Oleh : Dr. (C). Hary Priyanto *)
Terkait konflik keputusan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap keperlangsungan status THL dalam kepegawaian, yang tiba-tiba bergeser pada demontrasi dengan tematik #CopotSekda beberapa waktu lalupada dasarnya adalah efek terhadap janji politik Pemilukada Banyuwangi beberapa saat lalu.
Seperti diketahui bersama, bahwa pengujian terhadap kapasitas dan kualitas THL dilakukan di era Bupati Azwar Anas, tetapi keputusan dilakukan pemberhentian atau tidak diperpanjangnya kontrak tahunan (atau nama lain) oleh Bupati Ipuk Fiestiandani, yang merupakan istri dari Bupati Banyuwangi sebelumnya (Bupati Azwar Anas).
Banyak kalangan yang menganggap bahwa aktivitas demonstrasi dengan tematik #CopotSekda adalah manifestasi gerakan yang salah sasaran, mengingat, sepemahaman saya, bahwa Sekda tidak memiliki kapasitas memberhentikan pegawai tanpa ada perintah dari pejabat diatasnya. Sekda hanya bersifat mengusulkan kepada bupati dari hasil penilaian/kajian/usulan dari pimpinan satker atau tim yang dibentuk untuk melakukan penilaian pegawai.
Yang saya pahami, bahwa dekade saat ini merupakan jawaban bahwa patronase politik yang diberikan seringkali tidak linier dengan kepentingan hidup selanjutnya. Dalam diskursus politik, tidak ada kawan abadi dalam politik. Semua tergantung pada siapa mendapatkan apa. Jika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sangat mungkin jika seseorang yang awalnya begitu simpati menjadi benci. Sama seperti orang pacaran: jatuh cinta adalah wawrna saat ingin memiliki dan/atau bersama, tetapi saat sudah putus: semua menjadi tidak bermakna dan bahkan cenderung mencari kesalahan. Asumsi tersebut perlu saya sampaikan karena sebagaimana kita ketahui bahwa waktu lalu terdapat demonstrasi, yang notabene dipelopori oleh pendukung (atau mungkin pemilih) Ipuk-Sugirah. Artinya bahwa dukungan masyarakat saat ini cenderung terbuka.
Hakim Bey (1991) mengingatkan bahwa “setiap revolusioner kerap mengobral janji revolusi tanpa bisa memberi kepastian kapan ia akan datang.” Karenanya, bagi Bey, berhentilah berpikir tentang itu semua dan hidupilah apa yang terjadi hari ini.
Artinya bahwa demonstrasi pada dasarnya bentuk taktik sosio-politik untuk menciptakan struktur kontrol formal, yaitu: temporary autonomous zone (TAZ) atau zona otonom temporer, yaitu upaya para demonstran tersebut untuk menunjukkan bahwa cara terbaik untuk menciptakan sistem hubungan sosial adalah non-hierarkis, yang berkonsentrasi pada saat ini dengan melepaskan diri dari mekanisme kontrol yang telah diterapkan kepadanya. Artinya pendukung pada dasarnya berusaha melenyapkan determinisme sejarah: tidak sekedar menggunakan kaca mata kuda yang selanjutnya diwejantahkan bahwa akan mendukung apapun keputusan/kebijakan yang dikeluarkan, tidak perduli berdampak baik atau tidak baik.
Oleh karenanya, tematik demonstrasi #CopotSekda merupakan pengejawantahan pola Critical Discourse Analysis dengan model melingkar, yang kira-kira: agar opini tersebut ditangkap oleh Sekda, kemudian Sekda melaporkan hal tersebut kepada bupati, yang menekankan secara antagonis bahwa tugasnya hanya menjalankan perintah tanpa memiliki kewajiban untuk menerima abu hangat dari keputussan tersebut.
Saya memahami bahwa pemimpin cenderung perfectionist. Oleh karenanya semoga demonstrasi dengan tematik #CopotSekda tersebut tidak membuat Sekda menjadi meriang, yang kemudian berusaha damai dengan demonstran. Karena secara ideologis, bahwa perdamaian dengan demonstran hanya dalam bentuk berjalannya perintah konstitusi, dan terlayaninya kebutuhan masyarakat dengan baik.
Selebihnya:, milik kelompok profesional yang dibenarkan menurut konstitusi. Ini menjadi penting karena sejarah demonstran adalah menolak berbagai bentuk pragmatistik, karena dapat berdampak lahirnya stigma bahwa demonstran adalah sekelompok “manusia nano-nano.”
Oleh karenanya perlu dipahami bahwa kebebasan berpikir, bersuara atau menyampaikan pendapat baik melalui tulisan maupun melakukan aksi di jalanan memang dijamin oleh konstitusi, tidak ada yang salah dari itu semua. Akan tetapi haruslah diingat, bahwa aksi demonstrasi itu seharusnya menjadi pilihan terakhir dari bentuk penyampaian aspirasi.
Dr. (C). Hary Priyanto
Dosen Fisip Untag 1945 Banyuwangi
