NUSANTARANEWS.co, Jakarta – Dalam menghadapi pesta demokrasi 2024 mendatang, sangat dibutuhkan iklim demokrasi yang sehat dan kondusif.
Demokrasi yang kondusif bisa lahir dari masyarakat yang telah mendapatkan pendidikan politik dan konsep kebangsaan secara matang. Kondisi seperti ini bisa terwujud jika iklim perpolitikan di Indonesia telah bebas dari praktik politik identitas.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah (Jateng) Prof Syamsul Ma’arif, Rabu [8/2] kemarin.
Menurut Prof. Syamsul Ma’arif, politik identitas masih menjadi ancaman yang bisa mencederai proses demokrasi di Indonesia.
Terkait hal ini, Prof Syamsul Ma’arif mengatakan, politik identitas adalah sebuah upaya politik yang sering menggunakan kendaraan tertentu, seperti etnis, agama, budaya tertentu. Pelakunya mempolitisasi hal-hal tersebut dengan begitu masifnya.
“Biasanya untuk tujuan pragmatis,” ujar Prof Syamsul.
Menurut Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo ini, para pelaku praktik politik identitas biasanya melakukan aksi tanpa memproyeksikan sebuah gagasan besar untuk membangun iklim demokrasi yang sehat.
Para oknum ini, kata dia, hanya berpikir bagaimana caranya menang. Caranya mereka agar mampu memberikan tekanan pada lawan politiknya, sehingga akhirnya sebuah polarisasi yang tajam karena para pelakunya menggunakan praktik politik yang kurang elegan dan kurang demokratis.
“ Efek samping dari politik identitas yang muncul, berkembang, dan kemudian disebarkan secara terus-menerus akan menimbulkan polarisasi sehingga berujung pada upaya untuk menggoyang pemerintah yang sah. Tujuan ini dicapai dengan cara mengintimidasi atau bahkan melakukan kekerasan, baik pemikiran, tindakan, ataupun yang lain-lain yang akan merusak sebuah iklim demokrasi,” terangnya.
Syamsul juga menjelaskan, metode kampanye dengan memanfaatkan politik identitas, bagi sebagian orang merupakan cara yang menarik.
“Kalau persoalan seksi, ya seksi. Bahkan banyak orang akan terpesona. Karena memang menarik, terutama kepada syahwat-syahwat politik dan dijustifikasi dengan fenomena agama. Agama jadi ditarik pada kepentingan sesaat. Ini akan menjadi sesuatu yang akan mudah untuk membakar emosi masyarakat,” ucapnya.
Dia lalu mengutip pernyataan KH Hasyim Asyari yang berbunyi “hubbul wathon minal iman.” Menurutnya, pernyataan ini memiliki arti bahwa cinta Tanah Air/nasionalisme itu bagian dari iman. Baik nasionalisme atau pun agama harus saling menguatkan satu dengan yang lainya.
Oleh karena itu, Prof Syamsul berharap, kontestasi Pemilu seharusnya bisa menampilkan gagasan ataupun ide yang berbeda dari masing-masing pihak yang berkompetisi, daripada hanya menjual ciri khas saja. Sedangkan politik identitas akan menjadi bumerang jika tidak segera direduksi.
“Seharusnya kita bisa menciptakan gagasan-gagasan untuk membangun iklim demokrasi. Misalkan Pemilu, ya Pemilu yang sehat dengan mencari ataupun memilih pemimpin berdasarkan pada moralitas, kecakapan, dan profesionalitas. Jadi ini menumbuhkembangkan kedewasaan di dalam proses demokrasi melalui pintu Pemilu untuk memilih pemimpin yang didasarkan kepada kapabilitas, kompetensi, profesionalitas, daripada mengedepankan isu-isu sensitif atau pun menggunakan politik identitas,” lanjutnya.
Prof Syamsul juga berpesan, akan pentingnya mendorong kedewasaan masyarakat agar menjadi masyarakat yang demokratis. Salah satu contoh adalah menang atau kalah harus disikapi sebagai kehendak Tuhan sehingga siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Selain itu, kontestasi politik jangan dijadikan persoalan rivalitas semata, namun sebagai upaya bersama untuk membangun bangsa yang terhormat melalui proses-proses konstitusi.
[RM.id/nug/red]
