Perdebatan mengenai siapa yang layak mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden mulai menghangat di ruang publik. Tiga nama dari Partai Gerindra mencuat, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Ketiganya memiliki kedekatan dan loyalitas yang tidak diragukan kepada Presiden. Namun munculnya tiga nama tersebut justru menimbulkan kegelisahan baru di kalangan ketua umum partai koalisi yang merasa aspirasinya belum terwakili secara seimbang.
Sufmi Dasco Ahmad dikenal sebagai operator politik yang paling dipercaya Presiden. Sebagai Wakil Ketua DPR, ia memahami jalur legislasi, lobi anggaran, dan komunikasi dengan pimpinan fraksi. Kekuatan Dasco terletak pada kemampuannya mengeksekusi perintah presiden secara cepat dan menjaga stabilitas di parlemen. Namun dari sisi elektoral, Dasco dinilai belum memiliki basis massa sendiri di luar Gerindra sehingga tidak menambah suara baru bagi koalisi.
Ahmad Muzani memiliki posisi yang berbeda. Sebagai Sekretaris Jenderal Gerindra dan Ketua MPR, ia menguasai mesin partai sekaligus memahami tata negara dan konstitusi. Muzani dikenal sebagai sosok yang tenang, tidak memiliki musuh politik, dan diterima oleh seluruh faksi di Gerindra. Kelemahannya, citra Muzani masih sangat melekat sebagai orang partai, bukan sebagai negarawan yang bisa merangkul seluruh kekuatan koalisi dan kelompok di luar Gerindra.
Sugiono tampil dengan citra yang paling berbeda di antara ketiganya. Sebagai mantan Menteri Luar Negeri, ia dipandang sebagai sosok profesional, bersih, dan memiliki wawasan internasional. Sugiono mudah diterima publik karena tidak terlibat dalam hiruk-pikuk politik praktis sehari-hari. Namun ia dinilai lemah dalam mesin politik karena tidak memiliki basis di DPR, tidak memiliki jaringan kepala daerah, dan tidak terbiasa melakukan lobi politik saat koalisi menghadapi krisis.
Persoalan utama bukan terletak pada kualitas pribadi ketiga nama tersebut. Persoalannya adalah seluruhnya berasal dari satu partai yang sama, yakni Gerindra. Jika presiden dan wakil presiden berasal dari partai yang sama, maka ketua umum partai koalisi akan merasa koalisi hanya menjadi pelengkap. Mereka merasa sudah memberikan dukungan politik, kader, dan suara, tetapi tidak memperoleh ruang yang seimbang dalam pengambilan keputusan tertinggi.
Ketua umum partai koalisi lebih menginginkan calon wakil presiden yang berasal dari kalangan profesional. Profesional yang dimaksud bukan berarti tanpa partai, melainkan sosok yang namanya direkomendasikan bersama oleh partai-partai koalisi. Dengan pola tersebut, semua partai merasa ikut memiliki wakil presiden, bukan hanya merasa diminta mendukung. Pola ini dinilai lebih sehat untuk menjaga kebersamaan dan mencegah perasaan dianaktirikan di dalam koalisi.
Sejarah politik Indonesia menunjukkan pola yang sama selalu berulang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berasal dari Demokrat tidak memilih wakil presiden dari Demokrat. Presiden Joko Widodo yang diusung PDI Perjuangan juga tidak memilih wakil presiden dari PDI Perjuangan. Mereka memilih sosok yang bisa merangkul kekuatan yang lebih luas. Cara ini terbukti menjaga koalisi tetap solid dan pemerintahan berjalan lebih stabil hingga akhir masa jabatan.
Kestabilan politik nasional sangat bergantung pada soliditas koalisi di DPR. Jika ketua umum partai merasa tidak dihargai dalam penentuan wakil presiden, soliditas itu bisa retak. Mereka tetap bisa mendukung di permukaan, tetapi dalam pembahasan undang-undang penting, dukungan itu bisa melemah. Pada akhirnya yang dirugikan adalah program pemerintah dan masyarakat karena agenda pembangunan menjadi tersendat oleh tarik-menarik politik.
Di sisi lain, Presiden Prabowo juga memiliki hak dan kebijaksanaan penuh untuk menentukan pendampingnya. Seorang presiden membutuhkan wakil yang loyal, bisa bekerja sama, dan memahami visi yang sama. Presiden tidak boleh dipaksa menerima sosok yang hanya kuat secara elektoral tetapi sulit diajak bekerja sama. Oleh karena itu, kebijaksanaan Presiden menjadi kunci untuk menyeimbangkan antara kebutuhan loyalitas dan kebutuhan merangkul koalisi.
