Soroti Insiden Pembakaran Mobil Polisi di Cimanggis, Dedy Mulyadi Perintahkan Depok Zero Premanisme

NUSANTARANEWS.co, Kota Depok – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar pertemuan tertutup dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Depok di Polres Metro Depok pada Selasa, 22 April 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Dedi memerintahkan agar Kota Depok bebas dari premanisme, menargetkan “zero premanisme.”

Ia menegaskan bahwa Depok, sebagai etalase Jawa Barat yang berbatasan dengan DKI Jakarta, harus menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dengan baik, tanpa masalah sosial yang menonjol.

“Hari ini saya datang ke Depok memberikan penegasan bahwa Depok adalah etalase dari Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan DKI Jakarta. Untuk itu kita harus memastikan kondisi kamtibmas di sini berjalan dengan baik tidak ada problem sosial yang menonjol dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut bila perlu sampai nol, zero premanisme,” ungkap Dedi kepada wartawan usai pertemuan.

Dedi menyoroti insiden pembakaran mobil polisi di Harjamukti, Cimanggis, Depok, pada 18 April 2025, yang dilakukan oleh oknum ormas. Ia menyatakan bahwa aksi premanisme harus diberantas melalui tindakan kolektif, melibatkan Pemkot Depok hingga tingkat RT/RW, serta TNI/Polri.

Selain itu, Dedi menekankan perlunya evaluasi tata kelola kependudukan dan tata ruang untuk mengatasi masalah seperti warga tanpa identitas resmi, yang dapat memicu konflik, termasuk sengketa pertanahan. Ia juga mendorong Satgas Antipremanisme, yang telah dibentuk Forkopimda Depok, untuk bertindak tegas namun humanis guna menciptakan keamanan yang berkeadilan

Dedi juga menyoroti soal kebersihan lingkungan di Depok. Ia meminta menambah petugas kebersihan sampai tingkat kelurahan, untuk meningkatkan kebersihan lingkungan di Depok.

Selain itu, kualitas pelayanan pendidikan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang ada.

“Saya harapkan Depok tingkat kebersihannya ditingkatkan. Saya bilang petugas kebersihan di kelurahan-kelurahan harus diperbanyak,” tuturnya.

Selain itu, Dedi pun menyorot soal sarana prasarana hingga kualitas pendidikan di Depok.

“Kedua, meningkatkan mutu layanan pendidikan. Kita barusan sudah bicara juga bagaimana jumlah sekolah SD, SMP, SMA-nya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan siswa yang ada di sini, jumlah siswanya berapa,” katanya.

[sam/red]