NUSANTARANEWS.co, Muaradua – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) ikut serta dalam rapat koordinasi perluasan areal tanam dan penandatanganan nota kesepahaman antara menteri pertanian dan menteri dalam negeri secara daring dari ruang Vidcon Dinas Komunikasi dan Informatika ( Diskominfo ) Kabupaten OKU Selatan, pada Jumat (07/06/2024) siang.
Pada rapat tersebut Pemerintah kabupaten OKU Selatan yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Kepala Dinas Pertanian dan perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten OKU Selatan.
Pemerintah kabupaten OKU Selatan mendukung program tersebut dan berharap apa yang menjadi tujuan atau pun harapan dari program ini dapat terlaksana dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat banyak.
Adapun beberapa tujuan dari penandatanganan nota kesepahaman tersebuti yaitu terkait pemanfaatan data kependudukan dan pemanfaatan serta pertukaran data sesuai dengan perundang-undangan dan mendorong pemerintah daerah untuk turut mendukung program kegiatan.
Kesepakatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) mengenai program cetak sawah rakyat ini juga bertujuan untuk swasembada pangan.
Dalam Vidcon tersebut,Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, Indonesia sebagai negara beriklim tropis sangat berpeluang mewujudkan swasembada pangan, jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki 4 musim. Dirinya menilai visi dan misi Kementan dalam mewujudkan swasembada pangan merupakan langkah yang luar biasa dan patut diapresiasi.
“Kita bisa sepanjang tahun, kita cukup air, kita memiliki tanah yang subur, lebih dari 100 volcano dan banyak sekali sebetulnya peluang tenaga kerja lagi cukup banyak untuk mewujudkan harapan dari visi Pak Mentan itu,” katanya.
Lebih lanjut, Mendagri menegaskan, swasembada pangan bukan persoalan mudah dan harus melibatkan banyak pihak termasuk pemerintah daerah (Pemda).
Menurutnya, ada beberapa langkah strategis yang perlu diperhatikan Pemda untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Pertama, pengembangan infrastruktur pertanian. Kedua, pelatihan dan pengembangan kapasitas petani. Ketiga, diversifikasi pertanian dan nilai tambah. Keempat, kolaborasi dan kemitraan. Kelima, pemantauan dan evaluasi.
“Kita harus mengajak semua daerah untuk paralel bekerja, mendongkrak pertanian wilayahnya masing-masing dan kemudian dari pemerintah pusat memberikan dukungan dorongan memetakan mana yang perlu didukung dan mana yang tidak,” tutupnya.
( YL )