Catatan : Jacob Ereste
Kemennaker Ida Faiziyah mengaku tengah fokus pada upaya pengembangan BLK Komunitas (Balai Latihan Kerja) yang sudah didirikan di berbagai tempat hingga berjumlah 1.014 banyaknya.
(Sindo.News.Com, 09 Juni 2021). Meski sudah ribuan jumlah BLK K didirikan, namun jutaan angkatan kerja Indonesia masih nelengsa, tetap belum dapat kesempatan kerja di negerinya sendiri.
Kementerian Ketenagakerjaan memang sudah mengesanjan serius hendak meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indinesia untuk mengisi peluang dan kesempatan kerja yang ada di negeri ini, karena investor asing bantak masuk ke Indinesia. Meski realitasnya justru berbanding terbalik, akibat pandemi Covid-19 yang membuat buruh di Indinesia banyak di PHK.
Pengembangan dan penguatan BLK Komunitas ini, katanya untuk menjawab tantangan yang menjadi masalah bagi ketenagakerjaan di Indonesia. Adapun tantangan ketenagakerjaan itu dimaksudkan sebagai bonus demografi, revolusi industri 4.0 dan dampak pandemi.
Kecuali itu, BLK K juga diharapkan menjadi salah satu solusi dalam mengurangi jumlah angka pengangguran di Indonesia.
Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rushdie Cakrawangsa saat Workshop tentang Peta Jalan Kemandirian Balai Latihan Kerja Komunitas (BLK K), yang berlangsung selama tiga hari (7-9 Juni 2019) di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahan & Peresmian BLK Komunitas 2020 di Pondok Pesantren Cipasung, menandai dimulainya operasional 1.014 BLK Komunitas yang dbangun tahun 2020 itu. Sekaligus memastikan semua BLK K yang kini jumlah keseluruhan sudah mencapai 2.127, diharap bisa menjadi lembaga pelatihan yang mandiri dan profesional, kata Caswiyono Rushdie Cakrawangsa.
Dari kemandirian BLK K ini sudah terbentuk secara resmi Forum Komunikasi Nasional BLK Komunitas (FKN BLK K); sebagai penjalin kemitraan strategis dengan berbagai stakeholders. Hingga adanya peta jalan kemandirian BLK Komunitas. Pada saat yang sama telah ditetapkan 25 BLK K terbaik untuk menjadi Inkubator Kewirausahaan.
Upaya dari Kemenaker ini sungguh menjadi harapan untuk menjawab masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang selalu diklaim berkualutas rendah dan belum memiliki keahlian yang dapat diandalkan untuk mengisi lapangan kerja yang tersedia sebagai hasil dari masuknya banyak investor yang menanamkan modalnya di Indonesia.
Karena itu sangat disayangkan dari sejumlah BLK K yang sudah didirikan setidaknya sejak tahun 2019 hingga 2021 ini belum ada hasil dari keluarannya yang telah dapat diserap oleh lspsngan kerja yang selama ini semakin ramai diisi oleh TKA yang datang ke tanah air kita.
Padahal jelas program BLK K yang dipacu sedemikian cepat itu pasti sudah menelan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Meski hingga kini pun laporan biaya pembangunannya belum bisa diketahui oleh publik.
Upaya serius Kemennaker mekakukan percepatan pembangunan sumberdaya manusia dan pemulihan ekonomi nasional patut didukung. Hanya saja sistem pengelolaan serta pendanaannya harus terbuka agar tidak perlu menimbulkan prasangka buruk.
Penetapan pada 25 BLK K sebagai inkubator usaha yang dihasilkan dari seleksi terhadap 40 BLK K unggulan itu perlu disebutkan kreteria serta lokasinya agar dapat lebih memacu seperti yang dilakukan pada periode pembangunan tahun 2017.
Workshop yang bertajuk Peta Jalan Kemandirian BLK K, yang pernah dilaksanajan di Tasikmalaya itu, perlu dipublish secara meluas agar dapat menjadi bagian dari pengetahuan masyarakat luas dan dapat dijadikan acuan bagi pihak yang berkepetingan.
Apakagi upaya pengembangan BLK Komunitas itu memang membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak. Utamanya bagi BLK K yang juga ingin diproyeksikan sebagai pemeran utama dalam ekosistem pelayanan ketenagakerjaan di Indonesia.
Pemeran utama BLK K untuk menhadi andalan link and match antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia kerja dan usaha, sangat perlu dilakukan evaluasi secara transparan dan terbuka, agar peran serta dan kontrol maupun cara terbaik yang bisa diperoleh dari masukan berbagai pihak dapat digunakan untuk semakin maksimalisasikan peranaban BLK K bersana tenaga pelajsananya.
Dari pengalanan yang sudah-sudah — setidaknya sejak pemerintagan Orde Baru– toh, masih banyak tercatatan tentang BLK yang mangkrak, menjadi kandang hewan dari penduduk setempat. Karena mekenisme tata kelolanya tidak berhalan. Sementra klaim sebagai bantuan untuk mengentas tenaga kerja Indonesia yang terampil sudah terlanjur menelan biaya yang tidak sedikit nilainya.
Idealnya memang BLK K dapat mencetak wirausaha, dan mempersiapkan calon pekerja yang mimiliki kompetensi mumpuni. Apalagi hendak merambah pula pekerja migran Indonesia (PMI) untuk memberi bekal yang cukup pada mereka yang terpaksa harus bekerja di negeri orang itu.
