NUSANTARANEWS.co, Morowali – Keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi ‘pil pahit’ bagi masyarakat, di tengah situasi ekonomi yang hingga kini belum pulih akibat terpaan badai Covid-19.
Akibat kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM per 3 September 2022 tersebut, bisa dipastikan akan diikuti kenaikan bahan-bahan kebutuhan pokok
Partai Demokrat dengan tegas menolak keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, karena keputusan tersebut sangat membebani rakyat dan menambah kesengsaraan rakyat.
Menurut Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Morowali H. Syarifuddin Hafid, SH, kenaikan harga BBM bersubsidi ini sangat membebani rakyat, dan menambah kesengsaraan rakyat, yang belum pulih secara ekonomi akibat hantaman badai Covid-19.
“ Partai Demokrat menolak kenaikan harga BBM, yang akan berimplikasi terhadap kenaikan harga harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga BBM bersubsidi akan membuat kehidupan rakyat yang sudah sulit menjadi semakin sulit,” kata Syarifuddin Hafid, Rabu (7/9/2022)
Wakil Ketua I DPRD Morowali ini juga mengatakan, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi mengabaikan psikologis rakyat yang saat ini sedang tertatih-tatih ekonominya.
Syarifuddin Hafid menyayangkan sikap pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi hanya didasarkan pada hitung-hitungan ekonominya saja, tanpa mempertimbangkan psikologis rakyat sebagai salah satu parameter.
“ Rakyat saat ini masih dalam tahap mengumpulkan tenaga, energi, untuk bangkit dari keterpurukan, jangan malah dibebani dengan persoalan baru dengan menaikkan harga BBM yang akan berimbas pada mahalnya harga-harga kebutuhan pokok,” tuturnya.
Seharusnya, kata dia, pemerintah fokus memformulasikan berbagai kebijakan yang mempermudah rakyat untuk bangkit agar ekonomi nasional kembali tumbuh.
“ Situasi saat ini sama sekali tidak tepat menaikkan harga BBM bersubsidi,” ujarnya
Menurut Syarifuddin Hafid, menaikkan harga BBM bukan hanya menambah beban hidup, tetapi meningkatkan tensi rakyat terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Kata dia, seharusnya situasi-situasi seperti ini dihindari oleh pemerintah.
[nug/red]
