NUSANTARA-NEWS.co, Ambon – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Alimudin Kolatlena saat berkunjung dalam rangka reses menemukan permasalahan di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Kecamatan Werinama dan Kecamatan Siwalalat.
Menurutnya, yang menjadi prioritas, pertama terkait dengan akses layanan internet dan Telkomsel di kedua Kecamatan tersebut.
Di Siwalalat sendiri, kurang lebih ada 7 desa yang tidak memiliki jaringan internet. Begitu pun di Werinama terdapat beberapa desa yang belum mendapatkan akses internet terutama di daerah Utian Lima, yang merupakan daerah sangat terisolir baik dari akses internet maupun akses jalan.
“Kita berharap kepada pemerintah provinsi akan ada program internet desa, namun itu juga terbatas. Di Kabupaten SBT juga ada program bakti, dan kemarin Komisi IV ke Jakarta di Kominfo. Untuk provinsi Maluku ada 700 titik lebih dan yang paling banyak itu di Seram Bagian Timur, ada 151 titik dan rencananya akan dibangun di tahun 2021 sampai tahun 2022. Diharapkan wilayah-wilayah tersebut jadi prioritas supaya masyarakat bisa terlayani oleh akses internet maupun Telkomsel”, ujar Kolatlena kepada wartawan di Gedung DPRD Maluku, Senin (24/5/2021) lalu.
Dijelaskannya, permasalahan kedua yang ditemui pada kedua Kecamatan tersebut yakni adanya ancaman erosi dan abrasi, apalagi saat ini sudah memasuki musim penghujan.
Di Werinama ada erosi sehingga terjadi pengikisan tanah dan beberapa kuburan yang sudah lonsor. Di Tunsai dan Abuleta juga terjadi abrasi dan itu mengancam pemukiman warga dan pemakaman umum juga.
Kolatlena juga meminta agar Pemerintah Kabupaten bisa mengantisipasi dengan membangun tanggul penahan ombak maupun talud penahan erosi di aliran sungai.
Permasalahan ketiga yang ditemukan, menurutnya sangat krusial yaitu akses penghubung dalam hal ini jembatan.
” Di Werinama dan Siwalalat terdapat tiga jembatan sungai besar yaitu jembatan Bobot Masiwang yang pekerjaannya sudah bertahun-tahun tapi tidak ada progres yang baik dan kedua jembatan yang lain yaitu jembatan Wai Pulu dan Wai Tunsa, yang sempat bermasalah di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN),” ungkapnya.
Dengan iklim cuaca saat ini sangat meresahkan masyarakat karena itu adalah satu-satunya akses dan satu-satunya alternatif.
” Kalau musim ombak begini, masyarakat mau tidak mau harus memaksakan diri untuk menyeberangi sungai meskipun arus banjirnya deras, harta bahkan nyawa mereka bisa terancam. Oleh karena itu, kami minta BPJN bisa konsisten dengan pernyataannya sehingga bulan Juli, jembatannya sudah ditender, karena ini sudah menjadi kebutuhan mendasar masyarakat di sana. Jadi jangan lagi diulur-ulur, supaya masyarakat bisa terbantu dengan akses yang baik,” harap Alimudin Kolatlena
Ernes
