampaikan, potensi kerawanan pilkada 2020 berdasarkan hasil IPKP Indek Potensi Kerawanan. Upaya Polri meminimalisir terjadinya kluser covid-19.
Panglima TNI dalam arahannya menyampaikan, membantu pemerintah menghambat penyebaran covid-19, TNI membantu Polri dalam pelaksanaan pemilihan serantak 2020 dan membantu Pemda dan KPU daerah, dengan menyiapkan komando kewilayahan, menyiapkan gelar 2/3 kekuatan untuk bantu Polri.
Kepala BNPB Doni Monardo dalam arahannya menyampaikan, penanganan covid-19, berdasarkan update situasi nasional, kasus aktif dan angka kesembuhan selama 2 bulan terakhir, angka kesembuhan mengalami peningkatan signifikan dan angka kematian sedikit.
” Dimohon penyelenggara pemilu di daerah agar bekerja dengan sungguh – sungguh untuk menanggulangi bencana covid-19,” harap Doni Monardo.
Dalam kesempatan itu pula, Wakil Ketua BIN menyampaikan, hasil deteksi BIN, terdapat 48 daerah resiko tinggi covid – 19 dan 5 daerah tertinggi termasuk Makassar, di dalamnya, Bandung, Medan, Bandar Lampung.
Selain itu BIN juga mendeteksi adanya kelompok tertentu untuk menunda Pilkada, adanya akses logistik yang sulit termasuk Maros dan penurunan minat masyarakat karena tes rapid.
Mendagri dalam arahannya menyampaikan, anggaran yang di realisasikan 100 %. TNI/ Polri 97,65%. Usulan tambahan dana pilkada pada KPU, BAWASLU. Anev pelaksnaan tahapan masa kampanye.
” Menurut aturan 500 pemilih setiap TPS dan dibuat 5 kelompok dan berakhir pkl 13.00 dan tidak terjadi penggerombolan massa,” kata Mendagri.
Sumber : kominfo Soppeng
Pewarta : A. Yani
Editor Musliadi
