NUSANTARANEWS.co, Barito Utara – Persoalan sengketa lahan di wilayah Desa Karendan dan Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara kembali mendapat sorotan. Prianto memberikan keterangan dan menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterlibatan baik dalam rapat maupun aksi pada 5 November lalu.
Ia menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah diundang dalam rapat tersebut dan bukan merupakan penanggung jawab maupun koordinator aksi. Adapun pada prinsipnya saya tidak ada keterlibatan di dalam rapat tersebut. Bahkan saya tidak diundang.
“Dalam aksi pada tanggal 5 November kemarin, saya juga bukan penanggung jawab ataupun koordinator aksi. Ia berharap seluruh pihak, baik oknum perusahaan maupun oknum dari Pemerintah Desa Karendan maupun Desa Muara Pari, dapat menyikapi persoalan tersebut secara bijaksana dan profesional,”ujarnya di cafe Jakarta Selasa, 10/11/2026 malam.
Menurutnya, gugatan yang diajukan oleh saudara Jhon Kennedy, Putes, Heri, dan Yudan Baya merupakan tuntutan atas hak mereka sendiri, yang berbeda dengan hak pribadi yang sedang diperjuangkannya.
“Ia menjelaskan, tuntutan Jhon Kennedy dan rekan-rekannya itu berkaitan dengan lahan seluas 190 hektare yang berada dalam kawasan yaitu 388 hektare, terkait IPPKH 281 dan SK 100. Karena itu, ia juga menilai PT Nusa Persada Resources (NPR) harus menyelesaikan persoalan tersebut harus secara profesional,”kata Prianto.
Ia juga menyoroti proses penyelesaian lahan 190 hektare yang dinilainya belum berjalan maksimal. Menurutnya, tim yang dibentuk untuk menangani persoalan tersebut tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya sehingga berdampak terhadap hak-hak masyarakat yang bersangkutan.
“Sementara itu, terkait hak pribadinya atas lahan dalam kawasan 388 hektare, ia menegaskan hingga saat ini belum pernah menyerahkan data kepada pihak pemerintah desa maupun perusahaan. Ia juga membantah bahwa pernyataan yang menyebut gugatannya telah ditolak. Menurut Prianto perkara yang sedang diperjuangkannya itu berbeda dengan gugatan Jhon Kennedy, Putes, Heri, dan Yudan Baya.
“Gugatan saya itu tidak ada kaitannya dengan yang digugat saudara Jhon Kennedy, Yudan Baya, Heri, dan Putes. Gugatan saya terkait 140 hektare yang sampai saat ini belum saya terima,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa perkara yang diajukannya berkaitan dengan proses pembayaran lahan yang menurutnya tidak tepat karena sebelumnya tidak pernah dilakukan pengukuran secara maksimal oleh PT Nusa Persada Resources (NPR).
“Bahkan, ia tidak menutup kemungkinan persoalan tersebut dapat berkembang menjadi permasalahan hukum apabila ditemukan adanya unsur pidana. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu proses penyelesaian perkara perdata yang sedang berjalan.
Selanjutnya, Ia menyampaikan bahwa masih terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Peninjauan Kembali (PK). Oleh sebab itu, menurutnya, perusahaan tidak seharusnya mengambil kesimpulan sepihak mengenai ada atau tidaknya hak seseorang atas lahan yang masih dalam proses hukum,”jelasnya.
Lebih lanjut, ia berharap perjuangan Jhon Kennedy, Heri, Yudan Baya, Putes, serta masyarakat lainnya yang merasa memiliki hak atas lahan tersebut dapat memperoleh penyelesaian dan perhatian dari Pemerintah Daerah.
“Saya sebagai warga asli Desa Karendan, ia mengaku mengetahui kondisi dan sejarah kepemilikan lahan di wilayah tersebut. Ia juga mempertanyakan data penerima pembagian 10 persen maupun rencana pembagian 40 persen dari perusahaan. Menurutnya, data penerima yang ada perlu ditelusuri kembali agar benar-benar sesuai dengan kepemilikan hak masyarakat di lapangan.
“Dalam hal ini kita tidak menyalahkan masyarakatnya, tetapi atas dasar apa dua pemerintah desa ini menyepakati hak-hak orang lain? Ini yang perlu menjadi perhatian dan harus dijelaskan secara terbuka,” tegasnya.
Ia berharap penyelesaian persoalan lahan tersebut dilakukan secara transparan, profesional, dan berdasarkan data serta bukti kepemilikan yang jelas, sehingga tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat Desa Karendan dan Desa Muara Pari. (Led)
