NusantaraNews.co – Kabupaten Banyuwangi yang didengungkan sering mendapat penghargaan nasional maupun internasional, namun hal itu berbanding terbalik untuk penerima penghargaan pada pegawai Aparatur Sipil Negara ( ASN ). Banyuwangi tidak masuk sama sekali namanya dalam penghargaan bergengsi BKN Award. Maka layak kepala BKD untuk dicopot.
Seperti yang terpapar dalam salah satu media online ternama menyebutkan bahwa Jawa Timur borong 32 penghargaan Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) Award namun tidak tercantum nama Kabupaten Banyuwangi di penghargaan tersebut.
Mengutip dari media online babe.news dengan link berita https://www.babe.news/article/i7130469134676001281?app_id=1124&c=wa&gid=7130469134676001281&impr_id=7130489252848961793&language=id®ion=id&share_desc_type=two&user_id=6677809835982275585 dan berjudul ” Jawa Timur Borong 32 Penghargaan BKN Award, Khofifah Acungi Jempol Kerja Keras Pemkan dan Pemkot”.
Secara detil, Pemprov Jatim meraih tiga kategori penghargaan yang meliputi implementasi manajemen ASN terbaik, terbaik 1 kategori perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian, dan terbaik IV kategori penilaian kompetensi. Sedangkan sebanyak 29 penghargaan lainnya lainnya diberikan BKN untuk 17 Kabupaten/Kota se Jawa Timur.
Dalam BKN Award 2022, penghargaan yang diraih oleh pemerintah kabupaten/ kota antara lain, Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian diraih Pemkot Surabaya, Pemkot Mojokerto, dan Pemkot Madiun. Kategori Penilaian Kompetensi diraih oleh Pemkot Surabaya, Pemkot Kediri, Pemkot Mojokerto, Pemkab Sidoarjo dan Pemkab Pacitan.
Selanjutnya dalam kategori Penerapan Pemanfaatan Dara Sistem Informasi dan CAT diraih oleh Pemkot Surabaya, Pemkot Kediri, Pemkot Batu, dan Pemkab Blitar. Kategori Implementasi Penerapan dan Manajemen Kinerja, diantaranya yakni Pemkot Malang, Pemkot Pasuruan, Pemkot Mojokerto, Pemkab Tulungagung, Pemkab Lamongan, dan Pemkab Sidoarjo.
Sementara untuk Kategori Specuak Mention-Pilot Project SIASN diraih oleh Kota Madiun dan terakhir Kategori Implementasi Manajemen ASN Terbaik didapatkan oleh Pemkab Blitar, Pemkab Bondowoso, Pemkab Lamongan, Pemkab Lumajang, Pemkab Mojokerto, Pemkab Pacitan, Pemkab Sidoarjo, Pemkab Tulungagung, Pemkot Blitar dan Pemkot Malang.
Lalu bagaimana kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi utamanya Kepala Badan Kepegawaian ( BKD ) selama ini?. Bupati harus berani tegas menegur atau memecat kepala BKD. Karena patut kita duga performa kepala BKD Banyuwangi tidak maksimal dan gagal untuk membawa nama harum Kabupaten Banyuwangi.
Jika Bupati tidak berani menegur tegas atau mencopot kepala BKD, nah ini tanda tanya besar ada apa dengan Bupati bahkan Sekdanya.
Semua kepala khususnya Plt dan kepala BKD harus diuji ulang kelayakan atau SDM nya dan sistemnya harus terbuka atau transparan. Ada yang mumpuni kemampuannya namun hanya Plt. Bupati Ipuk orangnya selain cerdas juga ramah dengan khas senyumnya. Maka harus dicontoh oleh bawahannya.
Veri Kurniawan ( FOSKAPDA )
