NUSANTARANEWS.co, OKU Selatan – Sebagai penyelenggara negara pada pemilu legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden untuk tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada 14 februari yang lalu,tentu agar tidak dipandang sebagai badan yang tidak mempunyai pendirian dan integritas,Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) sangat berwenang dalam menjaga marwahnya.
Diberitakan oleh media ini sebelumnya bahwa disinyalir ada banyak terjadi pemotongan dana operasional Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( Dana OP KPPS ) oleh oknum PPS dan oknum PPK di beberapa desa di kecamatan Mekakau Ilir – Oku Selatan.
Minggu lalu saat berita itu heboh dan merebak di tengah-tengah publik, perwakilan dan tim media ini mencoba konfirmasi dengan PPS dan PPK, dua badan ad hoc bentukan KPU tersebut tidak memberikan tanggapan,tentu hal ini menjadi pertanyaan besar- diamnya PPS dan PPK seperti menyimpan suatu hal yang memang patut dicurigai adanya “ permainan kotor “ dalam merealisasikan anggaran dana operasionalnya KPPS pada penyelenggaraan pileg pilpres pertengahan februari lalu tersebut.
Diketahui,seperti halnya yang terjadi di desa Kepayang mekakau ilir ini,disana ada 4 Tps,
Masing-masing anggota KPPS dari setiap TPS menjelaskan bahwa mereka menerima dana operasional nya dengan besaran yang berbeda-beda.
“ Kami hanya sebagai anggota KPPS pak, dan hanya menerima dana OP sebesar 1,5 juta dari ketua KPPS di Tps 1 “ jelas NV mengawali diujung saluran telepon.
Kemudian cerita miris lainnya juga disampaikan oleh salah satu KPPS ( Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ) di Tps 2,bahwa dana OP yang mereka terima hanya sebesar 1,8 juta dan itupun diutarakan Ketua KPPS nya,setelah perhelatan pemilu sudah selesai dilaksanakan.
“kami cuma mendapatkan cerita dari ketua KPPS setelah pemilu selesai dan tidak melihat fisik uangnya, dana OP tersebut cuma 1,8 saja yang dikelola oleh ketua langsung,” umbar MF petugas KPPS dari TPS 2 Kepayang.
Begitu juga yang terjadi di TPS 3 desa kepayang,anggota KPPS hanya menerima dana OP sebesar 1,8 juta.
Sedangkan untuk di TPs 4,anggota KPPS nya menerangkan hanya menerima dana OP tersebut sebesar 1,7 juta saja.
Sementara itu saat dikonfirmasi ke HS ketua KPPS 1,Ia mengakui bahwa dana OP tersebut diterimanya dari ketua PPS sebesar 2,725 ribu,HS juga menjelaskan bahwa masing-masing mereka selaku ketua KPPS mencatut lagi guna kepentingan pribadi mereka sehingga yang diterima anggota dari 4 KPPS desa kepayang jumlahnya bervariasi,ada yang menerima 1,8 juta ada yang 1,7 juta bahkan ada yang cuma 1,5 juta seperti uraian diatas
HS juga menambahkan bahwa mereka tidak tahu berapa seharusnya dana OP KPPS yang disalurkan oleh PPK ke ketua PPS di desanya.
Sedangkan sebagaimana diketahui besaran dana operasional yang dikeluarkan KPU untuk KPPS sebesar 4.688 ribu untuk setiap Tps nya.
Diberitakan juga sebelumnya untuk realisasi di desa Teluk agung,anggota KPPS hanya menerima 2,8 juta tiap TPS nya.
Sedangkan untuk di desa Tanjung besar,diperoleh info terealisasi hanya sebesar 2,9 juta dari seharusnya 4.688 ribu yang dikucurkan dari KPU Oku Selatan.
Belum lagi informasi untuk kasak kusuk di desa Sukaraja,disana ada 5 TPS yang menurut info dari narasumber media ini terdapat kejanggalan juga terkait realisasi dana OP KPPS yang mereka terima.
Di tempat terpisah, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mekakau ilir yang juga diduga turut terlibat melakukan pemotongan dana operasional KPPS yang dimaksudkan saat dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu hanya “ bungkam “.
Tak banyak yang dijelaskan oleh ketua PPK melalui saluran WhatsApp ke media ini ,“ Iya, kami saat ini sedang pleno,nanti kami klarifikasi tentang berita itu- yang jelas kami akan kumpulkan dulu para ketua PPS nya,” ucapnya datar.
Namun setelah ditunggu hampir satu minggu,klarifikasi terkait dugaan adanya pemotongan dana OP KPPS dari 77 TPS se kecamatan Mekakau ilir tidak juga ada tanggapan,sehingga patut diduga ada oknum yang bermain dalam tubuh PPK,sebab seperti yang diketahui selain 5 komisioner, Ada staf PPK yang khusus membidangi bagian keuangan yaitu di bagian sekretariat PPK yang semestinya turut bertanggung jawab dalam realisasi dana OP KPPS yang disalurkan melalui PPS di setiap desanya.
Kusutnya realisasi dan dugaan pemotongan dana Operasional KPPS di kecamatan mekakau ilir tersebut membuat beberapa perwakilan KPPS yang berniat akan melaporkan dengan penegak hukum.
( YL/IWO-I OKUS )