LARANTUKA, NUSANTARANEWS.co – Bantuan Rp.20 miliar bagi warga penyitas erupsi gunung api Lewotobi, di Kabupaten Flores timur , Provinsi NTT yang di berikan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto dalam mengatasi kondisi kebencanaan di kepulauan Flores, Provinsi NTT kembali membuka tabir keanehan.
Pasalnya, cipratan rezeki dari bantuan Presiden Prabowo itu, dalam rincian belanja yang diusulkan Pemerintah daerah (Pemda) Flores timur, yang disampaikan Bupati Anton Doni Dihen ke publik Flores timur menyisakan sejumlah pertanyaan.
Dikutip dari keterangan Bupati Anton Doni Dihen , rincian belanja dana bantuan Rp. 20 miliar di Flotim yang dipaparkan, akan dialokasikan ke sejumlah belanja kegiatan besar yang akan di jalankan Pemda Flotim seperti : Untuk pelayanan dasar dialokasikan Rp. 6,384 miliar , Untuk pelayanaan kesehatan dan pendidikan dialokasikan Rp.827 juta. Untuk sarana prasarana dialokasikan Rp. 6,750 miliar dan untuk Bansos yang tidak direncanakan dialokasikan Rp.6,039 miliar.
Dari intem besar tersebut dalam penjelasan Bupati Anton Doni Dihen, dialokasikan untuk belanja beras sebesar Rp 4,1 miliar dan belanja eksavator Rp. 5 miliar. Untuk pembukaan jalan jalur evakuasi Pemda Flotim mengalokasikan
Rp.1 miliar dan Rp.5,8 miliar disebut untuk bantuan tak terencana dan jaminan hidup warga pengungsi.
Deretan angka lainnya dalam rangkuman media menurut penjelasan Bupati Anton Doni Dihen, ada angka Rp. 225 juta yang disediakan untuk santunan kematian dan Rp 50 juta untuk penyediaan tinja pada hunian sementara.
Untuk pembangunan sanitasi hunian sementara, Bupati Flotim menyebut, dialokasikan Rp.200 juta serta Rp. 500 juta untuk pembangunan jalan dari Huntap Kuhe ke Desa Konga.
Untuk dukungan biaya pendidikan bagi warga penyitas, Bupati Anton Doni Dihen menyebut, dialokasikan Rp. 600 juta dan Rp.63 juta untuk alat permainan dan hadiah.
Ada angka Rp. 120 juta yang disebut Bupati Anton Doni Dihen, dialokasikan untuk honor psikologi dan Rp.9,5 juta untuk lumsum, serta alokasi Rp.8,2 juta untuk penginapan dan Rp.25 juta untuk transport psikolog.
Ada alokasi Rp. 798 juta yang disebut Bupati Flotim, untuk belanja sabun mandi odol dan untuk belanja kopi, gula, teh serta ada alokasi anggaran Rp.684 juta untuk minyak goreng dan Rp.827 juta untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Deretan angka -angka dalam penjelasan Bupati Flores timur dalam respon yang diutarakan Anton Bulet Rebon, pada (Minggu, 30/8/2026), menyebutnya sebagai setingan proyek yang lebih banyak mengakomodir pekerjaan dalam belanja barang dan jasa.
Menurutnya, setingan belanja yang diusulkan untuk penggunaan dana bantuan Rp.20 miliar bukan saja rentan korupsi tetapi cenderung mengabaikan kebutuhan esensi warga terdampak erupsi Gunung api Lewotobi.
“Aneh saja Pemerintahan Bupati Anton Doni Dihen, bisanya hanya mengalokasikan anggaran Rp 600 juta untuk bantuan biaya pendidikan bagi warga terdampak erupsi Gunung api Lewotobi dan berani menggunakan besaran angka Rp 5 miliar untuk pembelanjaan alat berat” tegas Bulet Rebon.
Bupati Anton Doni Dihen, sebut Bulet Rebon memiliki kelemahan mendasar yang dapat terlihat dalam usulan rincian belanja penggunaan anggaran bantuan. Realitanya lanjut Bulet Rebon, terlihat dari antusias yang belebihan, ketika berhadapan dengan angka bantuan Presiden Prabowo Rp. 20 miliar sampai melupakan kebutuhan dasar penyitas yang berada di Hunian sementara dan mengungsi secara mandiri.
Alokasi anggaran Rp.600 juta untuk bantuan pendidikan bagi anak -anak warga penyitas sebut Bulet Rebon, sebagai gambaran lemahnya keterpanggilan moril Pemerintahan Bupati Anton Doni Dihen.
“Ini bentuk kelemahan Bupati yang lebih mengutamakan proyek ketimbang kebutuhan warganya. Alokasi belanja eksavator yang menelan angka Rp.5 miliar sebagai buktinya” ujar Bulet Rebon.
Persoalan dasar di Pemerintah Flores timur lanjut Bulet Rebon, ada pada rendahnya keterpanggilan moril pemimpinnya. Kesadaran pemimpin yang lemah berujung pada, tidak ketahuinya kebutuhan mendasar warga pengungsi yang mengalami kesusahan dalam mengakses anggaran pendidikan bagi putera – puterinya ketika kehilangan sumber penghidupan.
