NUSANTARANEWS.co, Jakarta – Masyarakat dan bangsa kita saat ini sangat memerlukan sosok pemimpin bangsa yang arif, bijak dan istiqamah dalam memegang prinsip kebenaran. Mereka adalah yang memiliki ketinggian ilmu yang diikuti dengan kerendahan hati, jauh dari kecongkakan, kesombongan dan egoistis, dan mendedikasikan hidupnya hanya untuk bangsa dan negara. Sosok itu ada di Prabowo Subianto.
Demikian disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Republik Indonesia [DPP PWRI] Dr. Suriyanto Pd, SH.,MH.,M.Kn, kepada strategi network, Minggu, 25 Agustus 2024.
“Indonesia merupakan bangsa besar, tetapi penuh permasalahan yang pelik dan karut marut. Untuk menyelesaikan permasalahan bangsa tersebut kita merindukan sosok pemimpin yang tampil di depan sebagai pemecah persoalan,” kata Suriyanto
Suriyanto, yang juga seorang Akademisi dan Praktisi Hukum ini mengaku sangat prihatin dengan kondisi berbangsa dan bernegara saat ini, dimana konstitusi yang seharusnya dijaga, dijalankan, dan diamanahkan untuk perbaikan bangsa, justru ‘dibegal’ untuk kepentingan politik kelompok tertentu.
Terbaru, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 60/PUU/XII/2024, yang mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dan putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024, yang menegaskan batas usia minimal calon kepala daerah berusia 30 tahun terhitung sejak pendaftaran.
Namun, Badan Legislasi (Baleg) DPR diduga menyiasati keputusan MK tersebut lewat revisi Undang-Undang (UU) Pilkada dengan tergesa-gesa. Dalam perubahan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada, panitia kerja (panja) Baleg DPR merumuskan batas usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun, terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih. Tak pelak, siasat Baleg DPR tersebut, memicu amarah berbagai elemen masyarakat, mahasiswa maupun akademisi.
Menurut Suriyanto, MK yang diketuai Suhartoyo sudah sangat progresif dan berani melakukan terobosan untuk publik. Sayangnya, putusan MK itu diamputasi sebagian besar fraksi di Baleg DPR.
Suriyanto menyebut, putusan MK tidak bisa disabotase dengan cara Baleg DPR merujuk pada keputusan MA. Soalnya, pembahasan undang-undang sejatinya selaras dengan putusan MK, bukan mengikuti peraturan di bawah undang-undang.
“DPR harus menjadi contoh bagi rakyat yang memilih, menjalankan tugas dan fungsi sesuai yang termaktub dalam konstitusi,” ucap Suriyanto
Suriyanto juga mengapresiasi putusan MK, sebagai upaya untuk mengembalikan marwah yang sempat terpuruk pada Pemilu 2024 kemarin,
“Keterpurukan MK pada Pemilu 2024 kemarin, dengan dua putusan tersebut, ternyata mampu mengembalikan kepercayaan publik bahwa MK sudah ‘hidup kembali’ dan berani bersikap kritis terhadap kondisi bangsa yang carut-marut dari sisi hukum demokrasi,” ujarnya.
‘ kIta sudah memilih negara hukum dan konstitusi sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara, maka daulat rakyat harus dijaga dan diwujudkan,” tutur dia.
Suriyanto juga mengapresiasi komitmen dan langkah presiden terpilih Prabowo Subianto, yang selalu mengedepankan demokrasi dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.
“ Kita rindu dengan sosok pemimpin seperti Bapak Prabowo Subianto. Beliau seorang negarawan, sudah teruji, selalu mengedepankan demokrasi, selalu berpijak pada peraturan perundang-undangan menjadi landasan dan selalu mengedepankan konstitusi. Saya meyakini, peran beliau untuk meredam gejolak dan kemarahan rakyat sebagai dampak akrobat politik di DPR. Langkah beliau wajib kita dukung,” ujarnya.
Suriyanto menilai, Prabowo adalah seorang negarawan dan patriot sejati, beliau tidak pernah mempunyai kepentingan pribadi untuk menjadi Presiden semata, melainkan memikirkan kepentingan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia yang ia cintai.
“ Prabowo telah menunjukkan teladan yang penting bagi semua kalangan, terlepas dari pilihan politik individu. Kesabaran dan kesungguhan Prabowo dalam percaturan politik nasional menjadi penting bagi pembelajaran generasi penerus,” pungkas Suriyanto
[Rdwi/red]
