Oleh; Dr. Suriyanto.Pd.,SH.,MH.,Mkn
Negara Indonesia ini tidak miskin. Laut kita luas, tanah kita subur, tambang kita bertumpuk, hutan kita lebat. Tetaapi kenapa hidup rakyat makin sesak? Jawabannya hanya satu: karena salah urus. Karena yang memegang kemudi bukan pelayan rakyat, tetapi pedagang kekuasaan.
Lihat saja sekarang. Pajak dinaikkan. PPN 12% menempel di setiap barang. Dari beras, sabun, sampai obat. PBJT 10% menempel di makanan. Listrik, bensin, hiburan, hotel, semua dipajakin. Seolah negara bilang: “kamu hidup, kamu harus bayar.”
Tapi anehnya, semakin tinggi pajak, semakin banyak rakyat yang jatuh miskin. Harga naik, gaji tidak naik. UMKM mati karena tidak kuat bayar. Buruh di PHK. Ojol makin sepi. Hal ini bukan Pembangunan, tetapi pemerasan yang sistematis.
Lalu kemana larinya uang pajak itu? Jawabannya pahit. Sebagian besar habis untuk bayar bunga utang. Utang negara sudah tembus ribuan triliun. Kita minjam hari ini untuk bayar cicilan kemarin. Anak cucu kita yang akan mewarisi tagihannya.
Sebagian lagi habis untuk proyek mercusuar; IKN, kereta cepat, jalan tol yang sepi. Bagus di foto, tapi tidak menghasilkan. Sementara sekolah masih bocor, puskesmas tidak ada dokter, jalan desa masih rusak. Bangun pabrik masih pakai investasi asing.
Dan yang paling menyakitkan: uang rakyat juga habis dikorupsi. Oknum pajak yang harusnya nagih, malah ketahuan hidup mewah dari hasil suap. Kasus triliunan. Pejabat, direktur BUMN, kepala daerah. Ditangkap hari ini, besok lupa dan menjadi pejabat lagi.
Jadi polanya sangat jelas. Rakyat diperas lewat pajak. Uangnya bocor lewat korupsi. Kurangnya ditambal lagi dengan utang baru. Lalu utang itu yang bayar siapa? Tetap rakyat. Lewat pajak yang bisa-bisa naik lagi tahun depan.
Masalah tersebut sudah jadi lingkaran setan. Dan yang dipaksa muter di dalamnya adalah rakyat kecil. Petani, nelayan, guru honorer, pedagang pasar. Mereka tidak pernah duduk di meja anggaran. Tapi merekalah yang pertama dipotong.
Sementara di sisi lain, kekayaan alam kita dikeruk habis-habisan. Dengan dalih investasi, asing masuk. Freeport di Papua sudah mengeruk gunung sedalam 3 kilometer. Emas dan tembaga keluar tiap hari selama puluhan tahun, yang kaya Amerika dan penghianat Bangsanya sendiri.
Pertanyaannya: rakyat Papua dapat apa? Rakyat Indonesia dapat apa? Yang kita terima hanya lubang besar, limbah, dan konflik. Keuntungannya dibawa lari. Kita hanya dapat sisa royalti dan tepuk tangan kosong.
Sama dengan minyak, gas, batubara, nikel. Semua dijual mentah. Tidak diolah di sini. Nilai tambahnya dinikmati negara lain. Kita bangga disebut “penghasil nikel terbesar”, tapi pabrik baterainya di negara orang, disini ada dibangun tapi pakai modal asing, yang dibesarkan malah anggaran MBG yang dikorup triliunan.
Inilah biang keroknya. Kita kaya, tapi tidak berdaulat atas kekayaan sendiri. Kita punya SDA, tapi tidak punya keberanian menegosiasi ulang. Kita takut investor lari, padahal kitalah pemilik rumahnya, dan jika uang pajak digunakan tepat sasaran, enggak perlu investor untuk bangun semelter dan pabrik baterai.
Ditambah lagi kebijakan yang tidak berpihak. Pajak kita modelnya pajak konsumsi. Orang kaya beli mobil mewah bayar PPN 12%. Orang miskin beli beras juga bayar PPN 12%. Tidak ada rasa keadilan di situ.
Pemerintah bilang ini semua “demi APBN sehat”. Tapi APBN sehat kalau rakyatnya sakit, buat apa? Ekonomi sehat kalau rakyatnya kelaparan, untuk siapa? MBG juga tidak menjamin rakyat tidak lapar, makanan yang disajikan juga seperti asal jadi saja.
Presiden sering pidato “anti korupsi, pro rakyat”. Kami percaya. Tapi rakyat butuh bukti, bukan pidato. Kejar koruptor sampai ke akarnya. Sita asetnya. Umumkan ke publik. Tutup kebocoran anggaran. Itu baru namanya keberpihakan terhadap rakyat, jangan ada yang ditutupi sekalipun oknum jenderal ataupun mantan jenderal sekalipun, jika terbukti tidak benar ya disikat.
Solusinya tidak rumit. Hentikan peras rakyat. Efisienkan anggaran. Audit semua proyek. Renegosiasi kontrak SDA. Industrialisasi di dalam negeri, dan ambil alih tambang preefort. Pajak dibuat progresif. Yang kaya bayar lebih, yang miskin dilindungi.
Ingat Indonesia tidak perlu dipaksa jadi “sejahtera”. Indonesia hanya perlu diurus dengan jujur dan jangan dibuat rumit. Selama “mereka” masih pesta, asing masih mengeruk, dan rakyat masih diperas, maka negara ini akan terus terlihat bangkrut padahal kaya raya. Wajar jika rakyat menuntut. Karena ini bukan soal politik. Ini soal bertahan hidup.
*) Praktisi Hukum/Akademisi/Ketum PWRI
