Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
Apa salah kelas menengah Indonesia sehingga setiap tekanan ekonomi selalu berakhir di kantong mereka?
Pertanyaan ini layak diajukan ketika dua pukulan datang hampir bersamaan: suku bunga acuan naik dan harga Pertamax ikut naik.
Bank Indonesia menaikkan BI Rate menjadi 5,50 persen. Tidak lama setelah itu, harga Pertamax melonjak dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter.
Bagi sebagian pengambil kebijakan, angka ini mungkin hanya deretan statistik di layar rapat.
Akan tetapi bagi kelas menengah, itu adalah cicilan rumah yang makin mahal, cicilan kendaraan yang makin berat, biaya antar jemput anak yang naik, ongkos bekerja yang membengkak, dan tabungan yang makin cepat terkuras.
Rumusan masalahnya sederhana, tetapi menyakitkan. Mengapa kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi nasional justru terus diperlakukan sebagai bantalan kebijakan?
Ketika negara perlu menjaga rupiah, bunga dinaikkan. Ketika harga energi disesuaikan, pengguna BBM nonsubsidi yang mayoritas berasal dari kelas menengah langsung menanggung beban.
Ketika bantuan sosial dibagikan, mereka sering dianggap terlalu mampu untuk dibantu. Tetapi ketika pajak, bunga kredit, tarif, dan harga energi naik, mereka selalu dianggap cukup kuat untuk menanggungnya.
Indonesia tidak bisa terus meratapi turunnya kelas menengah sambil membiarkan kebijakan ekonomi bekerja seperti mesin pemeras daya beli. Kelas menengah bukan sekadar kelompok pendapatan.
Mereka adalah fondasi pasar domestik, pembayar pajak, penyerap kredit perbankan, pengguna transportasi, pembeli rumah, pembayar pendidikan, dan penggerak konsumsi. Jika kelas ini rapuh, ekonomi nasional akan kehilangan penyangga utamanya.
Kelas Menengah Seperti Jembatan yang Terus Dilewati, tetapi Jarang Dirawat
Kelas menengah Indonesia ibarat jembatan utama di sebuah kota. Semua kendaraan melewatinya: konsumsi, pajak, kredit, pendidikan, perumahan, transportasi, dan investasi keluarga.
Namun, jembatan itu jarang diperbaiki. Ketika retak, pemerintah hanya memasang rambu hati hati. Ketika makin rapuh, beban kendaraan justru ditambah.
Pada akhirnya, yang ditakutkan bukan hanya jembatan itu runtuh, tetapi seluruh arus ekonomi ikut tersendat.
BPS pernah menunjukkan bahwa kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah memiliki peran sangat besar dalam konsumsi nasional.
Kedua kelompok ini mencakup lebih dari separuh penduduk dan menyumbang lebih dari delapan puluh persen konsumsi masyarakat. Ini artinya, ketika kelas menengah melemah, yang melemah bukan sekadar gaya hidup.
Yang melemah adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Data lain lebih mencemaskan. Jumlah kelas menengah turun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Ini artinya, hampir 9,5 juta orang keluar dari kategori kelas menengah dalam lima tahun.
Ini bukan penurunan kecil. Ini adalah alarm sosial ekonomi. Mereka yang dulu mampu menabung, mencicil rumah, membeli asuransi, menyekolahkan anak dengan lebih layak, dan sesekali berwisata, kini harus menghitung ulang pengeluaran paling dasar.
Kenaikan suku bunga dan Pertamax masuk ke ruang hidup yang sudah sempit. Kelas menengah bukan orang kaya yang punya cadangan aset besar.
Mereka juga bukan kelompok miskin yang otomatis masuk daftar perlindungan sosial. Mereka berada di tengah, tampak stabil dari luar, tetapi rapuh dari dalam.
Gaji masuk tiap bulan, tetapi habis sebelum bulan berakhir. Ada kendaraan, tetapi bensinnya makin mahal.
Ada rumah, tetapi cicilannya makin berat. Ada pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak selalu naik secepat harga.
