NUSANTARA-NEWS.co, Jakarta – Gelombang aksi penolakan terhadap penerapan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di seluruh Indonesia, merupakan akumulasi kekecewaan buruh terhadap kebijakan yang dinilai hanya menguntungkan investor.
Aksi demo yang berakhir ricuh, yang diduga ditunggangi pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik, dinilai terlalu dini.
Anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Adian Napitupulu menilai terlalu cepat untuk menyimpulkan bahwa aksi demontrasi buruh dan mahasiswa menolak Omnibus Law Cipta Kerja ditunggangi oleh pihak tertentu.
Adian menyarankan, alangkah baiknya mengedepankan upaya dialogis dengan rakyat ketimbang menuding sesuatu yang belum terbukti kebenarannya.
“Saya tidak mau menyimpulkan dulu ada penunggang, ada penumpang, dan sebagainya. Terlalu dini menurut saya ya. Menurut saya lebih baik, kita membuka dialog saja,” kata Adian di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (9/10/2020), dikutip dari suara.com.
Kata Adian, bahwa tudingan terhadap aksi tolak UU Cipta Kerja tersebut justru menjadi beban bagi pihak-pihak yang menudingnya. Sebab, tuding itu mesti dibuktikan.
“Menurut saya menjadi beban bagi yang menuduh ditunggangi untuk membuktikan penunggangnya ada. Ya dibuktikan saja,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sebenarnya Pemerintah telah mengetahui siapa ‘dalang’ dibalik aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law Cipta Kerja.
“Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind (di belakang) demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan. Kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya,” kata Airlangga dalam acara di sebuah televisi, Kamis (8/10/2020).
Menurut Airlangga, orang di balik layar yang menggerakkan dan membiayai aksi demo tersebut memiliki ego yang sangat besar.
” Di tengah pandemi mereka menggerakkan demo, namun orang di balik layar ini, tidak ikut demo,” sebut Airlangga.
( nug )
