MEDAN, NUSANTARANEWS.co — Seluruh anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatra Utara (Sumut) ter-cover jaminan sosial seiring dilakukannya penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara PWI Sumut dengan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK).
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik, dengan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPJS TK Sumbagut, Kunto Wibowo, di Medan, Selasa (20/10/2026).
Turut menyaksikan penandatanganan itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sumut Rifki Warisan, Bendahara Hartati Rangkuti, Wakil Sekretaris Riza Mulyadi dan Juli Tarigan serta Merry Ismail. Sedangkan dari BPJS TK turut menyaksikan, Kepala BPJS TK Cabang Tanjung Morawa, Bunyamin Najmi, bersama para staf.
Kunto Wibowo mengaku bangga telah melakukan penandatanganan PKS dengan PWI Sumut.
“Saya pernah bertugas menjadi Kepala Kanwil di Banten, Jawa Barat, dan saat ini di Sumut. Dari tiga wilayah tugas ini, baru kali ini melakukan penandatanganan PKS dengan PWI. Ini inisiatif luar biasa. Ini menunjukkan komitmen PWI Sumut hadir dalam melindungi anggotanya,” kata Kunto.
Dia menceritakan, dirinya sering mendapat pertanyaan dari kalangan wartawan terkait dengan BPJS TK.
“Namun, dalam hati saya bertanya, apakah wartawan ini terlindungi atau tidak dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Jangan setiap hari menulis, tetapi tidak terlindungi,” katanya.
Inisiatif PWI Sumut ini, menurut Kunto, sangat luar biasa. Sebab, profesi wartawan rentan terhadap risiko yang sering dijalankan, seperti meliputi aksi demonstrasi, di mana wartawan menjadi garda terdepan di tengah gerakan massa.
“Ini inisiatif sangat luar biasa. PWI Sumut maju ke depan memastikan seluruh anggotanya, baik anggota biasa maupun muda, wajib terlindungi. Alhamdulillah, ini menjadi contoh nasional bagi PWI-PWI lain di Indonesia, karena penandatanganan PKS juga dilaporkan ke Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, melalui video call. PWI Sumut menjadi barometer dalam memberikan jaminan sosial kepada anggotanya,” ungkap Kunto.
Pada kesempatan itu, Kunto menyampaikan, BPJS TK berkomitmen memperbaiki pelayanan dan pengembangan program kepesertaan. Saat ini, katanya, pihaknya sedangkan mengembangkan program Pemberdayaan Ekonomi untuk Keluarga (PEKA).
“Program PEKA menawarkan berbagai jenis pelatihan kepada ahli waris penerima santunan sehingga santunan yang diterima bisa menjadi produktif. Kami melakukan assessment sesuai kebutuhan, apakah pelatihan jahit-menjahit, barista. Intinya, pelatihan untuk pengembangan dan peningkatan ekonomi keluarga. Pelatihannya gratis,” sebutnya.
Lahirnya program PEKA ini, sebut Kunto, karena BPJS TK melihat dana santunan sebesar Rp 42 juta yang diterima ahli waris tidak tahu ke mana penggunaannya.
“Program PEKA ini murni inisiasi kami. Kami juga nanti akan bekerja sama dengan bank-bank dalam hal pengelolaan keuangan, Kemenaker dan Disnaker. Mohon dukungannya. Kiranya program yang baik ini dapat dimanfaatkan masyarakat,” harapnya.
Senada dengan itu, Farianda Putra Sinik mengaku bersyukur dapat melanjutkan kerja sama dengan BPJS TK.
“Alhamdulillah, hari ini kita dapat menandatangani PKS dengan BPJS TK. Kalau sebelumnya penandatanganan itu selama dua tahun, hari ini kami tandatangani langsung lima tahun,” katanya.
Penandatanganan ini, sebut Farianda, sifatnya fluktuatif, artinya sifatnya terbuka karena belum masuk semua, terutama anggota muda hasil ujian penerimaan beberapa waktu lalu. Bahkan, anggota PWI berusia di atas 65 tahun sebanyak 81 orang juga sudah ter-cover. Diperkirakan, sekitar 1.000 anggota PWI (muda dan biasa, red) nantinya ter-cover semuanya.
Kelanjutan penandatanganan PKS ini, sebut pria yang akrab disapa Nanda itu, merupakan wujud tanggung jawab selaku Ketua PWI terhadap anggota.
“Walaupun masa kepengurusan akan berakhir, namun keberlanjutan perjanjian kerja sama ini tetap ditandatangani. Dengan PKS ini, organisasi hadir melindungi anggota. Semoga kerja sama ini dapat bermanfaat bagi seluruh anggota,” ujar Nanda, seperti dikutip dari gooberita.com, Rabu (21/10/2026) malam.
(KTS/rel)