Bunga Naik: Obat Stabilitas yang Efek Sampingnya Ditanggung Rumah Tangga
Kenaikan BI Rate biasanya dijelaskan sebagai langkah menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan ekspektasi inflasi.
Secara teori, itu dapat dipahami. Ketika rupiah melemah, bank sentral perlu memberi sinyal bahwa Indonesia tetap menarik bagi pemilik modal. Suku bunga dinaikkan agar imbal hasil aset rupiah lebih kompetitif.
Namun, kebijakan moneter tidak berhenti di ruang rapat Bank Indonesia. Ia mengalir ke bunga kredit bank, bunga KPR, kredit kendaraan, pinjaman konsumsi, modal kerja UMKM, hingga biaya dana perbankan.
Bank tidak akan menunggu lama untuk menyesuaikan suku bunga kredit masyarakat. Dalam praktiknya, transmisi kenaikan bunga kepada debitur sering lebih cepat dibanding transmisi penurunan bunga ketika BI Rate turun.
Di sinilah kelas menengah kembali menjadi korban yang paling mudah diperas. Banyak keluarga kelas menengah hidup dengan struktur keuangan yang sangat bergantung pada kredit.
Rumah dicicil, kendaraan dicicil, pendidikan sebagian dibiayai utang, usaha kecil menggunakan pinjaman bank atau paylater produktif, sementara kebutuhan harian dibayar dari pendapatan tetap yang kenaikannya terbatas. Ketika bunga naik, ruang napas mengecil.
Kita perlu jujur. Stabilitas nilai tukar memang penting. Tetapi stabilitas yang dibayar dengan melemahkan konsumsi kelas menengah bukan stabilitas yang sehat.
Itu seperti dokter yang menurunkan demam pasien dengan obat keras, tetapi tidak memeriksa bahwa lambung pasien sudah luka. Rupiah mungkin dibela, tetapi rumah tangga kelas menengah makin berdarah.
Pertamax Naik: Bukan Sekadar Harga BBM, tetapi Biaya Mobilitas Hidup
Kenaikan Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter berarti kenaikan sekitar 32 persen.
Bagi keluarga yang menggunakan 30 liter per minggu, tambahan biaya bisa mendekati Rp474 ribu per bulan.
Bagi rumah tangga kelas menengah bawah, angka itu tidak kecil. Itu bisa setara biaya listrik, iuran sekolah tambahan, paket internet keluarga, atau sebagian belanja dapur.
Pemerintah mungkin mengatakan Pertamax adalah BBM nonsubsidi, sehingga penggunanya dianggap mampu.
Cara berpikir seperti ini terlalu kasar. Tidak semua pengguna Pertamax adalah orang kaya. Banyak pemilik motor dan mobil kecil menggunakan Pertamax karena pertimbangan mesin, jarak tempuh, ketersediaan, atau karena ingin menghindari antrean.
Banyak pekerja komuter, guru, pegawai swasta, pekerja lapangan, dan pelaku UMKM kecil yang menggunakan kendaraan pribadi bukan untuk gaya hidup, tetapi karena transportasi publik belum memadai.
BBM bukan barang biasa. Ia adalah darah mobilitas ekonomi. Ketika harga BBM naik, yang naik bukan hanya ongkos mengisi tangki.
Biaya logistik, biaya antar barang, biaya perjalanan kerja, biaya distribusi UMKM, dan biaya layanan ikut terdorong.
Efeknya bisa menyebar ke harga makanan, jasa, dan kebutuhan harian. Kelas menengah lalu menghadapi tekanan ganda: pendapatan tetap, harga naik, dan cicilan berpotensi naik.
Lebih ironis lagi, kenaikan BBM nonsubsidi kerap dianggap tidak berdampak besar karena bukan Pertalite.
Padahal dalam struktur konsumsi kota, perbedaan jenis BBM tidak selalu membatasi efek psikologis harga.
Ketika Pertamax naik tajam, ekspektasi harga ikut bergerak. Pedagang, pengemudi, penyedia jasa, dan distributor mulai menyesuaikan perhitungan.
