NUSANTARANEWS.co, Ambon – Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Maluku, mengajukan usulan naskah anggaran pengawasan senilai 260 Miliar kepada DPRD Maluku.
Pasalnya, Maluku merupakan daerah kepulauan yang memerlukan kerja ekstra untuk memantau dan mengawasi proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta kepala daerah 11 kabupaten se’maluku.
Hal tersebut disampaikan ketua Bawaslu Provinsi Maluku Subair, Kepada wartawan usai menggelar rapat bersama komisi I DPRD Maluku, Selasa (17/1/2023).
Untuk hibah kita usulkan 260 Miliar, itu masih perhitungan yang ideal karena tentu saja ada sharing cost dengan 11 kabupaten/ kota, ada penyesuaian yang jika bisa akan kami penuhi, debutnya.
Menurut Subair, wilayah di Maluku ini non kontinental dan memerlukan kerja ekstra tentunya bagi stakeholder penyelenggara pesta demokrasi pemilu.
“Kenapa anggaran yang dibutuhkan sangat besar sedangkan kita diperhadapkan dengan APBD yang minim, karena kita sudah memperhitungkan secara matang dengan beberapa indikator di lapangan sehingga ini sesuai dengan kerja-kerja pengawasan,” pungkasnya.
Di kesempatan yang sama Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra menyatakan bahwa, Rezim penganggaran kita kan bersifat kontinental sementara wilayah kita ini kepulauan, itulah kenapa hibah tersebut sangat penting kalau untuk KPU sekitar 315 Miliar dan Bawaslu sekitar 269 miliar memang itu merupakan anggaran yang sangat besar
Dirinya berharap apa yang diusulkan sesuai kondisi dan realitanya pasti juga akan dilakukan verifikasi baik Bawaslu dan KPU.
Halima Rehatta.
