Catatan Dr. Suriyanto Pd, SH.,MH.,M.Kn *)
Demo anarkis di Jakarta dalam beberapa hari ini. yang berujung pada penjarahan rumah 3 anggota DPR RI dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta rusaknya fasilitas umum harus dibayar mahal oleh pelaku usaha dan pemerintah.
Aksi massa ini, menimbulkan kerugian yang luar biasa besarnya hingga mencapai Rp9 triliun. Angka yang cukup fantastis di tengah kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi rakyat saat ini. Aksi masa ini tentunya tidak serta merta terjadi hingga brutal di hampir seluruh daerah di Indonesia.
Aksi ini sebenarnya jika kita cermati bisa dikatakan akumulasi amarah rakyat yang terpendam, dipicu stetmen pejabat eksekutif dan anggota DPR di era kepemimpinan Presiden Prabowo.
Seperti dilansir dari berita dan media sosial dari mulai kisruh gas melon 3 kilogram akibat kebijakan Mentri Bahlil, soal empat pulau di Aceh yang di tengarai oleh Kemendagri dan gubernur Sumut, ucapan Mentri BPN Nusron Wahid yang menyakiti hati rakyat, ditambah lagi pidato Menkeu dari guru menjadi beban negara juga pajak sama dengan zakat, dan yang lebih memicu aksi massa joget DPR dan juga tunjangan DPR
Hal tersebut memicu kemarahan rakyat dan mahasiswa hingga banyak korban yang berjatuhan, akibat stetemen para elit negara ini akhirnya mencederai pihak kepolisian yang mengamankan aksi demo berhari hari di semua wilayah yang terjadi masa aksi, tak ayal korbanpun berjatuhan baik dari pihak kepolisian maupun massa demonstran.
Demonstrasi anarkis dapat dipicu oleh pernyataan para elit yang dianggap menyakiti rakyat sebagai bentuk frustrasi, ketidakpercayaan, dan kemarahan atas ketidakadilan atau kesenjangan yang dirasakan. Dalam situasi seperti itu, pernyataan elit dapat menjadi pemicu emosi publik, yang kemudian dapat menyasar institusi atau simbol kekuasaan, dengan demonstrasi sebagai cara untuk menyuarakan tuntutan dan menyalurkan kekecewaan secara kolektif.
Pernyataan elit yang dianggap tidak adil, memihak, atau tidak peka terhadap kondisi rakyat bisa menimbulkan persepsi ketidakadilan yang mendalam.
Ketika elit mengeluarkan pernyataan yang dianggap menyakiti rakyat, hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah atau pemimpin.
Pernyataan tersebut bisa menjadi pemicu emosional, memicu rasa frustrasi dan kemarahan yang terpendam, terutama jika rakyat merasa tidak punya suara.
Dalam konteks anarki, pernyataan elit bisa dianggap sebagai simbol penindasan atau ketidakpedulian elit, sehingga menjadi target dari ekspresi kemarahan massa.
Dalam banyak catatan sejarah, aksi yang berujung anarki hampir selalu meninggalkan jejak negatif yang panjang. Kerusuhan sosial tahun 1998 meninggalkan trauma kolektif bagi bangsa Indonesia. Toko-toko dibakar, fasilitas publik hancur, dan korban jiwa berjatuhan. Padahal tuntutan awal adalah perbaikan ekonomi dan reformasi politik, sebuah aspirasi yang sah dan konstitusional. Namun begitu berubah menjadi kerusuhan, substansi perjuangan justru terkubur di balik puing-puing bangunan yang hangus. Begitu pula dengan demonstrasi yang rusuh di berbagai daerah belakangan ini. Masyarakat awam tidak lagi melihat apa substansi tuntutannya, melainkan hanya mengingat perusakan dan kekacauan yang terjadi. Itulah mengapa aksi anarki justru kontraproduktif terhadap tujuan yang diperjuangkan.
Dari sisi ekonomi, kerugian akibat anarki tidak bisa dipandang remeh. Pembakaran halte misalnya, membutuhkan biaya miliaran rupiah untuk dibangun kembali. Sementara itu, perusakan jalan dan lampu lalu lintas akan mengganggu aktivitas harian jutaan pengguna jalan. Investasi dan iklim usaha pun terganggu karena citra stabilitas Indonesia tercoreng. Investor tentu berpikir ulang untuk menanamkan modal jika setiap kali ada aksi massa selalu berujung pada perusakan fasilitas publik. Padahal stabilitas adalah salah satu kunci utama pembangunan ekonomi. Dengan demikian, anarki bukan hanya menyerang demokrasi, tetapi juga merusak sendi-sendi perekonomian bangsa.
Seharusnya pejabat yang memicu ketegangan massa harus bertanggung jawab secara hukum atas kejadian aksi yang merugikan negara hingga 9 triliun ini dan banyaknya korban personil polisi, para aksi massa yang menjarah juga wajib ditindak secara hukum, dan pihak keamanan di garis depan seperti kepolisian ini harus di beri perhatian khusus karena mereka sangat lelah menghadapi massa yang brutal dan banyak.
Indonesia adalah rumah besar bagi semua warganya. Rumah ini hanya akan nyaman jika kita rawat bersama. Membakar rumah sendiri adalah tindakan yang tidak masuk akal. Begitu pula dengan merusak fasilitas publik yang sejatinya milik kita semua. Setiap rupiah yang digunakan untuk membangun kembali fasilitas yang hancur akibat anarki adalah rupiah yang seharusnya bisa dipakai untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan desa. Karena itu, mari kita jaga rumah besar ini dengan penuh tanggung jawab.
*) Praktisi Hukum