Kelemahan mendasar Pemerintahan Flotim ini begitu banyak ,jika mau di urai satu persatu, tetapi yang lebih jelas terlihat dari sikap Bupati Anton Doni Dihen dan Wakil Bupati Ignas Boli Uran dalam merancang penggunaan anggaran bantuan dan mengalokasikan Rp 600 juta untuk biaya pendidikan bagi anak warga penyitas.
Berapa jumlah anak -anak warga penyitas di bangku kuliah dan berapa kebutuhan biaya pendidikan yang harus di bebankan ke orang tuanya, yang masih berada dipengungsian dan kehilangan mata pencarian sebut Bulet Rebon, sudah pasti tidak diketahui oleh Bupati Anton Doni Dihen dan Wakil Bupati Ignas Boli Uran, apalagi mendengar soal keluh kesahnya.
” Ini gambaran pemimpin Flotim yang tidak pro rakyat. Kelemahan figur pemimpin yang tidak bisa disepelekan begitu saja dan tentu menjadi keprihatinan kita sebagai warga ” tegas Bulet Rebon.
Rp 600 juta lanjut Bulet Rebon, jika di bagikan secara merata untuk kebutuhan seluruh anak didik warga penyitas di bangku kuliah, mungkin tidak mencukupi dan kemungkinan hanya bisa membantu selama 1 atau dua bulan. Tentu ini sungguh miris karena pastinya tidak mencukupi.
“Jika muncul pertanyaan publik saol mengapa Pemerintahan ini lebih mengutamakan kesejatraannya atau kesejatraan ternak ayam dan sapi , tentu bisa menjadi refrensi untuk disadari publik Flotim bahwa buktinya demikian” ujarnya.
Menyimak rencana belanja yang di susun Pemerintahan Flotim sebut Bulet Rebon, terdeteksi lebih kearah proyek.
Ada pengadaan eksavator Rp.5 miliar dan pembukaaan jalan dari Huntap Kuhe ke Desa Konga dan ada beberapa intem kegiatan yang ” tidak ” penting untuk menyerap anggaran bantuan Presiden Prabowo.
Alokasi anggaran bansos yang tidak direncanakan Rp.6 miliar menjadi angka yang wajib di kawal penggunaannya.
Rentan kesalahan dan bermuara ke dugaan korupsi juga ada pada alokasi anggaran ini.
Penggunaan anggaran bantuan Presiden Prabowo, kata Bulet Rebon, harusnya terfokus kepada kebutuhan warga penyitas termasuk dukungan biaya pendidikan.
Faktanya, warga penyitas kehilangan mata pencarian dan Pemerintahan Bupati Anton Doni Dihen melupakan mereka.
Wakil Bupati, Ignas Boli Uran yang nota bene sebagai representasi warga penyitas juga berbuat hal yamg sama.
Pemerintahan ini sebut Bulet Rebon, jagonya berjanji ke publik Flotim dan kemudian melupakan janjinya ketika duduk di kursi jabatan.
Ini fakta yang tidak terbantahkan dan buktinya, terlihat dari hal kecil dalam kebijakan besar dua pemimpin ini dengan hanya mengalokasikan Rp 600 juta untuk bantuan pendidikan bagi anak-anak warga penyitas.
Menurutnya, ada harapan warga penyitas erupsi Gunung api Lewotobi yang bertumpu ke Pemerintahan ini, terkhusus kepada representasi penyitas yang ada dalam tubuh Wabup Ignas Boli Uran, karena mereka meyakini dengan menempatkan kadernya menjadi Wabup Flotim, keresahan dan kesedihan warga penyitas dapat terobati dan harapan mereka untuk hidup di rimah layak bisa segera direalisasi.
Namun faktanya lanjut Bulet Rebon, dua tahun berlalu dan penyitas terus hidup dibawah ketidak pastian dan sudah tentu mengores luka di hati dan pikiran penyitas.
Menghindari belanja yang tidak perlu dan fokus ke kebutuhan esensi warga penyitas sebut Bulet Rebon, merupakan langkah bijak yang harus di lakukan Pemerintahan Bupati Anton Doni Dihen dan Wabup Ignas Boli Uran.
Bulet Rebon juga berharap, setingan anggaran yang direncanakan wajib menghindari kepentingan menghadirkan proyek bagi kepentingan politik. Pemanfaatan anggaran bantuan Presiden Prabowo sebut Bulet Rebon, harus terfokus ke urusan penyitas karena dampaknya akan meminimalisir soal di pengungsian, sekaligus pemberi tanda ke publik Flotim bahwa Rp 20 miliar adalah hak warga penyitas terdampak erupsi Gunung api Lewotobi yang di alokasikan dalam bantuan Presiden Prabowo dan tidak digunakan oleh Pemerintahan Bupati Anton Doni Dihen untuk kepentingan lain yang tidak bermanfaat bagi warga penyitas.
“Untuk itu, wajib hukumnya, mengakomodir bantuan pendidikan bagi anak-anak warga penyitas karena pendidikan lebih penting dari alat berat jenis eksavator” tutup Anton Bulet Rebon.(MB)
