KABUPATEN CIREBON – NUSANTARA-NEWS.co – Ratusan massa dari LSM Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Muria, Sumber, Kamis (9/4/2026). Aksi tersebut menyoroti isu transparansi anggaran serta dugaan penyimpangan dalam pengesahan APBD Tahun 2026.
Sekitar 150 peserta aksi tiba di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB setelah sebelumnya berkumpul di wilayah Sususukan. Mereka membawa berbagai alat peraga seperti spanduk dan poster tuntutan, serta didukung mobil komando dan pengeras suara. Aksi berlangsung dalam pengawalan aparat kepolisian.
Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, massa mengungkapkan kekecewaan terhadap kondisi pembangunan di Kabupaten Cirebon. Sejumlah persoalan disorot, di antaranya infrastruktur jalan yang dinilai rusak dan belum tertangani secara optimal, serta layanan kesehatan seperti BPJS yang dianggap belum maksimal.
Salah satu orator menyampaikan bahwa masyarakat merasa dirugikan oleh kondisi tersebut, terlebih dengan munculnya informasi dugaan penyimpangan anggaran yang beredar di tengah publik.
Selain itu, massa juga menyinggung adanya dugaan pemangkasan anggaran bernilai miliaran rupiah yang dikaitkan dengan proses pengesahan APBD. Mereka mendesak aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan KPK, untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh.
Aksi tersebut kemudian mendapat tanggapan langsung dari jajaran DPRD Kabupaten Cirebon. Ketua DPRD bersama unsur pimpinan dewan lainnya menemui massa untuk melakukan dialog terbuka.
Dalam kesempatan itu, pihak DPRD menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang berlangsung tertib. Mereka juga menegaskan bahwa informasi terkait dugaan penyimpangan anggaran tidak benar.
Dijelaskan bahwa anggaran infrastruktur yang semula direncanakan mengalami penyesuaian, dengan sebagian dialihkan untuk kebutuhan yang dianggap lebih prioritas, termasuk sektor kesehatan.
Pihak DPRD juga menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan oleh masing-masing dinas teknis, sehingga lembaga legislatif tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan penggunaan anggaran tersebut. Meski demikian, masyarakat dipersilakan untuk melakukan pengawasan dan melaporkan apabila terdapat indikasi pelanggaran yang didukung bukti.
Aparat kepolisian yang mengamankan jalannya aksi turut mengimbau peserta untuk menjaga ketertiban. Dialog antara perwakilan massa dan DPRD berlangsung dinamis, dengan sejumlah pertanyaan kritis terkait transparansi anggaran.
Sekitar pukul 11.25 WIB, aksi berakhir dalam keadaan tertib. Massa kemudian membubarkan diri dan kembali ke titik kumpul awal.
Aksi ini berlangsung tanpa insiden, namun menjadi cerminan meningkatnya perhatian publik terhadap pengelolaan anggaran daerah. Transparansi dan akuntabilitas kembali menjadi sorotan, seiring harapan masyarakat agar kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
(Raden Prawira)
