LARANTUKA, NUSANTARA NEWS. co – Pencopotan Pelaksana tugas (Plt) Kepala dinas perkebunan dan peternakan oleh Bupati Flores timur, Anton Doni Dihen pada Rabu (2 September 2026) mengejutkan banyak pihak.
Pasalnya, ditengah banjirnya kritikan publik terkait usaha peternakan Big Push sapi dan ayam petelur, serta dugaan soal dalam perencanaan program dan pelaksanaannya, pergantian Plt Kadis Disbuter oleh Bupati Anton Doni Dihen, ternyata memicu reaksi beragam.
Sejumlah pertanyaan hadir terkait pergantian, ditengah fakta telah digunakannya totalan anggaran miliaran rupiah APBD Flotim untuk program ini yang belum menampkan kesuksesan.
Disisi lainnya, belum tibanya 700 ekor sapi bali dan 5000 ekor ayam petelur di bulan Agustus lalu terus memicu reaksi publik Flotim.
Bergesernya waktu kedatangan sapi dan ayam serta pergantian plt Kadis Disbunter semakin memunculkan perdebatan.
Pergantian Plt Kadis Disbuter Flotim oleh Bupati Flotim Anton Doni Dihen, dalam catatan media, hampir bertepatan dengan hadirnya catatan soal ketidak layakan lahan pengembangan pakan ternak di Wolokolo berdasarkan dari hasil kajian.
Beberapa kalangan menyayangkan tidakan Pemerintah Flotim. Menurut mereka, harusnya Bupati Anton Doni Dihen mempertimbangkan porsi tanggung jawab yang diemban Plt Kadis Disbunter sebelumnya. Pasalnya, rancangan program peternakan sapi dan ayam skala besar di Flores timur, Provinsi NTT ini, sejak awal pengusulan progran hingga perubahan strategis dalam program Big Push tersebut ada dalam kendali Plt Kadis Disbunter sebelumnya.
Pemberhentian secara mendadak Plt Kadis Disbunter dalam pernyataan Anton Bulet Rebon, sebagai pelanggaran regulasi dan menyimpan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program Big Push sapi dan ayam petelur.
Anton Bulet Rebon kepada media ini, Kamis ( 3/9/2026)
mempertanyakan maksud Bupati Flotim dalam tindakan pergantian ini , di tengah sedang dijalankannya program Big Push sapi dan ayam dan banjirnya kritikan publik.
” Benar, jika pergantian ini kewenangan Bupati, tetapi soalnya ada pada tanggung jawab program, apakah nantinya akan di bebankan kepada Kepala Dinas yang baru ? atau Bupatinya langsung mengambil tanggung jawab terhadap dugaan soal sebelumnya” Ujar Bulet Rebon.
Jika mengacu kepada regulasi soal masa jabatan pelaksana tugas lanjut Bulet Rebon, sudah jelas -jelas salah. Harusnya Bupati Anton Doni Dihen sudah mengantikan posisi semua Pelaksana tugas (Plt) Kepala dinas yang sudah meliwati masa tugas 6 bulan.
Sebut saja, ada Plt Kepala BPBD, Plt Kadis Pertanian.
” Saya yakin, proses administrasi perpanjangan masa tugas dan pergantian Plt Kadis sesuai syarat dalam surat edaran Kepala BKN no 1 tahun 2021 pastinya dilanggar Bupati” tegas Bulet Rebon.
Jika cuma mencopot Plt Kadis Disbunter dan satu lainnya, jelas memberi sekian banyak persepsi. Apalagi Disbuter yang jelas-jelas mengurus dua program Big Push dengan menyedot hampir belasan miliaran rupiah anggaran dalam APBD Flores timur.
Menyoroti pergantian Plt Kadis Disbunter Flotim Bulet Rebon menyatakan, menyangsikan pergantian ini murni alasan administrasi, karena tampa alasan resmi dari Bupati Anton Doni Dihen, semua wajib menduga.
Ada apa dibalik pergantian ini.
Harusnya lanjut Bulet Rebon, Bupati Anton Doni Dihen, juga bisa terang -terangan bicara dengan semangat kepublik Flotim, laiknya saat menerima bantuan Rp.20 miliar dari Presiden Prabowo.
” Semoga pergantian ini murni karena tuntutan aturan dan bukan karena ada dugaan soal yang mengitari program Big Push sapi dan ayam petelur” tegas Bulet Rebon.
Karena jika mengacu regulasi sebut Bulet Rebon, pergantian ini harus serempak pada beberapa OPD yang diduduki Plt Kadis, karena rentang waktu masa tugasnya telah melampaui batas waktu.
Karena semakin lama Plt Kadis di beri tugas, tentunya , ada hal dalam cakupan strategis program bisa saja di langkahi dan ini jelas pelanggaran.
Untuk itu lanjut Bulet Rebon, pergantian yang tidak serempak terhadap beberapa jabatan Plt Kadis dan pencopotan Plt Kadis Disbunter , patut di duga sebagai indikasi adanya soal dalam tubuh Disbunter.
“Kejaksaan tinggi (Kejati) NTT, wajib mencermati soal peternakan sapi dan ayam yang sedang dilaksanakan oleh Pemda Flotim ,dibawah kendali Disbunter” ujar-Nya.
Walaupun Sapi dan Ayam belum tiba di Flores timur, sebut Bulet Rebon, dugaan atas penyalahgunaan keuangan daerah baik dari perencanaan, pengadaan barang dan jasa dan realiasasi kegiatan wajib hukumnya di tindak lanjuti Kejaksaan tinggi (Kejati) NTT.
Karena menurutnya, pencegahan dini harus dilakukan APH untuk menghindari soal semakin banyak kerugian keuangan Negara yang di timbulkan dari kegiatan usaha peternakan skala besar (Big Push) di Flotim.
Menurut Bulet Rebon, konflik perubahan adedenum kontrak sapi dari 700 ekor menjadi 150 ekor dan peruntukannya yang berubah atas permintaan Bupati Anton Doni Dihen ,tidak bisa dianggap sepele.
“Semua kekuatan anggaran APBD dari 2025 dan 2026 sudah tercurah di gunakan dalam program ini. Publik sedang menunggu aspek manfaat dari program ini ” sebut Bulet Rebon.
Perubahan adedenum kotrak dan perubahan tujuan alokasi program mensyaratkan adanya keragu -raguan Pemerintahan Bupati Anton Doni Dihen dalam melanjutkan program Big Push sapi.
” Ini yang perlu di cermati publik Flotim dan APH di NTT, karena berkaitan erat dengan uang masyarakat yang sudah digunakan serta
keberlanjutan gelontoran miliaran rupiah di lahan pengembangan pakan ternak di Wolokolo dan nasib 5000 ekor ayam petelur” ujar Bulet Rebon.
Kejati NTT sebut Bulet Rebon, tidak bisa menutup mata atas polemik program Big Push di Flotim karena uang rakyat sudah terlalu banyak digunakan. Pemerintahan Bupati Anton Doni Dihen sebut Bulet Rebon, terindikasi ragu -ragu melanjutkan program dengan mengurangi porsi jumlah pengadaan ternak sapi.
Ini jadi soal kata Bulet Rebon, karena pengembangan lahan pakan ternak di Wolokolo untuk pengembalaan 700 ekor sapi bukan 50 ekor sapi, tutup Bulet Rebon.
Terhadap alasan kekhususan pencopotan Plt Kadis Disbunter dan polemik adedenum kontrak pengadaan sapi, Bupati Flores timur Anton Doni Dihen, kesulitan dihubungi media hingga berita ini diturunkan (MB)
