OPINI  

Jangan Penjarakan Korban Narkotika, Penjarakan Bandarnya: Negara Harus Berani Tegakkan Keadilan

Penegakan hukum narkotika di Indonesia selama ini berjalan terbalik dan tidak berkeadilan. Penyalah guna yang seharusnya dipandang sebagai korban justru ditangkap, ditahan, dituntut, dan dipenjara seperti penjahat besar. Sementara bandar dan pengedar yang mengendalikan peredaran narkotika justru sering lolos, dilindungi, dan tetap menjalankan bisnis haramnya dari balik jeruji maupun dari luar negeri. Kondisi ini harus segera diperbaiki melalui pengaturan dekriminalisasi penyalah guna narkotika dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya sudah membedakan dengan tegas antara penyalah guna dan bandar. Pasal 1 angka 15 menyebutkan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 4 huruf b dan d menegaskan tujuan undang-undang ini adalah mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa dari penyalahgunaan narkotika, serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu. Undang-undang ini sejak awal dirancang dengan pendekatan kesehatan, bukan semata-mata pendekatan penjara.

Pasal 55 undang-undang tersebut bahkan mewajibkan orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur untuk melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi. Pasal 103 memberi kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Artinya, pembuat undang-undang sudah menghendaki agar penyalah guna tidak dihukum penjara, melainkan direhabilitasi agar bisa sembuh dan kembali menjadi manusia yang produktif. Niat baik ini sangat jelas dalam naskah undang-undang.

Namun, yang terjadi di lapangan justru bertolak belakang dengan niat undang-undang. Penyalah guna yang ditangkap dengan barang bukti kecil langsung diproses dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mereka ditahan berbulan-bulan, dituntut dengan pasal pengedar, dan divonis penjara bertahun-tahun. Padahal mereka bukan pengedar, mereka hanya korban yang sakit dan membutuhkan pertolongan. Penegakan hukum yang seperti ini bukan menegakkan keadilan, melainkan menegakkan ketidakadilan.

Akibatnya, lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami over kapasitas yang sangat parah. Ribuan penyalah guna memenuhi lapas yang seharusnya diisi oleh bandar dan penjahat berat. Di dalam lapas yang penuh sesak itu, penyalah guna justru bertemu dengan bandar, belajar cara mengedarkan narkotika, dan membangun jaringan baru. Setelah bebas, mereka bukan sembuh, tetapi justru menjadi pengedar baru yang lebih berbahaya. Inilah yang membuat angka residivis terus naik dan peredaran narkotika justru tumbuh subur di dalam lapas.

Dekriminalisasi adalah solusi yang harus segera diatur secara tegas dan menyeluruh. Dekriminalisasi bukan berarti melegalkan narkotika, dan bukan berarti membebaskan penyalah guna tanpa tanggung jawab. Dekriminalisasi berarti mengalihkan respons negara dari penghukuman penjara kepada rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penyalah guna tetap diproses hukum, tetapi prosesnya diarahkan kepada pemulihan, bukan kepada pembalasan. Hukum pidana harus menjadi ultimum remedium atau jalan terakhir, bukan jalan pertama yang selalu dipakai.

Negara harus berani membedakan secara jelas dalam praktik. Jika seseorang terbukti hanya menggunakan untuk dirinya sendiri, tidak memiliki jaringan, tidak menjual, dan jumlah barang buktinya kecil, maka ia harus direhabilitasi, bukan dipenjara. Jika seseorang terbukti menguasai dalam jumlah besar, memiliki jaringan, menyimpan, menjual, dan mengendalikan peredaran, maka ia adalah bandar dan harus dihukum seberat-beratnya, termasuk hukuman mati bagi bandar besar yang merusak generasi bangsa. Keadilan hanya akan terwujud jika pembedaan ini ditegakkan secara konsisten.

Pendekatan ini juga sejalan dengan konstitusi. Pasal 28A dan Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Penyalah guna adalah manusia yang sakit dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, bukan manusia yang harus dibuang ke dalam penjara. Negara yang mengabaikan hak kesehatan warganya sama saja dengan melanggar konstitusinya sendiri. Penegakan hukum yang berkeadilan harus menghormati hak asasi manusia.

Dari sisi ekonomi, dekriminalisasi juga jauh lebih menguntungkan negara. Biaya untuk menahan satu orang di lapas selama bertahun-tahun jauh lebih besar daripada biaya rehabilitasi selama beberapa bulan. Uang negara yang selama ini habis untuk memberi makan narapidana narkotika yang sebenarnya korban, bisa dialihkan untuk membangun pusat rehabilitasi yang layak, menambah dokter, psikolog, dan konselor, serta memperkuat program pencegahan di sekolah dan di masyarakat. Negara tidak akan rugi jika memilih rehabilitasi, justru negara akan untung karena warganya bisa kembali bekerja dan produktif.

