Oleh: Achmad Nur Hidayat (Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta)
Kasus keterlibatan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam mengelola situs judi online telah mengejutkan publik dan menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan serta kepercayaan terhadap lembaga pemerintah.
Dengan penangkapan 11 pegawai Komdigi yang diduga melindungi lebih dari 1.000 situs judi online, perhatian kini terfokus pada bagaimana seorang pegawai dapat memperoleh otoritas untuk melakukan tindakan tersebut.
Penyelidikan tidak boleh berhenti di sini; perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang mengarah pada pihak-pihak yang mungkin berada di balik kasus ini, termasuk bohir serta pejabat tinggi yang mungkin ikut terlibat.
Perubahan SOP dan Pertanggungjawabannya
Perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Komdigi adalah salah satu aspek utama yang memungkinkan tersangka berinisial AK untuk mendapatkan kewenangan tinggi dalam tim pemblokiran konten.
Meski AK sebelumnya tidak lolos seleksi, SOP baru tersebut memberikan ruang bagi AK untuk menduduki posisi kunci dalam pengelolaan konten internet di Komdigi. Modifikasi SOP ini membuka celah yang memungkinkan wewenang disalahgunakan dan dijual kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bandar judi online.
Saat ini, penyidik dari Polda Metro Jaya sedang mendalami pembentukan SOP tersebut dan menyelidiki pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Namun, pertanyaan besar yang muncul adalah siapa yang memberi izin perubahan SOP tersebut dan bagaimana pengawasan yang dilakukan.
Aliran Dana: Ke Mana Uang Judi Online Mengalir?
Aliran dana judi online telah menjadi sorotan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat adanya transaksi senilai Rp 155 triliun terkait aktivitas ilegal ini. Penyelidikan menunjukkan bahwa uang ini mengalir ke berbagai pihak, termasuk pelajar, mahasiswa, dan bahkan oknum aparat kepolisian.
Temuan PPATK juga memperlihatkan bahwa uang hasil dari aktivitas judi online ini mengalir ke 20 negara, dengan jumlah transaksi yang signifikan. Fakta bahwa dana hasil judi online dapat melewati batas negara menunjukkan bahwa jaringan ini tidak hanya kompleks namun juga melibatkan kolaborasi lintas negara.
Aliran dana yang masuk ke dalam negeri disinyalir masuk ke berbagai sektor. Temuan menunjukkan bahwa sejumlah rekening milik oknum polisi dan beberapa instansi lainnya ikut menerima uang dari aktivitas ini.
Adanya arus dana ini mengindikasikan bahwa ada kerjasama dari dalam yang ikut menopang aktivitas ilegal tersebut, memberikan akses dan perlindungan kepada situs-situs judi online.
Fakta ini menegaskan perlunya tindakan tegas yang melibatkan audit menyeluruh terhadap rekening dan transaksi yang mencurigakan, terutama yang melibatkan pihak-pihak di pemerintahan dan penegak hukum.
Siapa yang Bertanggung Jawab atas Maraknya Judi Online?
Tingginya angka aktivitas judi online di Indonesia menunjukkan bahwa ada banyak faktor yang turut berperan dalam memfasilitasi jaringan ilegal ini. Kelemahan dalam regulasi dan penegakan hukum adalah salah satu alasan utama di balik kegagalan pemerintah memberantas judi online.
Meskipun ada regulasi yang melarang aktivitas perjudian di internet, kebijakan ini seringkali kurang efektif dalam implementasi. Rendahnya pengawasan membuat oknum di lembaga yang seharusnya bertanggung jawab justru memanfaatkan kesempatan untuk memperkaya diri.
Selain itu, teknologi yang dimiliki pemerintah saat ini masih sulit mengimbangi perkembangan pesat dalam dunia teknologi dan jaringan judi online. Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, jaringan judi online mampu terus beroperasi di bawah radar pengawasan, terutama ketika pelindungnya adalah pegawai dari lembaga yang bertugas mengawasi.
