JAKARTA, NUSANTARANEWS.co – Kedaulatan sistem pemerintahan dan wibawa konstitusi berada pada titik uji krusial seiring bergulirnya penyidikan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Di balik langkah tegas pembersihan internal yang telah menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo beserta sejumlah perwira tinggi Polri, pemerintah kini mengarahkan sorotan tajam pada kemungkinan adanya “tangan tersembunyi” di luar korps kepolisian yang menunggangi operasi tersebut untuk mengguncang stabilitas kekuasaan.
Sinyal tersebut mengemuka dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. Sebagai koordinator bidang hukum pemerintahan, Yusril menilai pengusutan perkara ini tidak boleh berhenti sebatas pembuktian pelanggaran teknis penyadapan, melainkan wajib menembus hingga ke level aktor intelektual maupun pihak yang menjadi pengguna akhir (end user) dari informasi rahasia negara tersebut.
Menelusuri Kepentingan Politik di Balik Layar
Dalam dinamika ketatanegaraan, praktik penyadapan terhadap kepala negara bukan sekadar pelanggaran privasi atau penyalahgunaan wewenang aparat, melainkan ancaman langsung terhadap keamanan nasional. Yusril secara terbuka mengakui adanya ruang kemungkinan bahwa hasil sadapan tersebut dimanfaatkan oleh figur atau kelompok tertentu di luar institusi Polri sebagai instrumen politik untuk melumpuhkan pemerintahan Presiden Prabowo.
Meski demikian, sebagai pakar hukum tata negara, Yusril menempatkan koridor pembuktian yuridis di atas segala asumsi politik. Ia menegaskan bahwa skenario keterlibatan aktor eksternal hanya dapat ditarik ke ranah pertanggungjawaban pidana apabila penyidik menemukan benang merah yang sah secara hukum.
“Kita berharap penyidikan ini dituntaskan sampai kepada aktor intelektual di balik tindak pidana yang disangkakan, karena sudah barang tentu ada pihak yang sangat berkepentingan agar tindak pidana makar ini terjadi,” ungkap Yusril dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Konstruksi Makar dalam Perspektif KUHP Baru
Pendalaman terhadap barang bukti digital menjadi kunci utama dalam memetakan niat jahat (mens rea) para pihak yang terlibat. Sekalipun penyidik mendapati jejak penghapusan data pada sejumlah perangkat komputer, aparat berhasil mengamankan rekaman percakapan dari telepon seluler yang kini menjadi fondasi utama penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait dugaan makar.
Menurut Yusril, konstruksi hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru memberikan ruang penindakan sejak fase pemufakatan jahat dan perbuatan permulaan. Artinya, unsur pidana makar dengan tujuan membuat Kepala Negara tidak mampu menjalankan mandat konstitusionalnya dapat dijerat tanpa harus menunggu skenario pelumpuhan pemerintahan tersebut terwujud. Di sisi lain, ia memastikan bahwa sejauh ini penyidik belum menemukan indikasi adanya rencana pembunuhan terhadap Presiden.
Ujian Transparansi Melalui Gelar Perkara
Komitmen menjaga objektivitas penegakan hukum kini memasuki babak penentuan melalui agenda gelar perkara khusus pada Kamis (19/11/2026). Untuk menjamin independensi dan menghindarkan proses hukum dari konflik kepentingan, forum evaluasi alat bukti tersebut dirancang berlangsung di luar lingkungan Mabes Polri dengan melibatkan saksi ahli independen serta tim penasihat hukum.
Langkah ini menjadi penegasan bahwa negara bekerja berdasarkan prinsip kepastian hukum dan asas praduga tak bersalah. Penambahan pasal maupun penetapan tersangka baru—termasuk jika kelak mengarah pada tokoh di luar institusi Polri—sepenuhnya akan bertumpu pada kecukupan minimal dua alat bukti permulaan yang sah, demi menjaga marwah hukum sekaligus merawat soliditas nasional.
[KE/Red]