Para pengamat politik menilai munculnya tiga nama dari Gerindra bisa dibaca sebagai strategi menaikkan posisi tawar. Dengan menampilkan nama internal, Gerindra memberi pesan kepada partai koalisi bahwa mereka siap berjalan sendiri jika tuntutan koalisi terlalu besar. Setelah posisi tawar itu terbentuk, Presiden kemudian dapat menawarkan nama profesional yang sebenarnya sudah dipersiapkan. Strategi ini sering digunakan dalam negosiasi politik menjelang pemilihan umum.
Masyarakat sendiri berharap proses penentuan calon wakil presiden tidak hanya menjadi ajang bagi-bagi kursi. Publik menginginkan sosok yang memiliki integritas, kemampuan kerja, dan pemahaman terhadap persoalan ekonomi, lapangan kerja, pendidikan, dan kesejahteraan. Bagi masyarakat, wakil presiden bukan sekadar pelengkap, melainkan sosok yang siap menggantikan presiden kapan pun negara membutuhkannya dalam keadaan darurat.
Tiga nama dari Gerindra masing-masing memiliki keunggulan, tetapi tidak ada yang secara sempurna menjawab semua kebutuhan tersebut. Dasco kuat dalam kekuasaan, Muzani kuat dalam partai, dan Sugiono kuat dalam citra. Namun ketiganya belum mampu menambah dukungan baru dari luar Gerindra. Di sinilah letak pentingnya sosok profesional yang bisa menjembatani Gerindra dengan partai koalisi dan dengan masyarakat luas.
Kebijaksanaan Presiden Prabowo akan diuji dalam momentum ini. Jika Presiden terlalu cepat memutuskan dari internal partai, ia berisiko kehilangan kepercayaan koalisi. Jika Presiden terlalu lama menunda, ketidakpastian politik juga bisa menimbulkan spekulasi liar. Presiden perlu membuka ruang dialog yang jujur dengan seluruh ketua umum partai koalisi, mendengarkan masukan mereka, dan kemudian memutuskan dengan pertimbangan kepentingan nasional yang lebih besar.
Ketua umum partai koalisi juga dituntut untuk bersikap dewasa. Mereka tidak boleh memaksakan kehendak dengan mengancam keluar dari koalisi hanya karena nama yang mereka usulkan tidak dipilih. Koalisi dibangun untuk kepentingan bangsa, bukan semata-mata untuk pembagian jabatan. Sikap saling menghargai antara presiden dan partai koalisi menjadi modal utama untuk menjaga stabilitas.
Pemilihan calon wakil presiden idealnya dilakukan melalui mekanisme yang terbuka dan terukur. Partai koalisi dapat mengajukan nama-nama profesional, kemudian bersama-sama melakukan penilaian atas rekam jejak, integritas, dan kemampuan kerja. Setelah itu, Presiden memutuskan satu nama yang paling memenuhi kriteria. Dengan cara ini, keputusan yang diambil bukan keputusan sepihak, melainkan keputusan bersama yang dihormati semua pihak.
Stabilitas politik nasional bukan hanya tanggung jawab presiden, tetapi juga tanggung jawab seluruh elite politik. Jika elite sibuk berebut posisi, rakyat akan kehilangan kepercayaan terhadap demokrasi. Sebaliknya, jika elite mampu menunjukkan kedewasaan dalam menentukan calon pemimpin, rakyat akan semakin percaya bahwa politik dijalankan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan kelompok semata.
Pada akhirnya, Presiden Prabowo harus bijak dalam menentukan calon wakil presiden demi kestabilan politik nasional. Pilihan yang bijak adalah pilihan yang tidak hanya menguntungkan satu partai, tetapi menguatkan seluruh koalisi dan menenangkan masyarakat. Indonesia membutuhkan pemimpin yang solid, kompak, dan bekerja untuk rakyat. Kebijaksanaan dalam memilih pendamping adalah langkah awal untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat, stabil, dan dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia.
Catatan, DR. Suriyanto. PD ., SH ., MH., M. Kn
*) Praktisi Hukum/Akademisi/Ketum PWRI.












