NUSANTARANEWS.co, Laranruka – Di tengah cuaca musim penghujan yang mulai membasahi Flotim, tentunya
banyak hal yang sedang menganggu rutinitas para pengungsi erupsi Gunung Lewotobi.
Faktor tempat tinggal yang tidak layak huni dengan kebocoran atap hunian warga penyitas yang sudah di pulangkan, serta keterbatasan perhatian pemda Flotim dalam urusan masalah pengungsi, seakan menjadi catatan kelam tanpa solusi bagi pemerintah daerah ini.
Tak heran jika nada tanya dan suara kritis sejumlah pihak mulai terngiang di telinga publik terkait sikap lamban pemda Flotim dalam mengeksekusi anggaran, baik yang bersumber dari bantuan para donatur maupun yang bersumber dari APBD II Flotim.
Informasi yang diterima media ini menyebutkan, dana bantuan bencana yang bersumber dari bantuan pihak luar (donatur) yang di tampung di rekening pemda Flotim berkisar kurang lebih Rp. 3 miliar rupiah, termasuk Alokasi dana bencana dari APBD II Flotim sekitar 4 miliar.
Fenomena ini kembali menuai tanya tak berujung, ketika banyak warga penyitas yang di kembalikan ke desa asalnya, harus menerima kenyataan pahit atas kondisi rumah yang kembali di tempatnya.
Menurut sumber kuat media ini, sebagian warga penyintas masih mengalami dampak buruk terkait kondisi rumah yang mengalami kebocoran atap rumah yang tak layak di huni.
“Fakta ini perlu menjadi perhatian Pemda Flotim, termasuk bantuan seng yang di alokasikan pemda, jumlahnya terbatas, yakni 2822 lembar yang menjangkau 3 desa saja seperti di Desa pululera, desa Boru kedang, dan desa Boru”.ungkap sumber yang enggan namanya di sebut ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Flotim, Petrus Pedo Maran kepada media ini membenarkan adanya alokasi dana yang di sediakan pemda Flotim dalam APBD II untuk pengurusan pengungsi letusan Gunung Lewotobi.
“Benar ada anggaran yang di sediakan untuk pengurusan pengungsi”. ujarnya.
Disinggung terkait dana Rp. 2,7 miliar yang di alokasikan untuk normalisasi kali di desa Duli Pali kecamatan llebura yang gagal di laksanakan karena bencana letusan gunung lewotobi, Pedo Maran menerangkan, sudah di alokasikan.
“Dana Rp. 2,7 miliar tersebut sudah di alokasikan pemda buat pengurusan pengungsian lewat perubahan Anggaran APBD II tahun 2024 dan di tambah dengan dana cadangan sebesar Rp. 1,3 miliar total 4 miliar”. jelasnya.
Sedangkan untuk jumlah donasi yang masuk ke rekening pemda, Pedo Maran menyebut belum ada laporan detail dari Badan Keuangan Daerah.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah ( BKAD), Verdinandus F.A Bolen, SE, yang di konfirmasi terkait hal ini mengatakan, belum ada perintah dari Sekda Flotim untuk menyampaikan, ” Belum ada perintah dari Sekda. “. ujarnya
Jawaban Kepala BKAD Flotim ini, terkesan tidak konsisten dan di ragukan, mengingat sebelumnya beliau sudah sendiri sampaikan terkait banyaknya jumlah rekening yang di buka Pemda Flotim untuk donasi dan posisi saldo akhir per tanggal 22/12/2024.
Sementara itu terkait alokasi anggaran Rp.4 miliar yang disediakan pemda Flotim, sesuai informasi yang di terima media ini, terbesit anggaran itu di kelola oleh BPBD Flotim sebesar Rp. 1 miliar dan selebihnya di kelola Dinas Sosial kabupaten Flotim.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala BPBD Flotim, Fredric Moat Aeng belum bisa di konfirmasi media karena kesibukannya.
Sedangkan Kadis Sosial Drs. Benediktus B Herin yang di konfirmasi media ini beralasan masih sibuk mengurus kepulangan pejabat Kemensos. (DA/MB)