Dari sisi moral, penegakan hukum yang hanya berani kepada pemakai kecil tetapi takut kepada bandar besar adalah penegakan hukum yang pengecut. Banyak pemakai kecil yang berasal dari keluarga miskin, dari anak putus sekolah, dan dari korban lingkungan yang buruk. Mereka tidak memiliki pengacara, tidak memiliki uang, dan tidak memiliki akses kepada kekuasaan. Mereka mudah ditangkap, mudah dituntut, dan mudah dipenjara. Sementara bandar besar memiliki pengacara terbaik, memiliki uang tak terbatas, dan memiliki jaringan yang kuat hingga ke aparat. Jika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka kepercayaan rakyat kepada hukum akan runtuh.

Aparat penegak hukum harus mengubah cara berpikirnya. Polisi, jaksa, dan hakim tidak boleh lagi menjadikan jumlah tangkapan sebagai ukuran keberhasilan. Keberhasilan seharusnya diukur dari berapa banyak penyalah guna yang berhasil direhabilitasi dan tidak kembali memakai, dan berapa banyak bandar besar yang berhasil ditangkap dan dihukum berat. Selama ukuran keberhasilan masih jumlah tangkapan, maka yang akan ditangkap selalu pemakai kecil yang mudah ditangkap, bukan bandar yang sulit ditangkap dan berbahaya.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus segera merevisi dan memperjelas pengaturan dekriminalisasi dalam undang-undang. Perlu ada batas yang jelas tentang jumlah barang bukti untuk pemakaian pribadi, perlu ada mekanisme asesmen terpadu yang wajib dilakukan sebelum penahanan, dan perlu ada kewajiban bagi penyidik untuk mengarahkan penyalah guna ke rehabilitasi, bukan ke penjara. Aturan yang abu-abu selama ini menjadi celah bagi oknum untuk memeras keluarga penyalah guna dan untuk menjadikan pemakai kecil sebagai tumbal.

Masyarakat juga harus mengubah stigma terhadap penyalah guna. Selama ini penyalah guna dianggap sebagai penjahat yang harus dijauhi dan dihukum. Padahal mereka adalah anak, saudara, tetangga, dan warga kita yang sedang sakit dan membutuhkan pertolongan. Jika masyarakat terus memberikan stigma, maka penyalah guna yang sudah direhabilitasi akan sulit kembali ke masyarakat, akan dikucilkan, dan akhirnya akan kembali memakai. Rehabilitasi tidak akan berhasil tanpa dukungan keluarga dan masyarakat yang penuh dengan empati.

Pengalaman banyak negara membuktikan bahwa dekriminalisasi berhasil menekan peredaran narkotika. Portugal yang menerapkan dekriminalisasi sejak tahun 2001 berhasil menurunkan angka kematian akibat overdosis, menurunkan angka HIV, dan menurunkan angka kejahatan terkait narkotika. Negara tersebut tidak melegalkan narkotika, tetapi negara tersebut memilih untuk mengobati korbannya dan menghukum bandarnya. Indonesia bisa belajar dari pengalaman tersebut tanpa harus meniru secara mentah-mentah, tetapi dengan menyesuaikan pada nilai Pancasila dan budaya bangsa.

Momentum untuk melakukan perubahan ini sudah sangat tepat. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk memberantas narkotika sampai ke akar-akarnya. Komitmen itu harus diwujudkan dengan membedakan korban dan bandar. Memberantas narkotika bukan berarti memenjarakan semua pemakai, tetapi berarti memutus jaringan bandar, menutup jalur masuk narkotika, dan menyembuhkan korban. Jika Presiden hanya memenjarakan pemakai, maka peredaran narkotika tidak akan pernah berhenti, karena bandar akan selalu mencari korban baru.

Pada akhirnya, pengaturan dekriminalisasi penyalah guna narkotika adalah ujian keberanian negara. Apakah negara berani melindungi yang lemah dan menghukum yang kuat, atau negara hanya berani menghukum yang lemah dan melindungi yang kuat. Negara harus memilih untuk berdiri bersama korban, bersama keluarga yang menderita, dan bersama generasi muda yang menjadi sasaran bandar. Jangan penjarakan korban narkotika, penjarakan bandarnya, rehabilitasi korbannya, dan selamatkan bangsa ini dari kehancuran narkotika yang sesungguhnya.

Catatan, Dr. Irwansyah Putra., SH., M. Kn., CFAS

*) Praktisi Hukum

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *