NUSANTARA-NEWS.co, Jakarta – Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII), Center for Public Policy Research, Arfianto Purbolaksono mengingatkan bahwa rencana koalisi Partai Politik Islam tidak menjual politik identitas kurang tepat, karena hal ini akan semakin membuat kekhawatiran terbelahnya masyarakat.
Apalagi jika melihat kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya ‘sembuh’ dari pembelahan pasca Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 hingga saat ini. Di tengah kondisi masyarakat yang terbelah, maka sudah saatnya partai politik berperan menjadi pemersatu bangsa, bukan lagi menggunakan sentimen identitas sebagai alat untuk memenuhi hasrat kepentingan semata, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta (16/4).
Namun, Anto tidak menampik adanya rencana pembentukan koalisi partai politik Islam pada Pemilu 2024.
“Rencana koalisi lebih baik mendahulukan gagasan yang jelas tentang program ke depan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat,” papar Anto.
Anto mengatakan, gagasan perubahan dari partai politik maupun koalisi partai politik sangat penting karena berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya, partai hanya mengedepankan popularitas tokoh dan kering akan gagasan-gagasan baru yang ditawarkan tentang perubahan negeri ini.
Selanjutnya di tengah kondisi masyarakat yang terbelah, maka sudah saatnya partai politik berperan menjadi pemersatu bangsa, bukan lagi menggunakan sentimen identitas sebagai alat untuk memenuhi hasrat kepentingan semata.
“Koalisi Partai Islam harus menyamakan platform tentang Indonesia di masa depan. Dengan demikian, koalisi yang terbangun perlu didahului oleh kesepahaman platform tersebut. Adanya kesamaan pandangan tersebut selanjutnya diformulasikan ke dalam komitmen koalisi. Komitmen itu yang kemudian dituangkan dalam visi misi, serta program, dalam rangka mengusung capres dan cawapres,” kata Anto.
Selanjutnya, Anto mengatakan bahwa dalam mengusung capres dan cawapres perlu ada terobosan untuk menghindari perpecahan di antara koalisi, bisa saja alternatifnya dilakukan dengan mekanisme penyelenggaraan konvensi. Konvensi ditujukan bagi kader-kader terbaik dari masing-masing internal partai politik Islam itu sendiri, bukan dari tokoh di luar partai yang hanya memanfaatkan partai politik Islam semata. Hal ini sangat penting sebagai bagian penguatan fungsi partai dalam rekrutmen politik.
“Selain itu, penting juga diingatkan bahwa penyelenggaraan konvensi harus diikuti dengan kualitas manajemen yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraanya. Jangan sampai ada politik uang yang hadir dalam konvensi tersebut. Jika ada praktik politik uang, maka konvensi tidak akan berarti apa-apa dan hanya sekedar pencitraan partai dalam menyelenggarakan konvensi ini,” papar Anto.
Anto mengingatkan bahwa akan ada ancaman terhadap soliditas internal partai maupun koalisi jika konvensi ada indikasi adanya “calon titipan” dan tanpa didasari sistem meritokrasi. Oleh karena itu, penyelenggaraan konvensi ini harus memerlukan komitmen dari koalisi partai sebagai bagian dari demokratisasi internal partai, dan juga pembenahan partai dalam rangka institusionalisasi partai.
(tijani)
