By : feri fadli
Ketika Pemerintah Kota Subulussalam mengumumkan bahwa mereka berhasil “menekan angka defisit” dalam APBK Tahun 2025, publik tentu berharap ini menjadi tanda kebangkitan manajemen keuangan daerah. Setelah sekian lama terjerat dalam utang dan tumpukan kewajiban, klaim tersebut terdengar seperti angin segar di tengah padatnya kabut defisit yang menghantui kas daerah.
Namun, mari kita bertanya lebih jujur: apa arti “menekan defisit” bila sisa utang masih menumpuk ratusan miliar rupiah?
Data resmi RAQAN APBK 2025 menunjukkan penurunan defisit dari Rp205 miliar pada 2022 menjadi Rp54 miliar di 2025. Di atas kertas, angka itu mengesankan. Tapi di lapangan, pemerintah sendiri mengakui bahwa total utang Pemko masih berkisar Rp176 miliar setelah baru menyelesaikan sekitar Rp59 miliar.
Padahal, realisasi PAD per Juni 2025 baru mencapai Rp38 miliar dari target Rp75 miliar. Artinya, sumber penerimaan daerah belum benar-benar sehat. Menekan defisit pada kondisi penerimaan yang masih rapuh hanyalah langkah awal, bukan kemenangan.
“Menekan defisit” sering kali disalahartikan seolah beban keuangan sudah tuntas. Padahal, hakikatnya baru mengurangi tekanan, bukan menghapus akar masalah.
Selama sistem belanja belum efisien, proyek nonprioritas tetap berjalan, dan disiplin fiskal belum ketat, maka defisit hanya berpindah bentuk — dari kewajiban masa lalu ke beban masa depan.
Kota ini seakan sedang menambal lubang lama sambil menggali lubang baru.
Jika Pemkot Subulussalam ingin benar-benar keluar dari lingkaran defisit, maka tahun 2027 akan menjadi penentunya.
Dengan PAD tahunan yang harus menembus setidaknya Rp80 miliar dan defisit ditekan di bawah Rp20 miliar, hanya strategi yang berani, transparan, dan antikorupsi yang bisa membawa Subulussalam ke posisi nol defisit.
Namun jika pola lama terus berulang — pendapatan stagnan, belanja boros, dan utang ditunda — maka defisit hanya akan menjadi hantu politik baru yang menagih di setiap pergantian pemerintahan.
Masyarakat menunggu bukti nyata, bukan sekadar pernyataan optimistik. Setiap rupiah APBK harus diarahkan ke kebutuhan rakyat: pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi warga.
Menekan defisit seharusnya tidak hanya jadi jargon kebijakan, tetapi menjadi manifesto integritas pemerintahan.
Subulussalam tidak kekurangan potensi, tetapi sering kekurangan keberanian untuk berubah.
Kini saatnya pemerintah berhenti menyembunyikan masalah di balik istilah teknokratis dan mulai berbicara jujur kepada rakyat: bahwa perjalanan menuju keseimbangan fiskal masih panjang — dan hanya bisa dicapai dengan kejujuran, disiplin, dan kepemimpinan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