Pada titik ini, beban kelas menengah tidak hanya berasal dari pom bensin, tetapi juga dari warung, pasar, sekolah, bengkel, dan layanan harian.
Kelas Menengah Dipuji Saat Ekonomi Tumbuh, Dilupakan Saat Tertekan
Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi salah satu penopang utama.
Pemerintah tentu senang ketika konsumsi masih kuat. Tetapi pertanyaannya, sampai kapan konsumsi dapat dipaksa kuat jika fondasi pendapatan melemah?
Kelas menengah sering dipuji sebagai motor ekonomi. Ketika mal ramai, restoran penuh, kredit tumbuh, kendaraan terjual, dan pajak terkumpul, kelas menengah disebut sebagai bukti optimisme.
Akan tetapi ketika biaya hidup meningkat, mereka diminta berhemat. Ketika bunga naik, mereka diminta memahami stabilitas.
Ketika BBM naik, mereka diminta menerima harga pasar. Ketika daya beli turun, mereka diminta tidak panik.
Ini bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi persoalan keadilan kebijakan. Negara tidak boleh memperlakukan kelas menengah sebagai kelompok yang selalu cukup mampu.
Ada kelas menengah atas yang memang kuat, tetapi ada pula kelas menengah bawah yang hanya satu guncangan dari jatuh ke kelompok rentan.
PHK, sakit, kenaikan cicilan, atau kenaikan biaya sekolah cukup untuk menjatuhkan mereka.
Kelas menengah Indonesia kini hidup dalam paradoks. Mereka terlalu kaya untuk menerima bantuan, tetapi terlalu rapuh untuk menanggung semua beban sendiri.
Mereka diminta menjadi pembayar pajak yang patuh, konsumen yang aktif, debitur yang disiplin, orang tua yang berinvestasi pada pendidikan anak, sekaligus warga yang tidak banyak mengeluh ketika harga naik.
Ini bukan keberlanjutan ekonomi. Ini eksploitasi diam diam terhadap kelompok yang paling tertib secara fiskal dan sosial.
Perbankan dan Negara Tidak Boleh Cuci Tangan
Kenaikan BI Rate tidak boleh dijadikan alasan otomatis bagi perbankan untuk menaikkan bunga kredit secara agresif.
Bank selama ini menikmati margin bunga bersih yang relatif nyaman. Ketika suku bunga acuan naik, bank cenderung cepat menyesuaikan bunga pinjaman.
Akan tetapi ketika kondisi masyarakat melemah, bank jarang secara sukarela memperluas restrukturisasi atau memberikan keringanan yang berarti.
Negara perlu hadir untuk mencegah transmisi kebijakan moneter berubah menjadi pukulan berantai bagi rumah tangga.
Otoritas keuangan harus mengawasi perilaku perbankan agar kenaikan bunga kredit tidak dilakukan secara serampangan.
Kredit konsumsi produktif, KPR rumah pertama, kredit kendaraan untuk pekerjaan, dan pembiayaan UMKM kecil perlu diberi ruang perlindungan.
Jangan sampai stabilitas rupiah dibayar oleh keluarga muda yang baru mencicil rumah atau pedagang kecil yang baru memulai usaha.
Di sisi energi, pemerintah juga perlu menjelaskan secara transparan mengapa kenaikan Pertamax begitu tajam.
Jika harga disesuaikan karena formula pasar, publik berhak mengetahui komponen pembentuknya.
Jika karena tekanan fiskal, pemerintah harus jujur bahwa beban fiskal sedang digeser ke konsumen. Transparansi penting agar masyarakat tidak merasa hanya diminta membayar tanpa diberi penjelasan.
Kebijakan Ekonomi Harus Berpihak pada Daya Beli, Bukan Hanya Indikator Makro
Solusinya bukan sekadar menahan semua harga atau menurunkan bunga secara paksa. Ekonomi tidak sesederhana itu.
Tetapi pemerintah harus mulai menjadikan daya tahan kelas menengah sebagai indikator utama kebijakan.
