Catatan DR. Suriyanto.Pd.,SH.,MH.,Mkn *)
Demonstrasi adalah hak konstitusional. Tapi di tengah perang global dan kronisnya masalah bangsa saat ini, aspirasi tanpa sasaran yang jelas hanya jadi bumerang. Belajar dari Reformasi 1998, saatnya rakyat dan mahasiswa menembak dengan peluru yang tepat dan bersuara yang beretika dan bermartabat jangan seperti mafia.
Menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh Pasal 28E ayat 3 UUD 1945. Demo adalah napas demokrasi. Tetapi napas yang salah arah bisa membuat bangsa ini sesak nafas sendiri. Aspirasi wajib, asalkan tepat sasaran.
Reformasi 1998 sukses karena sasarannya jelas: 6 agenda reformasi, turunkan Soeharto dan kroninya, hapus Dwi Fungsi ABRI. 21 hari tumbang. Setelah itu banyak gerakan kehilangan kompas. Tuntutan kabur dan liar, mudah ditunggangi, akhirnya rakyat capek dan apatis.
Hari ini situasinya berbeda. Dunia sedang perang. Bukan hanya peluru, tapi perang dagang AS-China, perang energi Timur Tengah, perang informasi lewat deepfake dan hoaks di Algoritma. Satu demo anarkis di Jakarta bisa membuat IHSG merah, rupiah ambruk, PHK massal.
“Ingat sejak 1998 kita menyaksikan paradoks reformasi. Pers bebas, pemilu langsung, KPK lahir. Tapi di sisi lain, korupsi desentralisasi, politik biaya tinggi, dan 42 ribu perda bermasalah bermunculan. Demokrasi berjalan, tetapi mafiapun ikut berpesta.
Kehancuran itu nyata di semua lini. Menurut ICW mencatat 598 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2004. Kebocoran APBN ditaksir 30%. Tambang dikeruk, hutan gundul, sektor migas dimafiakan tetapi rakyat di lingkaran tambang tetap miskin. Laut dicuri, nelayan tetap melarat.
Di titik ini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan “operasi bedah bangsa”. Tapi membedah penyakit kronis stadium 4 tidak semudah membalik telapak tangan. Utang Rp 8.500 T, mafia pangan dan jenis mafia lainnya menggurita , dan ancaman disintegrasi dari narasi digitalpun beredar siang malam.
Seorang Presiden dengan latar belakang prajurit tentu punya strategi tempur. Kopassus tidak menyerang tanpa peta. Pertama petakan musuh: siapa beking mafia tambang, siapa pemain kuota impor. Kedua pukul pusat gravitasi, bukan hanya kroco di lapangan.
Berikutnya kuasai medan informasi. Di era deepfake, satu video palsu bisa memicu kerusuhan. Kalau narasi negara kalah, rakyat bisa balik badan. Dan, amankan logistik: pangan, energi, fiskal. Jangan sampai perang dengan mafia tapi dapur rakyat kosong.
Karena itu publik harus paham: pelan bukan berarti diam. Sunyi bukan berarti kalah. Ada pertempuran yang tidak bisa disiarkan langsung. Musuh yang dihadapi bukan lagi senapan, tapi jaringan oligarki dalam dan luar negeri yang sudah 26 tahun mengakar.
Maka demo hari ini harus naik kelas. Jangan lagi turun ke jalan hanya bawa spanduk “Turunkan Harga”. Dan turunkan Presidan Terlalu luas melebar, tidak ada alamat yang dituju. Bedah dulu: siapa yang memainkan harga, mafia di kementerian mana, izin siapa yang bermasalah.
Mahasiswa sebagai moral force harus bawa data, bukan cuma caci maki. Lampirkan audit BPK, kajian LPEM UI, naskah akademik. Kritik yang berisi data lebih ditakuti penguasa dari pada seribu ban dibakar di jalan.
Pilih juga momentum. Demonstrasi saat negara sedang digoyang intervensi asing sama saja membantu musuh menusuk dari dalam. Kritik boleh, tapi harus hitung collateral damage. Jangan sampai niat memperbaiki bangsa malah membikin ekonomi terjun bebas.
Tugas rakyat saat ini adalah kawal, bukan jegal. Kalau Presiden sedang membedah mafia impor, jangan bikin gaduh yang mengalihkan fokus. Kawal dengan data, laporkan jika ada aparat bermain. Jadilah mata dan telinga, bukan duri dalam daging.
Reformasi 1998 memberi kita pelajaran mahal: menggulingkan rezim itu mudah, membangun sistem yang bersih itu yang susah. 26 tahun kita habis energi untuk konsolidasi demokrasi, sementara mafia beradaptasi dan bermutasi serta berdasi semakin lebih canggih.
Jadi rumusnya jelas ya. Aspirasi tetap berjalan, tetapi pelurunya harus tepat sasaran. Kritik tetap nyala, tetapi kritik cerdas dan lebih mematikan. Jika Presiden sedang menyusun strategi perang, rakyat jangan membuat ribut di markas. Bersatu, bidik mafia, penghianat, dan perampok Negara. Itu baru demo yang menang dan benar serta bermartabat.
*) Praktisi Hukum/Dosen, Ketua Umum PWRI
