MBG Ramadhan di Sejumlah Daerah, Menuai Kritik Publik

NUSANTARANEWS.co, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan di sejumlah daerah.

Sorotan tajam datang dari berbagai penjuru tanah air, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, hingga Lampung. Alih-alih makanan bergizi seimbang, para siswa menerima paket sederhana yang membuat publik mempertanyakan transparansi dan kualitas program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Seperti di Kabupaten Tuban, pelaksanaannya selama Ramadhan 1447 Hijriah memicu keluhan dari sejumlah wali murid yang menilai kualitas menu belum sesuai harapan.

Keluhan itu mencuat setelah foto dan video paket MBG beredar luas di media sosial. Dalam unggahan tersebut, isi paket didominasi produk kemasan pabrikan. Buah yang dibagikan pun terlihat kurang segar. Sejumlah orang tua bahkan mengaku menemukan buah dalam kondisi busuk dan terdapat ulat.

Tak hanya soal kualitas bahan, wali murid juga mempertanyakan kandungan gizi serta harga nilai pada porsi makanan yang diterima anak-anak mereka.

Seorang warga asal Tasikmadu yang enggan disebutkan namanya mengaku menerima paket rapelan untuk tiga hari bagi ibu menyusui dan balita. Dalam satu paket terdapat enam kotak susu, dua bakpau, dua abon, serta buah jeruk dan apel.

Namun kekecewaan muncul saat paket dibuka. Dua buah di antaranya telah membusuk.

“Buah busuk kok dibagikan, kok bisa? Pas saya buka ada dua buah yang busuk,” ujarnya dengan nada kecewa, dikutip dari kabartuban.com

Menanggapi polemik tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Tuban, Muhammad Zaki Sulton, memastikan setiap masukan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi. Ia menegaskan MBG merupakan program nasional yang harus didukung bersama, namun tetap membutuhkan perbaikan berkelanjutan.

“Program MBG ini adalah program nasional yang tentu harus kita dukung. Tetapi ketika ada masukan yang baik dari masyarakat, itu menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaannya semakin baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, pria dari Fraksi Gerindra tersebut menegaskan bahwa kalau masalah perhitungan gizi, di setiap SPPG telah ada Ahli Gizi yang ditugaskan untuk memperhitungkan kandungan gizi, sehingga  tidak ada permasalahan pada menu yang telah di bagikan tersebut.

“Jadi saya kira tidak ada masalah soal itu, solnya di setiap SPPG telah ada Ahli Gizinya,” terangnya.

Polemik di Tuban menjadi gambaran tantangan di lapangan dalam menjalankan program strategis tersebut. Di satu sisi, MBG diharapkan mampu meningkatkan asupan gizi anak-anak dan ibu menyusui, terutama di momentum Ramadhan. Di sisi lain, kualitas distribusi dan pengawasan bahan pangan menjadi penentu keberhasilan program.

Sorotan publik ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan kebijakan tak hanya diukur dari besaran anggaran, tetapi juga dari mutu makanan yang benar-benar diterima dan dikonsumsi masyarakat.

Di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menu MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gagaksipat 2 menjadi bulan-bulanan warga. Paket makanan berupa roti isi daging, sosis ayam, dan pisang ambon yang diterima salah satu PAUD dinilai kurang variatif serta belum memenuhi ekspektasi gizi.

Ketua LSM Pengembangan Anak, Dewi Ritaningsih, mengungkapkan kekecewaannya setelah membuka langsung paket MBG di sekolah. Ia menilai menu yang diberikan cenderung padat tanpa tambahan minuman, susu, maupun telur seperti biasanya.

“Ini kurang memadai untuk tumbuh kembang anak,” ujarnya singkat.

Sementara di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, keluhan datang bertubi-tubi dari sejumlah kecamatan. Luluk, wali murid dari Kecamatan Kota Bojonegoro, menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap menu MBG. Anaknya menerima paket berisi roti kemasan, telur puyuh, dan dua buah rambutan.

Kondisi lebih parah terjadi di Kecamatan Purwosari, Bojonegoro. Indah, seorang wali murid, mengunggah foto menu MBG anaknya yang hanya berisi satu botol minuman probiotik dan sebungkus kacang sebagai menu berbuka.

Warganet langsung bereaksi keras, memperkirakan nilai paket tersebut tak sampai Rp5.000. “Itu nilainya berapa, sepertinya tak sampai Rp5 ribu, terus nilai gizinya dari mana?” tulis seorang warganet.

Publik kini menanti langkah konkret pemerintah pusat dan daerah untuk segera membenahi kualitas menu MBG agar benar-benar memenuhi standar gizi dan sesuai dengan anggaran yang dialokasikan. Pasalnya, program yang menyasar jutaan siswa ini menjadi investasi penting bagi masa depan sumber daya manusia Indonesia.

[Nug/red]