Ditambah lagi, adanya permintaan yang tinggi dari masyarakat terhadap judi online, menjadikan bisnis ini semakin menguntungkan bagi para bandar.
Bahaya Pengawas yang Menjadi Pelindung Judi Online
Ketika pengawas yang bertugas memberantas judi online berbalik arah menjadi pelindungnya, risiko terhadap integritas lembaga pemerintah meningkat drastis. Kasus di Komdigi memberikan gambaran yang jelas akan bahaya ini. Publik menaruh harapan dan kepercayaan pada pemerintah untuk memerangi aktivitas ilegal seperti judi online. Ketika lembaga seperti Komdigi malah terlibat dalam perlindungan situs-situs judi, kepercayaan publik mulai pudar.
Masyarakat mulai mempertanyakan kemampuan pemerintah untuk menangani masalah serius ini. Pengawasan dan pengendalian yang seharusnya ada di Komdigi justru disalahgunakan untuk tujuan komersial ilegal, sehingga mengancam integritas lembaga yang sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum di dunia maya.
Pemeriksaan Pejabat Tinggi yang Terlibat
Investigasi dalam kasus ini harus mencakup semua pihak yang memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung, termasuk pejabat tinggi di Komdigi. Perubahan SOP yang memungkinkan pelaku utama kasus ini memperoleh wewenang tinggi seharusnya melalui prosedur yang jelas dan pengawasan yang ketat.
Pemeriksaan terhadap pejabat di level atas Komdigi, termasuk mantan Menteri Kominfo Budi Arie, menjadi langkah penting dalam memastikan transparansi dan integritas dalam penanganan kasus ini. Jika ada pejabat yang terbukti mendukung atau memfasilitasi perubahan SOP yang menguntungkan jaringan judi online, mereka harus dimintai pertanggungjawaban.
Pemeriksaan ini juga harus menyertakan pemeriksaan terhadap transaksi dan aset yang dimiliki pejabat terkait, guna mengidentifikasi kemungkinan adanya penerimaan dana dari aktivitas judi online.
Menghindari Pejabat Penerima Dana Judi Online Duduk di Posisi Strategis
Untuk menjaga independensi dan komitmen pemerintah dalam memberantas judi online, pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada pejabat atau aparat yang duduk di posisi strategis menerima dana hasil judi online. Langkah ini membutuhkan audit finansial yang mendalam dan pengawasan ketat terhadap semua transaksi pejabat terkait, terutama mereka yang memiliki peran dalam pengawasan dunia maya.
Jika ada pejabat yang terbukti menerima dana tersebut, pemberhentian dari jabatannya harus dilakukan sebagai bentuk tindakan tegas. Tindakan ini adalah langkah awal untuk membersihkan lembaga pemerintah dari pengaruh negatif yang berasal dari jaringan kriminal.
Komitmen pemerintah dalam memutus jaringan judi online ini sangat penting untuk menjaga moralitas dan integritas bangsa. Dengan penegakan hukum yang transparan, audit menyeluruh, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga audit, dan PPATK, semua pihak yang terlibat dalam jaringan judi online dapat diidentifikasi dan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Hal ini tidak hanya akan memperbaiki citra pemerintah, tetapi juga akan menanamkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga moral dan etika bangsa.
Penangkapan sejumlah pegawai Komdigi yang terlibat dalam kasus judi online adalah langkah penting untuk mengatasi aktivitas ilegal yang mengancam integritas lembaga pemerintah.
Namun, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pegawai level menengah saja. Pemeriksaan harus dilanjutkan hingga menyasar pejabat tinggi dan pihak lain yang memiliki kuasa atas perubahan SOP, persetujuan kebijakan, serta pihak yang diduga menikmati aliran dana dari jaringan judi online ini.
Pendekatan komprehensif, transparan, dan adil dalam penyelidikan adalah kunci untuk mengungkap kasus ini hingga ke akar-akarnya. Dengan demikian, praktik judi online di Indonesia dapat ditangani dengan baik, integritas lembaga pemerintah dapat terjaga, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat dipulihkan.
END