Setiap kenaikan bunga, tarif, harga energi, dan pajak harus dihitung dampaknya terhadap rumah tangga kelas menengah bawah dan kelompok menuju kelas menengah.
Pertama, pemerintah perlu memperluas desain perlindungan sosial adaptif. Bantuan tidak boleh hanya berbasis kemiskinan ekstrem.
Kelompok rentan dan kelas menengah bawah yang terkena tekanan biaya transportasi, pendidikan, dan cicilan juga perlu skema perlindungan sementara.
Bentuknya bisa subsidi transportasi publik, insentif biaya pendidikan, keringanan pajak tertentu, atau dukungan langsung berbasis data konsumsi energi dan pendapatan.
Kedua, pemerintah harus mempercepat transportasi publik yang terjangkau di wilayah penyangga kota.
Selama transportasi publik belum layak, kenaikan BBM akan terus menjadi pajak tidak resmi bagi pekerja komuter.
Banyak kelas menengah menggunakan kendaraan pribadi bukan karena ingin terlihat mapan, tetapi karena tidak punya alternatif yang efisien.
Ketiga, OJK dan Bank Indonesia perlu memastikan perbankan tidak menjadikan kenaikan BI Rate sebagai dalih memperbesar keuntungan sepihak.
Kenaikan bunga kredit harus proporsional, transparan, dan memperhatikan risiko pelemahan daya bayar.
Jika tidak, kredit bermasalah bisa meningkat dan pada akhirnya merugikan sistem keuangan sendiri.
Keempat, kebijakan fiskal harus lebih sensitif terhadap kelas menengah. Pemerintah tidak bisa terus mengandalkan konsumsi rumah tangga sebagai mesin pertumbuhan, tetapi membiarkan biaya hidup kelompok konsumennya terus naik.
Pertumbuhan ekonomi yang sehat bukan hanya angka PDB, melainkan kemampuan keluarga mempertahankan standar hidupnya tanpa terus menguras tabungan dan menambah utang.
Jangan Biarkan Kelas Menengah Menjadi Korban Diam
Nasib kelas menengah Indonesia memang patut diratapi. Mereka bekerja, membayar pajak, mencicil, mengonsumsi, menyekolahkan anak, dan menopang ekonomi. Akan tetapi ketika tekanan datang, mereka sering sendirian.
Suku bunga naik, Pertamax naik, biaya hidup naik, sementara pendapatan tidak ikut melompat.
Pada akhirnya, kelas menengah dipaksa bertahan dengan cara mengurangi konsumsi, menunda membeli rumah, mengurangi rekreasi, memotong belanja pendidikan tambahan, bahkan menjual aset kecil.
Indonesia tidak boleh menganggap ini sebagai penyesuaian biasa. Jika kelas menengah terus turun kelas, maka mimpi menjadi negara maju akan kehilangan basis sosialnya.
Negara maju tidak dibangun oleh segelintir orang superkaya dan jutaan orang rentan. Negara maju dibangun oleh kelas menengah yang kuat, aman, produktif, dan percaya bahwa kerja keras masih membawa kemajuan.
Karena itu, kenaikan suku bunga dan Pertamax seharusnya menjadi momen koreksi besar. Pemerintah perlu berhenti melihat kelas menengah sebagai dompet cadangan ekonomi nasional.
Mereka bukan bantalan yang bisa terus ditekan. Mereka adalah tiang penyangga. Jika tiang itu retak, rumah besar bernama ekonomi Indonesia juga ikut terancam.
Meratapi kelas menengah bukan berarti menyerah. Justru ratapan itu harus menjadi peringatan.
Jangan tunggu kelas menengah benar benar jatuh untuk kemudian sibuk menyusun program penyelamatan.
Kebijakan yang baik bukan hanya mampu menjaga rupiah dan neraca fiskal, tetapi juga menjaga agar keluarga pekerja tetap bisa hidup layak, bergerak, menabung, dan naik kelas.
Tanpa itu, stabilitas hanya akan menjadi kata indah yang berdiri di atas penderitaan yang makin sunyi.
END
