banner 728x250

Perusahaan Meminta Dan Menahan Jaminan Tidak Dibenarkan Dan Melanggar Aturan

Saat awak media konfirmasi di Kantor Disnaker Banyuwangi

 

NUSANTARA-NEWS.co, Banyuwangi – Banyaknya perusahaan yang meminta dan menahan jaminan berupa BPKB maupun Ijazah adalah perbuatan melanggar Pergub Jawa Timur Nomot 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaaan.

Seperti yang dipaparkan oleh Kasi Pengembangan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi, Mohamad Rusdi saat dikonfirmasi di kantornya menegaskan perusahaan yang meminta jaminan kepada karyawan bertentangan dengan pasal 42 Pergub Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

“ Dengan dalih apapun, perusahaan tidak di perbolehkan meminta karyawan menyerahkan jaminan dalam bentuk apapun,” tegas Rusdi.

Ditempat terpisah, Forum Rogojampi Bersatu ( FRB ) akan laporkan Jaya Subur UD. Jaya Subur Rogojampi karena meminta jaminan BPKB kepada karyawan. Bahkan karyawan disodori surat kuasa menjual obyek jaminan jika yang bersangkutan memiliki tanggungan kepada perusahaan. Tak hanya itu, dalam surat kuasa menjual tersebut disebutkan bahwa perusahaan dibebaskan dari segala resiko akibat dari terbitnya surat kuasa menjual itu.

Ketua FRB, Irfan Hidayat SH MH mengaku geram atas temuan adanya permintaan jaminan berupa BPKB oleh UD Jaya Subur kepada karyawannya.

“ Meminta jaminan kepada karyawan jelas tidak diperbolehkan oleh Undang – Undang Ketenagakerjaan, bahkan ada Pergub Jatim Nomor 8 Tahun 2016 yang jelas jelas melarang perusahaan meminta jaminan surat berharga seperti ijazah asli, BPKB dan lain sebagainnya,” tegas Irfan kepada media, Jum’at (15/1/2021).
Tindakan semena – mena perusahaan itu kata Irfan tidak bisa dibiarkan. Karenanya FRB akan segera menindak lanjuti temuan tersebut dengan meneruskan kepada pihak pihak terkait.

“ Kita akan segera melayangkan somasi kepada pihak Jaya Subur dan akan meneruskan pada pihak pengawasan ketenagakerjaan Disnaker Provinsi Jatim, agar hal ini tidak terjadi pada perusahaan perusahaan dan karyawan karyawan yang lain,” tandas Dosen Untag Banyuwangi itu.

Irfan menambahkan, jika perusahaan khawatir tentang keuangan ataupun barang seharusnya memperketat management perusahaan sejak awal penandatangan kontrak kerja. Dan didalam kontrak kerja tersebut kata Irfan, memuat hak dan kewajiban serta konsekuensi hukum yang mengikat kedua belah pihak.

“ Kontrak kerja harus diperjelas dan ditegaskan kepada karyawan bahwa kontrak kerja memiliki implikasi hukum, kesepakatan yang dibuat harus dipahami kedua belah pihak yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan jika ada persoalan ada tahapan penyelesaian mulai dari kekeluargaan hingga pidana, tidak harus menahan jaminan karyawan kemudian menyerahkan surat kuasa menjual,”

Sementara itu Manager Jaya Subur, Subandi saat di konfirmasi melalui saluran WhatsApp nya oleh awak media belum bisa memberikan keterangan karena sedang sibuk terima tamu.

“ Mohon maaf pak saya masih terima tamu,” kata Subandi melalui saluran telpon WhatsApp nya.

(Veri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *